IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POPULIS DI PROVINSI DKI JAKARTA (Studi Tentang Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 Terkait Penataan Kawasan Tanah Abang)

Abstract

Artikel ini membahas implementasi kebijakan populis di Provinsi DKI Jakarta, yang dianalisis dari kasus pelaksanaan Instruksi Gubernur No. 17 Tahun 2018 terkait Penataan Kawasan Tanah Abang. Kebijakan populis merupakan kebijakan yang berupaya memenuhi tuntutan dari kelompok masyarakat yang selama ini terabaikan. Dalam kasus ini, kelompok masyarakat tersebut adalah para pedagang kaki lima, yang seringkali diposisikan sebagai pengganggu ketertiban kota. Terbitnya kebijakan mengenai penutupan Jalan Jatibaru Raya ini menimbulkan kontroversi, mendapat banyak kritikan serta bertentangan dengan beberapa peraturan lainnya. Kebijakan ini juga mengandung kepentingan yang bersifat heterogen, sehingga adanya upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menekan pemerintah agar lebih mempertimbangkan manfaat serta kerugian yang didapatkan setelah kebijakan tersebut di laksanakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan lebih bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya ditentukan oleh faktor lingkungan implementasi serta terjadinya tawar-menawar (political bargaining) di antara pihak-pihak berkepentingan yang terlibat.