JANE (Jurnal Administrasi Negara) ini diterbikan berkala oleh Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran dua kali dalam setahun. Berisi artikel tulisan ilmiah dalam bentuk hasil penelitian dan non penelitian, kajian analisis, aplikasi teori dan review dalam keilmuan Administrasi Negara/Publik. JANE (Jurnal Administrasi Negara) ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas serta menyebarkan kajian Administrasi Negara/Publik, sekaligus sebagai media komunikasi antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan para pemerhati dalam bidang keilmuan Administrasi Negara/Publik. Pada tahun publikasi berikutnya, jurnal diterbitkan dua kali dalam satu tahun (Februari dan Agustus). Setiap penulis yang tertarik dapat mengirimkan naskah mengikuti pedoman pengiriman. Silakan baca panduan ini dengan seksama. Penulis yang ingin menyerahkan naskah mereka ke kantor editorial JANE (Jurnal Administrasi Negara). Jika naskah yang diserahkan tidak sesuai dengan pedoman atau ditulis dalam format yang berbeda, maka akan ditolak oleh editor sebelum ditinjau lebih lanjut. Para editor hanya akan menerima naskah yang memenuhi format yang ditugaskan. Setiap artikel yang ditujukan kepada staf editorial akan dipilih melalui Desk Review dan proses Evaluasi Naskah Awal oleh Dewan Editorial. Kemudian, artikel akan dikirim ke Mitra Bebestari / peer reviewer dan akan masuk ke seleksi berikutnya oleh Double-Blind Peer-Review Process, di mana masing-masing reviewer tidak mengetahui identitas satu sama lain, baik penulis dengan reviewer maupun sesama reviewer. Rincian lebih lanjut tentang kebijakan peninjauan dan proses tersedia pada pedoman pengiriman. JANE (Jurnal Administrasi Negara) telah diakreditasi sebagai Jurnal Ilmiah sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 177/E/KPT/2024 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2024 dengan PERINGKAT SINTA 4 (Volume 13 Nomor 2 Tahun 2022 sampai Volume 18 Nomor 1 Tahun 2027) ISSN : 2597-758X (online) ISSN : 2086-1338 (print)
PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA PASCA PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON
Penelitian ini menganalisis dampak penyederhanaan birokrasi terhadap perencanaan sumber daya manusia (SDM) di Sekretariat Daerah Kota Cirebon, dengan fokus pada tantangan ketidaksesuaian kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan studi dokumen, termasuk hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan signifikan pada posisi strategis seperti analis kebijakan dan pengelola pengadaan barang/jasa akibat keterbatasan formasi CPNS dan ketidaksesuaian kompetensi. Strategi yang diterapkan meliputi redistribusi pegawai, pengembangan kompetensi melalui pelatihan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan SDM berbasis data. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya perencanaan SDM yang strategis dan adaptif untuk mengatasi kesenjangan tenaga kerja, mendukung reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. This study analyzes the impact of bureaucratic simplification on human resource (HR) planning in the Cirebon City Regional Secretariat, focusing on the challenge of mismatching workforce needs and availability. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through in-depth interviews with key informants and document studies, including the results of the Job Analysis (Anjab) and Workload Analysis (ABK). The results showed significant gaps in strategic positions such as policy analysts and procurement managers due to limited CPNS formations and competency mismatches. Strategies implemented include redistribution of employees, competency development through training, and utilization of information technology to support data-based HR planning. The research conclusion emphasizes the importance of strategic and adaptive HR planning to address workforce gaps, support bureaucratic reform, and improve the quality of local governance.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (STUDI PADA SUB KEGIATAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA DI KELURAHAN KALIJAGA KOTA CIREBON)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana oleh BPBD Kota Cirebon, dengan fokus pada Kelurahan Kalijaga sebagai wilayah rawan bencana banjir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan dari Thomas B. Smith (1973), yang meliputi empat dimensi: kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah dirancang sesuai dengan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, namun implementasinya menghadapi beberapa kendala. Pada dimensi kebijakan yang diidealkan, meskipun panduan pelaksanaan tersedia, tidak terdapat indikator keberhasilan spesifik yang dapat mengukur dampak penyuluhan. Pada dimensi kelompok sasaran, masyarakat menunjukkan respons positif terhadap penyuluhan, namun tingkat partisipasi masih terbatas karena kendala waktu dan aktivitas masyarakat. Pada dimensi organisasi pelaksana, keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama, dengan hanya satu jabatan penyuluh bencana yang bersertifikasi yang bertugas untuk seluruh wilayah Kota Cirebon. Pada dimensi faktor lingkungan, tidak terdapat hambatan utama yang memengaruhi pelaksanaan penyuluhan. Hambatan yang ada lebih bersifat teknis, seperti variasi peserta yang memengaruhi penyesuaian materi penyuluhan. Penelitian ini merekomendasikan penambahan tenaga penyuluh, penguatan evaluasi pada proses sub kegiatan, dan peningkatan fleksibilitas metode pelaksanaan penyuluhan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. This study aims to analyze the implementation of Disaster Prevention and Mitigation Training sub-activities by BPBD Cirebon City, with a focus on Kalijaga Village as a flood-prone area. This research uses a qualitative method with a policy implementation theory approach from Thomas B. Smith (1973), which includes four dimensions: idealized policies, groups, and groups. Smith (1973), which includes four dimensions: idealized policies, target groups, implementing organizations, and environmental factors. The results show that the policy has been designed in accordance with Permendagri Number 101/2018, but its implementation faces several obstacles. In the idealized policy dimension, although implementation guidelines are available, there are no specific success indicators that can measure the impact of extension. In the target group dimension, the community shows a positive response to the counseling, but the level of participation is still limited due to time constraints and community activities. In the implementing organization dimension, limited human resources were the main challenge, with only one certified disaster extension officer assigned to the entire Cirebon City area. In the dimension of environmental factors, there are no major obstacles that affect the implementation of counseling. The barriers that existed were more technical in nature, such as variations in participants that affected the adjustment of extension materials. This study recommends the addition of extension workers, strengthening the evaluation of the sub-activity process, and increasing the flexibility of extension implementation methods to reach more people.
