AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TEGALREJO KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016
Abstract
The Village Fund is a right owned by the village. Law No. 6 of 2014 on Villages explains that village finances should be managed with due regard to accountable, transparent, participatory, and implemented principles with discipline and budgetary discipline. Based on accountability, the village government has an obligation to manage the Village Fund and to account for it. The Village Fund is one of them devoted to the development of infrastructure whose output can benefit the welfare of rural communities. This study aims to analyze the accountability of village fund management for infrastructure development located in Tegalrejo Village, Gedangsari District, Gunungkidul Regency. This study uses a qualitative method. Data collection techniques used are interviews and documentation sourced from village government, community, and BPD. The finding in this research is that accountability of village fund management for Tegalrejo Village infrastructure development is poor. This is caused by several problems that consist of: no details of time related to the time of implementation program; less transparent in delivering budget management reports; not all communities have been actively participating in the implementation; has not been maximized in the utilization of Village Information System (SID) in the form of website as a means to inform Village Fund management report; and village apparatus that lack coordination with the community related to the implementation of infrastructure development.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Astuty, E., & Fanida, E. H. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
Husein, S, K. H. (2017). Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Henry, Stepanus. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.2, 612-625.
Fajar, T. (2016). Sistem Akuntabilitas Keunangan Desa (Studi Kasus: Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Dlinglo, Kabupaten Bantul). Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Moleong, J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Nyoman. (1991). Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan. Jakarta: Bumi Aksara. 1991. Hal 48.
Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Samarinda: Universitas Mulawarman.
Safi’I. (2009). Manajemen Pembangunan Daerah “Teori dan Aplikasi”. Malang: Averroes Press.
Sina, A, I. (2017). Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Upaya Pencegahan Korupsi (Studi pada DPC PKB di Ngawi). Surakarta: IAIN Surakarta.
Soetrisno, L. (1995). Menuju Partisipasi Maasyarakat. Yogyakarta: Kanisius.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Bupati Gununungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrejo Tahun 2016.
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Desa Tegalrejo tahun 2016.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tegalrejo Tahun 2014-2019.
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tegalrejo Tahun 2016.
DOI: https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i1.18432
DOI (PDF (Bahasa Indonesia)): https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i1.18432.g10312
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


