PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Abstract

Fenomena kebijakan APBD disebagian besar daerah kurang mempertimbangkan
aspek kepentingan masyarakat. Hal ini berbeda dengan Pemerintah Kabupaten
Sumedang yang melibatkan masyarakat dalam proses perumusannya. Proses
perumusan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumedang, menjadi judul dari penelitian ini.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi
pustaka dan studi lapangan, yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Penelitian ini
dilakukan di DPRD Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Sumedang, dan
Forum Delegasi Musrenbang (FDM).
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa tahapan
dalam proses perumusan kebijakan adalah perumusan masalah kebijakan,
penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan pengesahan
kebijakan. Selain itu hal yang menarik didalam proses perumusan kebijakan APBD
Kabupaten Sumedang ini adalah katerlibatan lembaga lain selain pemerintah dan
DPRD yaitu FDM (Forum Delegasi Musrenbang). FDM akan mengawal keputusan
hasil musrenbang hingga masuk kedalam pembahasan APBD. Sehingga dilihat
dari prosesnya didalam kebijakan APBD Kabupaten Sumedang ini telah sesuai
dengan harapan dan kepentingan masyarakat.
Mengingat pentingnya perumusan kebijakan dalam menyelesaikan suatu
permasalahan dalam masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang harus
membuat suatu kebijakan APBD yang dapat menyelesaikan masalah publik.
Keterbukaan dan pola akomodatif yang luas terhadap partisipasi masyarakat dalam
perumusan kebijakan APBD harus tetap dipertahankan karena hal itu dapat  meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang biasa terjadi dalam perumusan anggaran Daerah Kabupaten Sumedang. Hal ini merupakan awal yang positif dalam upaya membangun good governance pada pemerintahan Kabupaten Sumedang. FDM dan DPRD harus dapat membangun komunikasi yang intensif agar tidak menimbulkan konflik diantara kedua lembaga lokal tersebut. Karena baik DPRD dan FDM merupakan representasi masyarakat yang sama-sama meperjuangkan kepentingan masyarakat dalam perumusan anggaran di Kabupaten Sumedang