STRATEGI PENGEMBANGAN INVESTASI DI SEKITAR PELABUHAN PERIKANAN TIPE B DI JAWA BARAT

Abstrak

Jawa Barat memiliki dua Pelabuhan Perikanan Tipe B yaitu Pelabuhan Perikanan Kejawanan (Cirebon) dan Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Ratu (Sukabumi). Saat ini kondisi investasi di sekitar pelabuhan belum mengoptimalkan seluruh potensi yang ada sehingga diperlukan upaya-upaya pengembangan investasi di pelabuhan tersebut. Penelitian bertujuan: 1) mengidentifikasi keragaan infrastruktur, ekonomi, kebijakan investasi dan potensi sumberdaya investasi di sekitar Pelabuhan Perikanan Tipe B di Jawa Barat; 2) mrumuskan strategi dan kebijakan pengembangan investasi di sekitar Pelabuhan Perikanan Tipe B. Kajian dilaksanakan Bulan Maret-November Tahun 2011, di Pelabuhan Ratu (Kabupaten Sukabumi) dan Pelabuhan Perikanan Kejawanan (Kota Cirebon). Data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait, dan data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode PRA (Participatory Rural Appraisal), Fokus Group Discussion (FGD), serta survey wawancara dengan pengelola pelabuhan. Data dianalisis secara deskriptif, dan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Hasil kajian menunjukan bahwa investasi di sekitar pelabuhan lebih berkembang di Pelabuhan Ratu dibanding dengan PPN Kejawanan. Kondisi ini tidak terlepas dari perbedaan jarak ke permukiman penduduk dan sejarah pembentukan pelabuhan. Pelabuhan Ratu lebih dekat ke permukiman dan merupakan pengembangan dari pelabuhan yang sudah ada sejak dulu sehingga para nelayan secara budaya sudah terbiasa berlabuh di pelabuhan tersebut, sedangkan pelabuhan Kejawanan relatif baru dan relatif jauh dari pemukiman, sementara nelayan cenderung lebih suka berlabuh pada pelabuhan yang lebih dekat dengan permukiman mereka. Ada beberapa strategi yang dapat dirumuskan untuk pengembangan investasi di sekitar Kejawanan dan Pelabuhan Ratu antara lain : (1) Pengembangan penanaman modal secara terpadu dan terintegrasi dalam bentuk pendekatan bidang usaha unggulan; (2) Pengembangan iklim usaha yang kondusif; (3) Investasi pemerintah untuk perbaikan infrastruktur di zona industri, pariwisata dan pertanian; (4) Optimalisasi fungsi BPPM dalam proses pengembangan penanaman modal (perencanaan-evaluasi); (5) Pengembangan promosi dan teknologi informasi; (6) Pelatihan petugas dan tenaga kerja secara berkala.