INTEROPERABILITAS TNI DENGAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA DALAM MEWUJUDKAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA (Studi Kasus di Laut Natuna Utara)

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan kerjasama TNI dengan lembaga negara lainnya dalam mewujudkan pengamanan wilayah perbatasan negara khususnya di wilyaha Laut Natuna Utara. Dalam kasus Laut Natuna Utara, banyaknya konflik yang terjadi terutama dalam konflik kasus sengketa laut Indonesia dengan China. Dengan menggunakan interoperabilitas diharapkan kerjasama TNI dengan lembaga lainnya dapat terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan TNI sendiri. Interoperabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi. Terkait ketegasan kebijakan Negara atas wilayah Laut Natuna Utara maka TNI memiliki peran sebagai alat negara utama yang melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi Laut Natuna Utara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Pemantauan wilayah udara Kosekhanudnas II dilakukan oleh alutsista Radar Hanud Satuan Radar (Satrad) dan Radar Bandara Sipil yang terintegrasi di wilayah Kosekhanudnas II. Sinergitas TNI dengan Lembaga Negara Lainnya dalam mewujudkan pengamanan wilayah Laut Natuna Utara diwujudkan dalam bentuk koordinasi dan pertukaran informasi baik data informasi pelayaran kapal maupun data informasi penerbangan serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

The main purpose of this research is to apply the cooperation of the TNI with other state institutions in realizing the security of the state border areas, especially in the North Natuna Sea area. In the case of the North Natuna Sea, there are many conflicts, especially in the case of maritime disputes between Indonesia and China. By using interoperability, it is hoped that TNI cooperation with other institutions will have a role as the main state tool that carries out security and law enforcement tasks in the North Natuna Sea jurisdiction in accordance with the provisions of legislation and ratified international law. This study uses a qualitative method, where data is obtained from secondary data from institutional reports, research publications and the media, the research data is then validated by data triangulation techniques. Based on the results of the study, it is known that the monitoring of the Kosekhanudnas II airspace is carried out by the Radar Hanud Radar Unit (Satrad) and Civil Airport Radar which are integrated in the Kosekhanudnas II area. The synergy between the TNI and other State Institutions in realizing the security of the North Natuna Sea area is manifested in the form of coordination and exchange of information, both ship shipping information data and flight information data and other information deemed necessary.

TujuanutamadaripenelitianiniadalahuntukmengaplikasikankerjasamaTNIdengan lembaga negara lainnya dalam mewujudkan pengamanan wilayah perbatasan negarakhususnyadiwilyahaLautNatunaUtara.DalamkasusLautNatunaUtara,banyaknyakonflikyangterjadi terutamadalamkonflikkasussengketalautIndonesiadenganChina.DenganmenggunakaninteroperabilitasdiharapkankerjasamaTNIdenganlembagalainnyamemiliki peran sebagai alat negara utama yang melaksanakan tugas pengamanan dan penegakanhukumdiwilayahyurisdiksiLautNatunaUtarasesuaidenganketentuanperundang-undangandanhukuminternasionalyangtelahdiratifikasi.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data diperoleh dari data sekunder dari laporan lembaga, publikasi penelitian dan media, data hasil penelitian kemudian divalidasi dengan teknik triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemantauanwilayahudaraKosekhanudnasIIdilakukan oleh alutsista Radar Hanud Satuan Radar (Satrad) dan Radar Bandara Sipil yangterintegrasidiwilayahKosekhanudnasII.SinergitasTNIdenganLembagaNegaraLainnyadalammewujudkan pengamanan wilayah Laut Natuna Utara diwujudkan dalam bentuk koordinasi danpertukaran informasi baik data informasi pelayaran kapal maupun data informasi penerbangansertainformasilainnyayang dianggap perlu.