PENCEGAHAN STUNTING OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB): STUDI PADA KECAMATAN PEKALIPAN, KOTA CIREBON
Stunting menjadi permasalahan kesehatan yang memengaruhi kualitas penduduk di Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemberdayaan dalam pencegahan stunting yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) di Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu pejabat DP3APPKB, Tim Pendamping Keluarga, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan di Kecamatan Pekalipan telah mencakup upaya penciptaan lingkungan yang mendukung melalui sosialisasi dan penyuluhan. Namun, penguatan kapasitas masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pelatihan untuk Tim Pendamping Keluarga. Kesimpulannya, upaya pencegahan stunting oleh DP3APPKB di Kecamatan Pekalipan telah memenuhi tahapan enabling dan empowering, namun tahapan protecting belum optimal. Stunting is a health problem that affects the quality of the population in Cirebon City. This study aims to analyze empowerment efforts in stunting prevention carried out by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3APPKB) in Pekalipan District, Cirebon City. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data was collected from various stakeholders, namely DP3APPKB officials, the Family Assistance Team, and the local community. The results show that empowerment efforts in Pekalipan Sub-district have included efforts to create an enabling environment through socialization and counseling. However, capacity building still faces challenges, such as the lack of training for the Family Facilitator Team. In conclusion, stunting prevention efforts by DP3APPKB in Pekalipan Sub-district have fulfilled the enabling and empowering stages, but the protecting stage has not been optimal.
STRATEGI PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA: PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DI DINAS SOSIAL KOTA CIREBON
Pengembangan sumber daya manusia penting bagi sumber daya manusia dalam organisasi yang sering kali dihadapi ketidakpastian tugas dan tanggung jawab mereka. Pelatihan menjadi salah satu aspek pengembangan sumber daya manusia untuk membantu menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan kemampuan yang mereka miliki. Pekerja Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kota Cirebon menjadi salah satu elemen penting dalam sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Sosial Kota Cirebon. Sebagai bagian dari sumber daya manusia Dinas Sosial Kota Cirebon, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) wajib mengikuti pelatihan. Akan tetapi, ditemukan dismilaritas antara latar belakangi pelatihan dengan implementasi pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cirebon dan juga tidak dilakukannya evaluasi atas pelaksanaan pelatihan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cirebon kepada Pekerja Sosial Masyarakat sebagai peserta pelatihan tersebut. Metode yang digunakan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara secara mendalam, dokumentasi, dan observasi kepada pegawai dan anggota Pekerja Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kota Cirebon. Informan dipilih karena terlibat dalam proses dan pelaksanaan pelatihan tersebut. Perolehan data diolah secara triangulasi dan pemaparan data secara non statistik melalui narasi yang memuat makna, pengalaman, dan perspektif subjek penelitian. Hasilnya ditemukan bahwa Dinas Sosial Kota Cirebon belum melakukan pelatihan sesuai tahapan yang komprehensif sehingga hasil pelatihan tidak optimal. Human resource development is important for human resources in organizations that often face uncertainty in their tasks and responsibilities. Training becomes one of the aspects of human resource development to help balance the demands of work and the abilities they possess. Community Social Workers (PSM) at the Cirebon City Social Service are one of the important elements in the human resources of the Cirebon City Social Service. As part of the human resources of the Cirebon City Social Service, Community Social Workers (PSM) are required to undergo training. However, a dissimilarity was found between the background of the training and the implementation of the training conducted by the Cirebon City Social Service, and there was also no evaluation of the training implementation. This research aims to understand the stages of training conducted by the Cirebon City Social Service for Community Social Workers as participants in the training. The method used was a descriptive qualitative approach by collecting data through in-depth interviews, documentation, and observation of the employees and members of the Community Social Workers at the Cirebon City Social Service. Informants were chosen because they were involved in the process and implementation of the training. Data collection was processed through triangulation and non-statistical data presentation via narratives that encompass the meaning, experiences, and perspectives of the research subjects. The results showed that the Cirebon City Social Service had not conducted training according to comprehensive stages, resulting in suboptimal training outcomes.
PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL : INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) BERORIENTASI EKSPOR DI PROVINSI JAWA TIMUR
Industri Kecil Menengah (IKM) berperan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah IKM terbesar se Provinsi di Indonesia. Jawa Timur juga menjadi provinsi dengan kontribusi ekspor terbesar ketiga di Indonesia, pada tahun 2023. Namun, masih terdapat tantangan dan kendala dihadapi oleh para IKM. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur berupaya memberdayakan IKM agar siap bersaing di pasar internasional. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya pemberdayaan IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur dengan pendekatan ekspor, menggunakan Teori Pemberdayaan Hasdiansyah (2023) yang mencakup 8 aspek pemberdayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mencakup pengumpulan, kondensasi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan telah berjalan baik. Namun, keterbatasan anggaran, waktu, dan jaringan distribusi masih menjadi kendala, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut, khususnya bagi para pelaku IKM yang masih baru atau berskala kecil. Small and Medium Industries (IKM) play a role in maintaining the economic stability of Indonesia, especially in East Java Province, which has the largest number of IKM in the country. East Java is also the third-largest contributor to exports in Indonesia in 2023. However, there are still challenges and obstacles faced by IKM. Therefore, the Department of Industry and Trade of East Java is working to empower IKM to be ready to compete in international markets. This study aims to describe the empowerment efforts of IKM by the Department of Industry and Trade of East Java with an export-oriented approach, using Hasdiansyah's Empowerment Theory (2023) which includes 8 aspects of empowerment. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Data analysis includes collection, condensation, presentation, and drawing conclusions. The results show that the empowerment program has been running well. However, limitations in budget, time, and distribution networks remain obstacles, so further development is needed, especially for new or small-scale IKM players.
TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL DALAM PENGGUNAAN E-RETRIBUSI DI PASAR GUNUNG SARI
Pasar tradisional di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi digital, namun kajian tentang penerimaan sistem digital di sektor ini masih terbatas. Penelitian ini mengkaji penerimaan sistem e-retribusi di Pasar Gunung Sari, Cirebon, dengan menggunakan kerangka Technology Acceptance Model (TAM). Pasar Gunung Sari dipilih karena merupakan pasar tradisional pertama di daerah tersebut yang mengimplementasikan e-retribusi secara digital. Penelitian ini juga menanggapi keterbatasan studi TAM yang selama ini lebih banyak dilakukan pada sektor formal. Penelitian ini berfokus pada pengaruh persepsi kemudahan (PEOU) dan persepsi kegunaan (PU) terhadap niat untuk menggunakan (ITU). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 80 pedagang. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik PEOU maupun PU berpengaruh positif dan signifikan terhadap ITU, baik secara parsial maupun simultan, sementara PU menunjukkan pengaruh yang lebih dominan dibandingkan PEOU. Temuan ini menegaskan pentingnya kemudahan penggunaan dan kegunaan teknologi dalam mendorong transformasi digital di pasar tradisional. Penelitian ini berkontribusi terhadap literatur adopsi teknologi di sektor informal, serta menyajikan rekomendasi praktis berupa peningkatan literasi digital, antarmuka ramah pengguna, dan penguatan infrastruktur untuk mendukung efektivitas sistem. Traditional markets in Indonesia face challenges in adopting digital technology; however, studies on the acceptance of digital systems in this sector remain limited. This study examines the acceptance of the e-retribution system at Gunung Sari Market, Cirebon, using the Technology Acceptance Model (TAM) framework. Gunung Sari Market was selected because it is the first traditional market in the region to implement a fully digital e-retribution system. This study also responds to the limitations of TAM studies, which have so far been mostly conducted in the formal sector. This research focuses on the influence of Perceived Ease of Use (PEOU) and Perceived Usefulness (PU) on the Intention to Use (ITU) the technology.This study uses a descriptive quantitative approach, with data collected through questionnaires distributed to 80 traders. The results of the analysis show that both PEOU and PU have a positive and significant effect on ITU, both partially and simultaneously, with PU showing a stronger influence than PEOU. These findings emphasize the importance of ease of use and usefulness of technology in encouraging digital transformation in traditional markets. This study contributes to the literature on technology adoption in the informal sector and presents practical recommendations, including improving digital literacy, developing user-friendly interfaces, and strengthening infrastructure to support system effectiveness.
OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA CIREBON
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) merupakan inovasi penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi kepegawaian. Di Kota Cirebon, Simpeg mulai diterapkan sejak 2016 untuk mendukung layanan berbasis data. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penerapan Simpeg di BKPSDM Kota Cirebon serta merumuskan strategi optimalisasi sistem. Urgensi penelitian ini muncul karena masih ditemui kendala seperti keterlambatan sinkronisasi data, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan belum optimalnya koordinasi antar-SKPD. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pengelola Simpeg, observasi terhadap proses pemutakhiran data, serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Simpeg telah mempermudah pengelolaan data pegawai, mutasi, dan promosi, namun integrasi dengan Sistem Informasi ASN Nasional dan ketersediaan infrastruktur masih menjadi tantangan. Kesimpulannya, optimalisasi Simpeg memerlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, penyusunan SOP pemutakhiran data, serta pembaruan infrastruktur. Keberhasilan dapat diukur dari kecepatan dan akurasi layanan, serta kepuasan pengguna sistem. The Personnel Management Information System (Simpeg) is a key innovation for improving the efficiency and accuracy of civil service administration. In Cirebon City, Simpeg has been implemented since 2016 to support data-driven services. This study aims to evaluate the effectiveness of Simpeg implementation at the Regional Civil Service and Human Resource Development Agency (BKPSDM) of Cirebon City and to formulate strategies for system optimization. The urgency of this research arises from ongoing challenges such as delayed data synchronization, limited technological infrastructure, and suboptimal coordination between agencies. This research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews with Simpeg administrators, direct observation of data updating processes, and document analysis. The findings show that Simpeg has facilitated personnel data management, including transfers and promotions, but integration with the national ASN system and infrastructure limitations remain significant obstacles. In conclusion, optimizing Simpeg requires stronger inter-agency coordination, the development of clear data updating SOPs, and infrastructure improvements. Success can be measured through the speed and accuracy of services, as well as user satisfaction with the system.
EFEKTIVITAS PROGRAM KETAHANAN PANGAN BERUPA BANTUAN PEMBERIAN BIBIT TANAMAN PADI DI DESA BOJONGKONENG, KECAMATAN NGAMPRAH, KABUPATEN BANDUNG BARAT PADA TAHUN 2023
Program prioritas nasional ketahanan pangan adalah program pemerintah dalam upaya kemandirian pangan, swasembada pangan, keamanan pangan, dan meningkatkan akses pangan. Di tingkat desa, program ketahanan pangan mempertimbangkan prioritas kebutuhan agar memberikan manfaat kepada masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi lokal. Penelitian ini memiliki tujuan dalam untuk menganalisis bagaimana efektivitas program bantuan bibit tanaman padi dalam mendukung ketahanan pangan di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian berhubungan dengan keterlambatan distribusi bibit tanaman padi, kurangnya keterampilan sumber daya manusia, dan sosialisasi yang belum maksimal kepada petani. Maka, tujuan penelitian ini: (1) menganalisis efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng, (2) memaparkan faktor dalam pelaksanaan efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng, dan (3) memaparkan upaya yang telah dilakukan oleh Desa Bojongkoneng dalam meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi. Metode dalam penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Bagaimana cara mengukur efektivitas program, dengan menggunakan indikator efektivitas program Sutrisno (2010) berupa pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, serta perubahan nyata. Maka hasil dari penelitian ini menandakan bahwasanya efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng masih tergolong kurang efektif. Hal ini menunjukan bahwa diperlukan upaya peningkatan oleh Pemerintah Desa Bojongkoneng, salah satunya melalui sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi terhadap program ketahanan pangan secara menyeluruh. The national priority program for food security is a program implemented by the government as an effort in food self-sufficiency, food security, and improving food access. At the village level, the program considers the priority needs so the program can provide benefits to the village community. This study analyzes the effectiveness of the food security program through rice seed assistance in Bojongkoneng Village, Ngamprah District, West Bandung Regency. The main problems include delays in seed distribution, lack of skilled human resources, and inadequate socialization. The study aims to (1) analyze the program’s effectiveness effectiveness of the food security program through rice seed assistance, (2) identify factors effectiveness of the food security program through rice seed assistance, and (3) describe village efforts to improve the effectiveness of the food security program through rice seed assistance. This study is using qualitative method. In measuring the effectiveness of the program, this study uses indicators of program effectiveness based on Sutrisno (2010), namely program understanding, target accuracy, timeliness of the program, goal achievement, and concrete change. The results show the program is still less effective. supporting factors include the availability of natural resources, organized farmer groups, and program continuity. Inhibiting factors involve limited human resource capacity and low community involvement during socialization. To enhance the effectiveness, the village regularly includes the community in musrenbang. The study concludes that the effectiveness of the food security program in the form of rice seedling assistance in Bojongkoneng Village, is still considered as less effective. This shows that improvement efforts are needed by the Bojongkoneng Village Government, particularly through more massive socialization to the community in order to increase understanding and participation in the overall food security program.
