ANALISIS AKUNTABILITAS BELANJA PEMBANGUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR SEBELUM DAN SETELAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG
Abstract
Selama periode tahun anggaran 2003-2013, ditemukan masih banyak alokasi dana yang harus terus diperbaiki mengingat penerapan pilkada langsung membawa harapan besar akan hasil kepemimpinan yang lebih baik dari sebelumnya. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah dapat diukur dari tingkat akuntabilitas anggaran di daerah tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa pilkada langsung tidak membawa dampak signifikan pada efektifitas anggaran di Jawa Timur. Dampak yang dihasilkan nyatanya menunjukkan hasil yang lebih baik pada periode pemerintahan Imam Utomo. Hal ini disebabkan oleh tingkat penyerapan yang kurang, terutama pada beberapa daerah yang akses lokasinya masih susah dijangkau. Faktor lainnya disebabkan oleh adanya ganjalan peraturan dari pusat yang cenderung mengikat daerah dalam mengelola keuangan daerah sesuai yang dibutuhkan oleh publik.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Abdullah, Sukriy dan Abdul Halim. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Yogyakarta
Adib Irsyadi, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2014, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Analisis Pengaruh Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Fungsi Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa/Bali Tahun 2008-2010)
Artikel Suramadu Segera Rampung dalam http://kominfo.jatimprov.go.id/read/laporan-utama/311http://tempo.co.id/hg/nusa/jawamadura/2008/05/22/brk,20080522-123503.id.htmlhttp://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=628
Atragina, Kalapie, Analisis Faktor-Faktor Dibalik Prestasi Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Universitas Negeri Surabaya
Catatan Kinerja Jawa Timur Tahun 2009-2013 dalam http://prakarsa-jatim.com/catatan-kinerja-pemerintah-provinsi-jawa-timur-2009-2013/
Clemence Vergne, Democracy, Elections, and Allocation of Public Expenditure in Developing Countries dalam Artikel https://halshs.archives-ouvertes.fr
Dana Bantuan Sosial Bukan Alat Bantu Politik dalam Warta Anggaran Edisi 28 Tahun 2014
Dede dan Caroline. 2008. Demokrasi dan Politik Desentralisasi. Yogyakarta : Graha Ilmu
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Faturochman, Demokrasi Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia dalam ejournal.umm.ac.idhttp://kanwil-djpbjabar.net/index.php/keuangan-publik/123-mengukur-efisiensi-dan-efektivitas-belanja-dalam-reviu-pelaksanaan-anggaran
Fuad Aulia, Ihwan. Analisis Proses Penetapan Indikator Kinerja Pada Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Kota Malang. Universitas Brawijaya
Harian Tribun Timur, Kamis, 23 Maret 2007
I Gusti Agung Rai. 2008. Audit Kinerja Pada Sektor Publik, Salemba Empat. 2008
INOVASI, Volume 6, Nomor 2, Juni 2009 ISSN 1693-9034
Jimmy Ventius Parluhutan, Strategi Optimalisasi Penyerapan Anggaran Kota Bogor, dalam Jurnal Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor 2016
Josef, Riwu. 1991. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Yogyakarta : Fisipol Universitas Gajah Mada
Jurnal Akuntansi Sektor Publik Universitas Airlangga
Jurnal Konstitusi, Vol. III, No.1, Juni 2010
Jurnal Pembangunan Daerah Edisi Juni 2015 Tahun VI
Kusnandar, Dodik Siswantoro. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal
Laporan Evaluasi Belanja Modal Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2013
Laporan Pelaksanaan Spending Performance dalam Mendanai Pelayanan Publik. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lestari, Sri dan Andi. 2010. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga. http://kemenkeu.go.id
Mardiasmo. 2004. Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta :ANDI
Mungkasa, Oswar. 2015. Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Konsep, Pencapaian dan Agenda Kedepan dalam Muhammad Zaenuddin, Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian dan Kebijakan Publik, Deepublish, Sleman 2015
Nasir, Mohammad. 1999. Metode Penelitian. Jakarta : Erlangga
Nawawi, Juanda. 2012. Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik. Penerbit CV Menara Intan : Makassar.
Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral dalam Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2009
Pedoman Praktis Untuk Menganalisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah, WorldBank
Pemerintah Siapkan Langkah-Langkah Dorong Percepatan Penyerapan Anggaran dalam Artikel Kementerian Republik Indonesia di http://www.kemenkeu.go.id/Berita/pemerintah-siapkan-langkah-langkah-dorong-percepatan-penyerapan-anggaran Diakses tanggal 8 November 2016
Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta : Ar-ruzz Media
Profil Kemiskinan Provinsi Jawa Timur 2012 dalam Badan Pusat Statistik Jawa Timur
Putu Desak Intan, dkk, Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng
Rasyid, Ryaas, dkk. 2002. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia dalam Jurnal College Asia and The Pacific The Australian National University
Rusli Isa, Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Legitimasi Kepemimpinan di Era Otonomi Daerah
Sadjiarto, Arja. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 November 2000: 138-150
Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
Silalahi, Uber. 2009.Metode Penelitian Sosial. Bandung : Refika Aditama
Sudantoko, Djoko. 2003. Dilema Otonomi Daerah. Yogyakarta :ANDI
Sutoro Eko, Pilkada Secara Langsung: Konteks, Proses dan Implikasi
The WorldBank, Electoral Accountability and Local Government Spending in Indonesia dalam Jurnal Poverty Reduction and Economic Management Network, Februari 2014
Utary, Anis Rachma. 2014. Audit Sektor Publik, Yogyakarta, Interpena, 2014
Wahyudi Kumorotomo, Akuntabilitas Anggaran Publik: Isu Politik, Prioritas Belanja, dan SILPA dalam Alokasi APBD di Beberapa Daerah
DOI: https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.16342
DOI (PDF (Bahasa Indonesia)): https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.16342.g10301
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.