Perjanjian Kerja Laut di Pangkalan Pendaratan Ikan Karangsong Kabupaten Indramayu

Muhammad Setiawan; Budhi Hascaryo Iskandar; Fis Purwangka

doi:10.24198/jaki.v8i2.45292

Perjanjian Kerja Laut di Pangkalan Pendaratan Ikan Karangsong Kabupaten Indramayu

Muhammad Setiawan, Budhi Hascaryo Iskandar, Fis Purwangka

Abstrak

Dokumen perjanjian kerja laut wajib dimiliki oleh kapal ≥ 35 GT. Tetapi hanya 37 dari 232 kapal penangkap ikan berukuran ≥ 35 GT di PPI Karangsong yang memiliki dokumen perjanjian kerja laut. Tujuan penelitian ini yaitu: mengidentifikasi pemahaman nelayan terhadap perjanjian kerja laut, mengidentifikasi faktor penghambat penerapan perjanjian kerja laut di PPI Karangsong dan merekomendasikan strategi peningkatan implementasi perjanjian kerja laut di PPI Karangsong. Penelitian ini menggunakan metode survei yaitu dengan melakukan wawancara dan kuesioner. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman nelayan terhadap perjanjian kerja laut di PPI Karangsong sangat rendah, bahkan 98.82% nelayan tidak mengetahui perjanjian kerja laut. Faktor penghambat pada penerapan perjanjian kerja laut di PPI Karangsong yaitu aspek kelembagaan, sumberdaya manusia yang tidak cukup dan pengetahuan serta pemahaman yang rendah terhadap Perjanjian Kerja Laut. Strategi peningkatan implementasi perjanjian kerja laut di PPI Karangsong berfokus kepada penyempurnaan struktur, pelaksanaan dan fasilitas pada syahbandar perikanan serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Kata Kunci

35 GT; Implementasi; Kapal; Nelayan.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

Adam, L. (2016). Kebijakan Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap Indonesia. J. Kaji, 21, 321–338. doi: https://doi.org/10.22212/kajian.v21i4.782

Amalia. R, Fitriani, A. I., Sujatmiko, B. (2018). Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional dan Internasional. Repository LPPM Unila [internet]. [diunduh 5 Maret 2020]. http://repository.lppm.unila.ac. id/9197/

Dewi, R. (2017). Studi Kasus Penolakan Publik atas Kebijakan Publik. Jurnal Administrasi Publik, 5, (1), 6-12. doi: https://doi.org/10.31289/publika.v5i1.1165

Muflihin, A. (2019). Survei Minat Siswa Dalam Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Negeri 3 Takalar. Universitas Negeri Makassar. doi: https://doi.org/10.1017/ CBO9781107415324. 004

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Jakarta.

[KKP RI] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Kelautan Nomor 3 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Jakarta..

[KKP RI] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Kelautan Nomor 42 Tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan. Jakarta.

[KKP RI] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Kelautan Nomor 6 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Rafi’I, A., Indarajaya, K., Hikmah, N. (2020). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Pada Fungsi Dewan Permusyawaratan Desa di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara). Jurnal Administrasi Publik, 6, 10-15.

Widhyasari, M. P., Kurniawati, V. R., Iskandar, B. H. (2020). Aspek Ergonomi Aktivitas Penangkapan Ikan Tuna pada Kapal Longline Km Satelit, di Muara Baru, Jakarta Utara. Marine Fisheries, 11, (1), 75-88. doi: https://doi.org/10.29244/jmf.v11i1.33934

DOI: https://doi.org/10.24198/jaki.v8i2.45292