ANALISIS PEMILIHAN LOKASI BISNIS MANUFAKTUR MENGGUNAKAN FACTOR RATING METHOD (STUDI PADA ROYAL FOLDING GATE)
Strategi lokasi merupakan sebuah keputusan manajemen operasi yang penting bagi sebuah perusahaan termasuk pada perusahaan manufaktur seperti Royal Folding Gate. Analisis lokasi penting bagi perusahaan karena akan berdampak pada keputusan jangka panjang perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan strategi pemilihan lokasi pada tiga lokasi yang dipertimbangkan (Kota Bandung, Kabupaten Garut dan Kota Tasikmalaya) dengan menggunakan factor rating method. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan satu orang informan, studi pustaka, dan observasi. Hasil penelitian ini mendapati bahwa dengan pertimbangan faktor kedekatan dengan pasar, keamanan, ketersediaan tenaga kerja, infrastruktur, harga tanah, upah pekerja, dan biaya transportasi, Kota Bandung menjadi lokasi prioritas utama untuk dipilih. Location strategy is an operational management decision that can influence distribution efficiency, operational costs, and the long-term sustainability of a company, including manufacturing firms such as Royal Folding Gate. Studies on site selection for workshops/warehouses in the folding gate industry remain limited, particularly in the West Java region. This study aims to analyze and compare the feasibility of three alternative locations—Bandung City, Garut Regency, and Tasikmalaya City—as potential expansion sites for Royal Folding Gate, using the factor rating method. The research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with a key informant, literature review, and field observation. The findings indicate that, based on factors such as proximity to market, security, labor availability, infrastructure, land prices, wage levels, and transportation costs, Bandung City emerges as the top-priority location for business expansion.
INTERNALISASI BUDAYA ORGANISASI DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIREBON
Penelitian ini menganalisis proses internalisasi budaya organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon dengan fokus pada tiga poin utama: pemahaman nilai-nilai persepsi akurat mengenai parameter perilaku yang diharapkan, pentingnya skema organisasi sederhana, serta peran imbalan budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman anggota terhadap parameter perilaku yang diharapkan masih terbatas akibat kurangnya pelatihan yang berfokus pada nilai-nilai organisasi. Skema organisasi yang kompleks juga menjadi penghambat komunikasi dan pengambilan keputusan, sehingga memperlambat proses internalisasi budaya. Selain itu, sistem imbalan yang ada belum sepenuhnya mendukung perilaku yang mencerminkan nilai-nilai organisasi, karena lebih berorientasi pada penghargaan teknis daripada nilai budaya. Penelitian ini menyarankan penyusunan program pelatihan intensif, penyederhanaan struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi kerja, dan pengembangan sistem penghargaan berbasis budaya yang transparan dan inklusif. Dengan mengintegrasikan ketiga elemen ini, Satpol PP Kota Cirebon diharapkan dapat memperkuat budaya organisasinya, meningkatkan kinerja anggota, dan membangun citra sebagai institusi yang profesional dan berintegritas. Penelitian ini memberikan kontribusi baik secara praktis bagi pengelolaan organisasi publik maupun secara akademis dalam pengembangan literatur mengenai budaya organisasi di sektor pemerintahan. This study analyzes the process of internalization of organizational culture in the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Cirebon City with a focus on three main points: understanding the values of accurate perceptions of expected behavioral parameters, the importance of a simple organizational scheme, and the role of cultural rewards. The research method used is a qualitative descriptive approach, with data collection through in-depth interviews, direct observation, and documentation studies. The results of the study indicate that members' understanding of expected behavioral parameters is still limited due to the lack of training that focuses on organizational values. A complex organizational scheme also hinders communication and decision-making, thus slowing down the process of cultural internalization. In addition, the existing reward system does not fully support behavior that reflects organizational values, because it is more oriented towards technical rewards than cultural values. This study suggests the preparation of intensive training programs, simplification of organizational structures to improve work efficiency, and the development of a transparent and inclusive culture-based reward system. By integrating these three elements, Satpol PP of Cirebon City is expected to strengthen its organizational culture, improve member performance, and build an image as a professional and integrity institution. This study provides both practical contributions to the management of public organizations and academically in the development of literature on organizational culture in the government sector.
PERENCANAAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT
Latar belakang penelitian ini adalah adanya peningkatan target pajak hotel yang cukup signifikan pada tahun 2022 yaitu sebesar 121,82%, sehingga realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2022 tidak mencapai target. Selain itu perencanaan target penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut belum didasarkan pada potensi yang sebenarnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana perencanaan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori perencanaan menurut Robbins dan Coulter (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut belum sepenuhnya sesuai dengan langkah-langkah perencanaan. Hal ini terlihat dari perencanaan penerimaan pajak hotel pada Bapenda Kabupaten Garut yang didasarkan pada potensi dari data wajib pajak atau berdasarkan prediksi pembayaran, belum menggunakan perhitungan potensi atau rumus khusus. Selain itu, dalam menetapkan target pajak hotel Bapenda Kabupaten Garut belum didasarkan pada potensi yang sebenarnya atau hanya melihat dari tren realisasi tahun sebelumnya. The background to this study is the significant increase in hotel tax targets in 2022, namely 121.82%, resulting in hotel tax revenue in 2022 falling short of the target. Additionally, the planning of hotel tax revenue targets at the Garut Regency Revenue Agency has not been based on actual potential. The purpose of this study is to identify and describe how hotel tax revenue planning is conducted at the Garut Regency Revenue Agency. This study employs a qualitative descriptive research method, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. This study uses the planning theory according to Robbins and Coulter (2016). The results of the study indicate that the planning of hotel tax revenue at the Garut Regency Revenue Agency is not yet fully in line with the planning steps. This is evident from the planning of hotel tax revenue at the Garut Regency Revenue Agency, which is based on the potential of taxpayer data or based on payment predictions, and does not yet use potential calculations or special formulas. Additionally, in setting hotel tax targets, the Garut Regency Revenue Agency has not based them on actual potential but only on trends from the previous year's realizations.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN RAPPANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan bentuk intervensi strategis yang mencakup proses relokasi maupun penataan ulang, dengan mempertimbangkan kebutuhan mendasar seperti pemilihan lokasi yang strategis, ketersediaan infrastruktur, serta hambatan-hambatan operasional di lapangan. Tujuan dari kebijakan ini adalah menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertib serta mendorong peningkatan estetika kota. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas penataan PKL di Kelurahan Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel nonprobabilitas, melibatkan sebanyak 98 responden. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, studi literatur, dan penyebaran kuesioner, sementara analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, serta regresi linear sederhana melalui aplikasi SPSS versi 21. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah tergolong dalam kategori baik, dengan rata-rata capaian sebesar 66%. Demikian pula efektivitas penataan PKL tercatat dalam kategori baik, dengan nilai rata-rata sebesar 71%. Beberapa faktor yang berkontribusi secara positif antara lain komunikasi, ketersediaan sumber daya, struktur organisasi, serta koordinasi antar pelaksana. Hasil pengujian hipotesis mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penataan pedagang kaki lima. The implementation of government policy in managing street vendors (PKL) is a form of strategic intervention that includes relocation and reorganization processes, taking into account basic needs such as strategic location selection, infrastructure availability, and operational obstacles in the field. The goal of this policy is to create a more orderly urban environment and encourage the improvement of city aesthetics. This study was conducted to evaluate the extent to which the implementation of government policy influences the effectiveness of street vendor management in Rappang Village, Sidenreng Rappang Regency. The approach used was a quantitative approach with a non-probability sampling technique, involving 98 respondents. Data collection techniques included observation, literature studies, and questionnaire distribution, while data analysis was carried out using descriptive statistics, validity tests, reliability tests, and simple linear regression through the SPSS version 21 application. The research findings indicate that the implementation of government policy is categorized as good, with an average achievement of 66%. Similarly, the effectiveness of street vendor management was recorded in the good category, with an average value of 71%. Several factors that contributed positively include communication, resource availability, organizational structure, and coordination between implementers. The results of the hypothesis testing indicate that the implementation of government policies has a significant influence on the effectiveness of street vendor management.
SOSIALISASI INFORMASI KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH JASA RAHARJA DAN PEMERINTAH DI PT VONEX
Angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jawa Barat masih tergolong tinggi, sementara pemahaman masyarakat terhadap prosedur klaim santunan kecelakaan lalu lintas masih rendah. Padahal, pemerintah melalui PT Jasa Raharja telah menyediakan jaminan asuransi untuk korban kecelakaan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi informasi mengenai layanan ini menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan keselamatan berkendara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan, dan upaya penyelesaian dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja bekerja sama dengan instansi pemerintah di lingkungan PT Vonex Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dilaksanakan melalui presentasi dan diskusi yang melibatkan Jasa Raharja, kepolisian, dan dinas perhubungan. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman karyawan terkait hak atas santunan dan prosedur klaim. Kendala yang muncul antara lain keterbatasan waktu, kurangnya alat bantu, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan penyusunan materi yang ringkas, penggunaan media sederhana, serta sesi tanya jawab. Sosialisasi ini dinilai efektif dan disarankan untuk ditingkatkan melalui media yang lebih interaktif dan koordinasi awal yang lebih matang. The number of traffic accidents in West Java Province is still relatively high, while public understanding of traffic accident compensation claim procedures is still low. In fact, the government through PT Jasa Raharja has provided insurance coverage for accident victims. Therefore, information dissemination activities regarding this service are important to increase understanding and awareness of safe driving. This study aims to determine the implementation, obstacles, and resolution efforts in socialization activities carried out by PT Jasa Raharja in collaboration with government agencies within PT Vonex Indonesia. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and document studies. The results showed that socialization was carried out through presentations and discussions involving Jasa Raharja, the police, and the transportation department. This activity increased employees' understanding of their rights to compensation and claim procedures. Obstacles that arose included time constraints, lack of tools, and weak coordination between agencies. To overcome these obstacles, concise materials were prepared, simple media were used, and question and answer sessions were conducted. This socialization was considered effective and recommended to be improved through more interactive media and more thorough initial coordination.
PENGARUH LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI PADA PUSKESMAS RAPPANG KECAMATAN PANCA RIJANG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap kepuasan kerja pegawai di Puskesmas Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Lingkungan kerja fisik yang dimaksud meliputi aspek pencahayaan, suhu udara dan ventilasi, kebisingan, kebersihan dan keamanan, serta tata ruang dan dekorasi.”Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kenyamanan lingkungan kerja dalam meningkatkan semangat dan produktivitas kerja pegawai, yang pada akhirnya berdampak pada kepuasan kerja.Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian asosiatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 56 responden yang diambil menggunakan teknik random sampling dari populasi sebanyak 125 pegawai. Analisis data dilakukan dengan uji validitas, reliabilitas, regresi linear sederhana, dan uji hipotesis menggunakan bantuan aplikasi SPSS 21.0.Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja fisik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Sebagian besar responden menilai kondisi pencahayaan, ventilasi, dan kebersihan dalam kategori baik hingga sangat baik.Analisis statistik membuktikan bahwa variabel lingkungan kerja fisik memiliki hubungan positif terhadap variabel kepuasan kerja.Dengan demikian, perbaikan dan pemeliharaan lingkungan kerja fisik di Puskesmas Rappang dapat dijadikan salah satu strategi dalam meningkatkan kepuasan dan kinerja pegawai. This study aims to examine the influence of the physical work environment on employee job satisfaction at Puskesmas Rappang, Panca Rijang Subdistrict, Sidenreng Rappang Regency.The physical work environment in question includes aspects such as lighting, air temperature and ventilation, noise, cleanliness and safety, as well as workspace layout and decoration. The background of this study is based on the importance of a comfortable work environment in enhancing employee morale and productivity, which ultimately affects job satisfaction.The method used is a quantitative approach with an associative research type. Data were collected through questionnaires distributed to 56 respondents selected using random sampling from a population of 125 employees. The data were analyzed using validity and reliability tests, simple linear regression, and hypothesis testing with the help of SPSS 21.0 software.The results show that the physical work environment has a significant effect on employee job satisfaction.Most respondents rated the lighting, ventilation, and cleanliness conditions as good to very good. Statistical analysis confirmed that the physical work environment variable has a positive relationship with the job satisfaction variable.Therefore, improving and maintaining the physical work environment at Puskesmas Rappang can serve as a strategic effort to enhance employee satisfaction and performance.
TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM ANTRIAN ONLINE DI PUSKESMAS PANGKAJENE
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Pangkajene melalui penerapan sistem antrian online, serta untuk menilai efektivitas sistem tersebut dalam memenuhi ekspektasi pengguna. Mengacu pada Expectancy Disconfirmation Theory (EDT) oleh Oliver, kepuasan dipahami sebagai hasil perbandingan antara harapan awal masyarakat dan pengalaman actual setelah menggunakan layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik random sampling terhadap 92 responden pengguna layanan. Instrument utama berupa Kuesioner Tertutup, dilengkapi observasi dan dokumentasi, dengan analisis data melalui uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS versi 21.0. hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat berada dalam kategori “Sangat Baik” (82,6%), terutama dalam aspek harapan,kinerja,dan kemudahan akses. Efektivitas sistem juga tergolong “Sangat Baik” (82,4%), mencakup peningkatan efesiensi waktu tungu,produktivitas pelayanan, kemampuan beradaptasi, serta potensi pengembangan layanan kesehatan digital. Kontribusi utama penelitian ini adalah mengintegrasikan pendekatan teori EDT secara eksplisit dalam evaluasi sistem pelayanan digital di sektor publik, sekaligus memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan layanan berbasis teknologi di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Temuan ini menegaskan pentingnya digitalisasi layanan sebagai strategi peningkatan kualitas pelayanan public yang ingklusif dan berkelanjutan. This study aims to assess public satisfaction with healthcare services at the Pangkajene Health Center through the implementation of an online queuing system, and to evaluate the system’s effectiveness in meeting users’ expectations. Guided by Expectancy Disconfirmation Theory (EDT) by Oliver (1980), satisfaction is interpreted as the result of a comparison between initial expectations and actual user experiences. The research employed a quantitative approach using a random sampling technique, involving 92 respondents who had utilized the online queuing system. Data were collected through closed-ended questionnaires, observations, and documentation, and analyzed using validity and reliability tests with IBM SPSS Statistics version 21.0.The findings reveal that public satisfaction falls into the "Very Good" category (82.6%), particularly in terms of user expectations, system performance, and ease of access. The effectiveness of the online queuing system is also rated "Very Good" (82.4%), contributing to reduced waiting times, improved service productivity, adaptability, and the future development of digital-based health services. The novelty of this study lies in its application of EDT to empirically evaluate a public digital service, providing both theoretical insight and practical recommendations for optimizing technology-driven healthcare delivery. These results affirm the value of digital innovation in enhancing the quality, accessibility, and sustainability of public services at the primary healthcare level.
MENINGKATKAN KUALITAS SIARAN BERITA MELALUI PENGEMBANGAN PEGAWAI REDAKSI BERITA PADA LPP TVRI STASIUN SUMATERA BARAT
Penelitian ini membahas mengenai pengembangan pegawai redaksi berita untuk meningkatkan kualitas siaran berita dengan menggunakan teori strategi pengembangan sumber daya manusia menurut Marayasa (2022) dengan indikator teori identifikasi kebutuhan pengembangan, penyusunan program pelatihan dan pengembangan pengenalan pelatihan berkelanjutan, pembinaan dan mentoring, rotasi dan pemindahan jabatan, evaluasi dan pengukuran kinerja, dukungan dan manajemen kepemimpinan, serta penggunaan teknologi dan metode pembelajaran terbaru. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data. Dari hasil penelitian ini program pengembangan bagi para pegawai di LPP TVRI Stasiun Sumatera Barat dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan LPP TVRI, selain itu para pegawai redaksi berita LPP TVRI Stasiun Sumatera Barat juga dapat mengikuti kegiatan pengembangan yang diadakan diluar dari Pusdiklat LPP TVRI seperti KPID Provinsi Sumatera Barat dan lembaga lain yang relevan dengan pengetahuan tentang jurnalistik. Adapun kendala dalam pengembangan pegawai redaksi berita LPP TVRI Stasiun Sumatera Barat ini adalah keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan waktu pelaksanaan diklat, keterbatasan peralatan produksi dan penyiaran serta belum optimalnya penggunaan Learning Management System oleh Pusdiklat LPP TVRI untuk memudahkan bagi seluruh pegawai LPP TVRI Stasiun Daerah mendapatkan materi-materi diklat untuk pengembangan dalam melaksanakan pekerjaan. This study discusses the development news editorial staff to improve the quality of news broadcasts using theory of human resource development strategies (Marayasa 2022) indicators of the theory of identifying development needs, preparing training programs and developing the introduction of continuous training, coaching and mentoring, job rotation and transfer, performance evaluation and measurement, leadership support and management, and the use of the latest technology and learning methods. This descriptive qualitative research uses data collection techniques in the form of interviews and documentation as data sources. Results of this study, development program for employees at LPP TVRI West Sumatra was carried out by LPP TVRI Training Center, in addition, news editorial employees at LPP TVRI West Sumatra can also participate in development activities held outside the LPP TVRI Training Center such as the West Sumatra KPID, other institutions relevant to knowledge about journalism. The obstacles in developing the news editorial staff of LPP TVRI West Sumatra are limited human resources, limited time implementing training, limited production, broadcasting equipment and the less than optimal use of the Learning Management System by the LPP TVRI Training Center to make easier for LPP TVRI Regional Station employees training for development in out their work.
REFORMASI PENGELOLAAN ASET DAERAH MELALUI UPAYA DIGITALISASI DI WILAYAH DKI JAKARTA
Pengelolaan aset daerah dalam konteks desentralisasi semakin menghadapi tantangan terkait transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Di wilayah Ibu Kota Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks mengingat besarnya nilai aset daerah yang tercatat mencapai Rp746,39 triliun. Upaya reformasi tata kelola aset melalui digitalisasi, seperti pengembangan basis data aset terintegrasi dan interoperabilitas sistem informasi menunjukkan pergeseran strategis dalam pengelolaan sumber daya publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi teknologi digital dalam pengelolaan aset daerah di DKI Jakarta dengan menganalisis kesiapan institusi, kerangka regulasi, dan dampak terhadap tata kelola. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan utama berupa fragmentasi kepemilikan data, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Meskipun demikian, inisiatif digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas tata kelola aset daerah apabila didukung oleh kepemimpinan yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan sinkronisasi kebijakan yang berkelanjutan. Studi ini memberikan kontribusi terhadap wacana inovasi sektor publik dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk penguatan manajemen aset berbasis digital dalam konteks pemerintahan perkotaan. Public asset management in decentralized settings has increasingly faced challenges related to transparency, efficiency, and accountability. In Indonesia’s capital region, DKI Jakarta, these challenges are amplified by the scale and value of regional assets, which reach IDR 746,39 trillion. Recent efforts to reform asset governance through digitalization—such as the development of integrated asset databases and system interoperability—present a strategic shift in managing public resources. This study explores the implementation of digital technologies in public asset management in DKI Jakarta, analysing institutional readiness, regulatory frameworks, and governance outcomes. Using a qualitative case study approach supported by interviews with key stakeholders and document analysis, the research identifies critical barriers such as fragmented data ownership, limited human resource capacity, and insufficient coordination among agencies. The findings suggest that while digital initiatives hold significant potential to improve asset governance, their success depends on strong leadership, inter-agency collaboration, and continuous policy alignment. This study contributes to the growing discourse on public sector innovation and offers policy recommendations to strengthen digital-based asset management in urban governance contexts.
LANSKAP PENGETAHUAN ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK: SEBUAH ANALISIS BIBLIOMETRIK INDONESIA DAN GLOBAL (2000–2025)
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi arah dan struktur kajian ilmiah mengenai administrasi keuangan publik dalam literatur ilmiah global melalui pendekatan bibliometrik terhadap 208 artikel yang terindeks di Scopus selama periode 2000 hingga pertengahan tahun 2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa topik ini berkembang secara signifikan, ditandai dengan meningkatnya perhatian terhadap isu transparansi, desentralisasi fiskal, efisiensi anggaran, serta integrasi teknologi informasi dalam tata kelola fiskal. Visualisasi menggunakan VOSviewer dalam bentuk keyword co-occurrence mapping mengungkap bahwa istilah public finance dan public administration merupakan simpul utama yang saling terhubung dengan konsep seperti fiscal policy, governance, dan accountability. Temuan juga mengindikasikan adanya pergeseran pendekatan riset dari orientasi teknokratis menuju paradigma kolaboratif dan berbasis data. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, tata kelola audit yang independen, serta adopsi teknologi yang inklusif sebagai prasyarat penting bagi reformasi administrasi keuangan publik yang berkelanjutan, terutama di era digital dan pasca-krisis global. This study aims to identify the direction and structure of scholarly discourse on public finance administration in the global academic literature by applying a bibliometric approach to 208 articles indexed in Scopus from 2000 to mid-2025. The analysis reveals that this topic has developed significantly, marked by growing attention to issues such as transparency, fiscal decentralization, budget efficiency, and the integration of information technology in fiscal governance. Visualization using VOSviewer, through keyword co-occurrence mapping, shows that public finance and public administration emerge as central nodes interconnected with concepts like fiscal policy, governance, and accountability. The findings also indicate a paradigm shift in research approaches—from a technocratic orientation toward more collaborative and data-driven frameworks. This study recommends strengthening institutional capacity, ensuring independent audit governance, and promoting inclusive technology adoption as essential prerequisites for sustainable public finance administration reform, especially in the digital era and the aftermath of global crises.
POLITIK ANGGARAN DANA DESA DAN KEPENTINGAN POLITIK LOKAL DI KABUPATEN BANDUNG
Ditetapkannya Alokasi Dana Desa yang dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dana Desa yang dikontrol oleh pemerintah pusat, harapannya mampu menggeser posisi desa dari sebelumnya sebagai entitas administratif-pasif, menjadi entitas otonom yang mandiri dan kompetitif. Keduanya juga seharusnya menjadi dasar perubahan tata kelola mengingat kondisi aktual, Pendapatan Asli Desa belum mampu menopang kebutuhan dasar desa di sebagian besar wilayah Indonesia. Sangat disayangkan, kebijakan fiskal ini cenderung mendorong Desa pada panggung pertarungan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan melakukan analisis dalam bentuk literature review, penelitian ini menunjukkan bahwa kiranya desa menjadi entitas otonom, desa malah mengalami kebingungann karena adanya tarik menarik kepentingan baik antara pemerintah pusat dan daerah, maupun kelompok kepentingan seperti legislator pusat dan daerah maupun entitas terkecil seperti halnya organisasi kemasyarakatan dan media massa. Kondisi tersebut semakin memburuk dengan patologi birokrasi desa yang cenderung stagnan akibat kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, serta kurangnya pengawasan penggunaan anggaran akibat tidak adanya lembaga audit internal teknis setingkat desa sehingga berimplikasi pada banyaknya praktik penyelewengan penggunaan anggaran. Padahal, Kabupaten Bandung memiliki potensi yang begitu besar khususnya di aspek agrikultur, wisata, termasuk industri. The establishment of the Village Fund Allocation, which is charged to the Regency/City Government, and the Village Fund, which is controlled by the central government, is expected to shift the position of villages from being passive-administrative entities to autonomous entities that are independent and competitive. Both should also be a breath of fresh air considering the actual conditions, Village Original Revenue has not been able to support the basic needs of villages in most parts of Indonesia. Unfortunately, this fiscal policy tends to push villages onto the stage of a conflict of interest between the central and regional governments. By conducting an analysis in the form of a literature review, this research shows that instead of villages becoming autonomous entities, villages are experiencing vacillation due to the tug of intererst between the central and regional governments, as well as interest groups such as central and regional legislators and smaller entities such as community organizations and the mass media. This condition is exacerbated by the pathology of the village bureaucracy, which tends to stagnate due to the inadequate quality of human resources, as well as the lack of supervision of budget use due to the absence of technical internal audit institutions at the village level, which has implications for the rampant practice of misusing the budget. In fact, Kabupaten Bandung has rich potential, especially in agriculture, tourism, and industry.
PENGENDALIAN RISIKO DENGAN MENGGUNAKAN METODE ENTERPRISE RISK MANAGEMENT PADA PT BUMI INDONESIA BANGKIT
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengendalian risiko yang telah diterapkan perusahaan serta merumuskan usulan penerapan Enterprise Risk Management (ERM) sebagai suatu pedoman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana PT Bumi Indonesia Bangkit, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan cangkang sawit yang menghadapi serangkaian potensi risiko yang kompleks, dijadikan sebagai lokus penelitian pada periode Agustus 2023 – Juli 2025. Data dikumpulkan dari sumber primer melalui wawancara dengan sembilan informan internal dan eksternal, observasi, serta dokumentasi perusahaan, dan diperkuat dengan data sekunder dari studi pustaka. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan dan diverifikasi dengan teknik triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Penelitian mengidentifikasi sepuluh risiko utama perusahaan yang dipetakan dalam matriks risiko berdasarkan frekuensi dan tingkat dampaknya. Penilaian risiko menghasilkan skor pada rentang 6–20, yang dipetakan dalam matriks risiko dengan kategori moderate, high, very high, hingga extreme. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, dirumuskan strategi respons risiko serta langkah-langkah pengendalian yang dirancang untuk setiap kategori risiko, dilengkapi dengan sistem informasi, komunikasi, dan mekanisme pemantauan yang terstruktur untuk mendukung implementasi pengendalian risiko secara berkelanjutan. This study aims to analyze the existing risk control measures implemented by the company and to formulate recommendations for the adoption of Enterprise Risk Management (ERM) as a guiding framework. The research employs a qualitative method with a case study approach, focusing on PT Bumi Indonesia Bangkit, a company engaged in palm kernel shell trading that faces a series of complex potential risks, as the research locus during the period of August 2023 – July 2025. Data were collected from primary sources through interviews with nine internal and external informants, observations, and company documentation, supported by secondary data from literature reviews. Data analysis was conducted through the stages of collection, reduction, presentation, and conclusion drawing, and validated using triangulation techniques to ensure the validity and reliability of the findings. The study identifies ten major risks faced by the company, which were mapped in a risk matrix based on frequency and impact levels. The risk assessment produced scores ranging from 6 to 20, categorized within the risk matrix as moderate, high, very high, and extreme. Based on this mapping, risk response strategies and control measures were formulated for each risk category, complemented by structured systems for information, communication, and monitoring to support the sustainable implementation of risk management.
