STRATEGI PENGAMANAN LAUT INDONESIA TERHADAP ARUS PENGUNGSI ILEGAL

Abstrak

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar dalam mengelola batas maritimnya yang luas, terutama terkait arus pengungsi ilegal. Studi ini menganalisis strategi pengamanan laut Indonesia secara komprehensif, dengan fokus pada modernisasi infrastruktur teknologi seperti sistem radar canggih, pemantauan berbasis satelit, dan drone untuk meningkatkan deteksi dan respons terhadap perlintasan ilegal. Selain itu, kerja sama regional melalui mekanisme ASEAN dan patroli gabungan dengan negara-negara tetangga memainkan peran penting dalam memperkuat pengawasan perbatasan. Studi ini juga menekankan pentingnya kebijakan terintegrasi untuk menangani pengungsi ilegal secara humanis tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP), penelitian ini mengidentifikasi keamanan nasional sebagai prioritas utama, diikuti oleh penguatan infrastruktur dan kerja sama regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis teknologi, kerja sama lintas negara, dan reformasi kebijakan yang kuat merupakan kunci untuk mengatasi arus pengungsi ilegal di wilayah maritim Indonesia.

Indonesia, as the largest archipelagic country in the world, faces significant challenges in managing its vast maritime boundaries, particularly concerning the influx of illegal refugees. This study analyzes Indonesia's maritime security strategies comprehensively, focusing on modernizing technological infrastructure such as advanced radar systems, satellite-based monitoring, and drones to enhance detection and response to illegal crossings. Additionally, regional cooperation through ASEAN mechanisms and joint patrols with neighboring countries plays a crucial role in strengthening border surveillance. The study also emphasizes the importance of integrated policies to manage illegal refugees humanely without compromising national interests. Using the Analytic Hierarchy Process (AHP), the research identifies national security as the top priority, followed by infrastructure enhancement and regional collaboration. The findings indicate that technology-driven approaches, cross-border cooperation, and robust policy reforms are key to addressing the influx of illegal refugees in Indonesia's maritime domain.