IMPLEMENTASI PENDEKATAN BERBASIS HAK DALAM PENDAMPINGAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KOTA GORONTALO
Abstrak
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam bentuk program perlindungan sosial berupa pemberian bantuan non tunai pada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi pendekatan berbasis hak dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH. Kerangka analisa yang digunakan adalah pendekatan berbasis hak menurut Gatenio (2016) yang mencakup prinsip partisipasi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan kesetaraan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil 5 informan sebagai sampel yang dipilih secara purposive terdiri dari pendamping PKH dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kota Gorontalo. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara mendalam dan observasi partisipan dalam kegiatan pendampingan PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendampingan PKH di Kota Gorontalo pada umumnya telah menerapkan pendekatan berbasis hak yang menekankan pada prinsip HAM yang dilakukan pendamping pada penyaluran bantuan, pertemuan kelompok dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), verifikasi, pemutakhiran data dan transformasi kepesertaan. Namun, penerapan prinsip HAM tersebut masih memiliki kelemahan pada pada prinsip kesetaraan, dimana penerapan sanksi bagi KPM yang tidak komitmen dalam proses verifikasi pendidikan dan kesehatan belum diberlakukan. Selain itu pada tahap transformasi kepesertaan masih ditemukan KPM yang sudah mampu dan belum mengundurkan diri dari kepesertaan PKH (graduasi) sehingga menyebabkan tidak maksimalnya prinsip kesetaraan pada proses pendampingan. Peneliti merekomendasikan agar proses pendampingan lebih dioptimalkan oleh pendamping PKH dengan melakukan edukasi, monitoring, serta koordinasi dengan Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan PKH di daerah untuk mengambil kebijakan tegas khususnya untuk meningkatkan penerapan prinsip kesetaraan pada proses verifikasi dan transformasi.
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Andari, S. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 6(2), 92-113.
Barrientos, A. (2010). Social protection and poverty. The United Nations Research Institute for Social Development.
Blakemore, K., & Warwick-Booth, L. (2013). Social Policy: An Introduction. Mcgraw-Hill Education (UK).
Buhaerah, P., Sari, A. P., Nurjaman, R., & Augusta, C. (2014). Kajian MP3EI dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Komnas HAM, Jakarta.
Chilton, M., & Rose, D. (2009). A rights-based approach to food insecurity in the United States. American Journal of Public Health, 99(7), 1203-1211.
Cornwall, A., & Nyamu‐Musembi, C. (2004). Putting the ‘rights‐based approach’ to development into perspective. Third world quarterly, 25(8), 1415-1437.
Deka, A. (2012). Local And Global Poverty: Insights Using A Rights-Based Approach. Advances in Social Work, 13(2), 471-483.
Doetinchem, O., Xu, K., Carrin, G., & World Health Organization. (2008). Conditional cash transfers: what's in it for health? (No. WHO/HSS/HSF/PB/08.01). World Health Organization.
Dwicaksono, A. (2009). The Right Based Approach to Regional Development: Putting Back Equity in Development Policy.
Fedryansyah, M. (2016). Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan. Share: Social Work Journal, 6(1).
Gatenio Gabel, S. (2016). A Rights-Based Approach To Social Policy Analysis.
Habibullah. (2011) Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan Kabupaten Karawang. Jurnal Informasi (Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial). Vol. 16 (2) 101-116.
Laban, P. (2007). Accountability and rights in right-based approaches for local water governance. International Journal of Water Resources Development, 23(2), 355-367.
Nadilla, S., & Kav, J. H. R. S. (2019). Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM, 10.
Pedoman Pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021. Diakses pada 10 Januari 2022, dari https://kemensos.go.id/uploads/topics/16202973084877.pdf
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Diakses pada 10 Januari 2022, dari https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20181009100229.pdf
Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. Journal of Nonformal Education and Community Empowerment, 1(2), 161-169.
Rensburg, L. J. V. (2013). A Human Rights-Based Approach To Poverty: The South African Experience. In The many dimensions of poverty (pp. 165-183). Palgrave Macmillan, London.
Strauss, Z., & Horsten, D. (2013). A Human Rights-Based Approach To Poverty Reduction: The Role Of The Right Of Access To Medicine As An Element Of The Right Of Access To Health Care. Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad, 16(3), 335-375.
Suharto, E. (2009). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Refika Aditama.
_________. (2011). Kebijakan sosial. Alfabeta Bandung.
Uvin, P. (2007). From The Right To Development To The Rights-Based Approach: How ‘Human Rights’ Entered Development. Development in practice, 17(4-5), 597-606.
Van der Ploeg, L., & Vanclay, F. (2017). A human rights based approach to project induced displacement and resettlement. Impact assessment and project appraisal, 35(1), 34-52.
DOI: https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.40398
Refbacks
Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Terindeks Di:
