Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Tentang Revitalisasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Skywalk Cihampelas Kota Bandung Tahun 2017-2018

Zulfikar Rakita Dewa

Abstract


Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia berdampak dua sisi. Secara ekonomi akan memberikan peluang kepada pedagang untuk menghidupkan perekonomian, tapi di sisi lain, seringkali PKL menggunakan tempat untuk berjualan di lokasi yang merugikan publik; berdagang di trotoar, misalnya. Salah satu upaya pemerintah Kota Bandung melakukan revitalisasi PKL adalah dengan pembangunan Teras Cihampelas (Skywalk). Temuan lapangan menunjukkan bahwa: Pertama, secara konseptual, kebijakan revitalisasi tersebut sudah berjalan dengan baik terbukti PKL di kawasan Skywalk Cihampelas memang tetap bisa berjualan tidak lagi di trotoar. Kedua, tidak terantisipasi munculnya PKL baru yang berjualan di bawah Skywalk. Maka tujuan semula membangun Skywalk agar trotoar di jalan Cihampelas terbebas dari PKL, menjadi gagal. Artinya, revitalisasi PKL melalui implementasi Perda sebagai sebuah wujud dari kebijakan Kota Bandung, hendaknya dievaluasi secara komprehensif terutama pada dimensi pengawasan.


Keywords


Revitalisasi; Pedagang Kaki Lima; Kebijakan.

References


Buku:

Danisworo, M., Martokusumo, W. 2002. Revitalisasi Kawasan Kota : Sebuah Catatan Dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota, Info URDI Vol.13, 2002.

Islamy, Irfan. M. 1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Islamy, M. Irfan. 1984. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.

Jones, Charles O. 1984. An Introduction to the study of Public Policy. Terjemahan. Jakarta : Rajawali.

Kurniadi dan Tangkilisan. 2002. Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta. Yogyakarta: YPAPI.

Mustafa, Ali Achsan. 2008. Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima. Jakarta: In-Trans.

Poerwadarminta, WJS.1988. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai. Pustaka.

Smith, Thomas B. 2001. Policy Sciences. Amsterdam: Elsevier scientific Publishing Company.

Sugiharsono,dkk.2000. Ekonomi. Jakarta: Grafindo Media Pratama.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisa Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Wibawa, Samodra.1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Regulasi:

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

SK Menteri Perdagangan No. 323/KP/II/84

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Hasil Penelitian:

Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang yang dilakukan oleh Sapir.

Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Padang yang dilakukan oleh Wahyu Firmanda

Raden Prasetyo Sutomo dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima.

Sudarmadji, BW dkk. 2006. Klasifikasi dan Kajian Spasial Kawasan Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor. Makalah.

Sudarman Mersa beserta tim selaku Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara STISIPOL, FISIP dan FISIPOL di Universitas Regional Bandar Lampung dan Jawa Barat dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung.




DOI: https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i1.19390

DOI (PDF (Bahasa Indonesia)): https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i1.19390.g10315

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Flag Counter

View My Stats

Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License