EFEKTIVITAS PROGRAM JOB FAIR DALAM MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN DI KOTA CIREBON
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam pelaksanaan Program Job Fair di Kota Cirebon, antara lain rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, proses link and match antara pencari kerja dan pemberi kerja yang belum maksimal, kendala teknis dalam pelaksanaan secara virtual, serta keterbatasan jumlah perusahaan peserta yang berdampak pada terbatasnya variasi lowongan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Job Fair berdasarkan indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan, dan mekanisme pemantauan sesuai kerangka teori Budiani (2007). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dengan pihak Disnaker, perusahaan peserta, dan pencari kerja, serta dokumentasi laporan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah menjangkau sasaran peserta dengan cukup baik dan mendapat dukungan melalui berbagai media sosialisasi, meskipun pemanfaatan aplikasi SIAPkerja belum optimal. Tingkat penempatan tenaga kerja lokal masih rendah (sekitar 18%), sehingga tujuan program belum sepenuhnya tercapai meskipun pemantauan dilakukan secara rutin melalui evaluasi kegiatan, pelaporan perusahaan, dan survei kepuasan. This research is motivated by several problems in the implementation of the Job Fair Program in Cirebon City, including the low absorption of local workers, a suboptimal link and match process between job seekers and employers, technical obstacles in virtual implementation, and the limited number of participating companies, which affects the variety of available job vacancies. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the Job Fair Program based on the indicators of target accuracy, program socialization, goal achievement, and monitoring mechanisms, as outlined in Budiani’s (2007) framework. The research employs a qualitative method with a descriptive approach, using data collection techniques such as observation, in-depth interviews with the Manpower Office (Disnaker), participating companies, and job seekers, as well as documentation of annual reports. The findings reveal that the program has adequately reached its target participants and has been supported through various socialization media, although the utilization of the SIAPkerja application remains suboptimal. The placement rate of local workers remains low (approximately 18%), indicating that the program's objectives have not been fully achieved, despite routine monitoring through activity evaluations, company reports, and satisfaction surveys.
INOVASI TEMAN MANGROVE (SISTEM AQUAPONIK MANGROVE): PEMANFAATAN LIMBAH PAKAN DAN ESKRESI IKAN BANDENG SEBAGAI NUTRISI ALAMI UNTUK OPTIMALISASI PERTUMBUHANMANGROVE DI AREA KONSERVASI MANGROVE PT PERTAMINAPATRA NIAGA DI DESA SEDARI, CIBUAYA, KARAWANG
Ekosistem mangrove berperan sebagai benteng alami pesisir, namun diperlukan optimalisasi pertumbuhannya dengan melakukan integrasi terhadap potensi yang terdapat pada sekitarnya. Studi ini menguji hasil inovasi Teman Mangrove (Sistem Aquaponik Mangrove) yang memanfaatkan sedimen limbah pakan dan ekskresi ikan bandeng dari tambak sebagai sumber nutrisi alami bagi Avicennia marina dan Rhizophora mucronata pada area konservasi mangrove 2 PT Pertamina Patra Niaga. Metode yang digunakan adalah Before–After dengan pembanding literatur. Lokasi penelitian berada di Dusun Karangsari, Desa Sedari, Cibuaya, Karawang, mencakup tambak bandeng 1 ha dan Area Konservasi Mangrove 2 yang telah tertanami >8.000 tanaman mangrove. Waktu pengamatan berlangsung Agustus 2024–Januari 2025. Hasil menunjukkan perbaikan performa budidaya ikan bandeng, produksi panen ikan bandeng meningkat dari 989,75 kg menjadi 1.207,3 kg per siklus (21,98%), yang pada harga jual Rp23.000/kg meningkatkan pendapatan petani Rp5.003.650. Dampak terhadap tanaman mangrove, selama periode pengamatan tidak ditemukan kematian, indikator pertumbuhan (jumlah daun, pembesaran batang, dan penambahan tinggi) tanaman mangrove meningkat. Analisis pemanfaatan nutrisi dari limbah organik tambak mengindikasikan potensi suplai tahunan dari tambak sebesar 124,84 kg N dan 60,96 kg P (dua siklus panen dalam setahun). Kebutuhan ekuivalen pupuk NPK untuk pertumbuhan optimal tanaman mangrove 96 kg NPK/tahun (12 g/tanaman/tahun), sehingga berpotensi menghasilkan penghematan Rp2.400.000/tahun. Mangrove ecosystems serve as natural coastal barriers; however, their growth requires optimization through integration with surrounding potentials. This study examines the innovation of Teman Mangrove (Mangrove Aquaponics System), which utilizes sediment waste from milkfish (Chanos chanos) feed and excretion in ponds as a natural nutrient source for Avicennia marina and Rhizophora mucronata in the Mangrove Conservation Area 2 of PT Pertamina Patra Niaga. The method employed is Before–After with literature comparison. The research site is located in Karangsari Hamlet, Sedari Village, Cibuaya, Karawang, covering a 1-hectare milkfish pond and Mangrove Conservation Area 2, which has been planted with >8,000 mangrove trees. The observation period took place from August 2024 to January 2025. Results show improvements in milkfish cultivation performance, with production increasing from 989.75 kg to 1,207.3 kg per cycle (21.98%), which at a selling price of IDR 23,000/kg increased farmers’ income by IDR 5,003,650. Regarding mangrove plants, no mortality was observed during the study period; growth indicators (leaf count, stem diameter, and height increment) showed improvement. Analysis of nutrient utilization from pond organic waste indicates an annual potential supply of 124.84 kg N and 60.96 kg P (two harvest cycles per year). The equivalent fertilizer requirement for optimal mangrove growth is 96 kg NPK/year (12 g/plant/year), thus potentially generating savings of IDR 2,400,000/year.
ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA PROGRAM INTEGRATED FARMING KETAPANG PT PERTAMINA PATRA NIAGA INTEGRATED TERMINAL TANJUNG WANGI
Program Integrated Farming Ketapang merupakan bagian dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Tanjung Wangi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian terpadu. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat penerima manfaat terhadap pelaksanaan program dengan menggunakan pendekatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penilaian dilakukan terhadap lima aspek utama, yaitu perencanaan, pendanaan, pendampingan, pelaksanaan, dan keberlanjutan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai IKM berada pada kategori sangat baik dengan skor 3,84 atau konversi 96,14%. Aspek pendanaan dan pendampingan memperoleh nilai tertinggi, sementara aspek keberlanjutan menunjukkan perlunya peningkatan akses kemitraan pemasaran. Secara keseluruhan, program ini dinilai efektif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas serta kesejahteraan masyarakat. Program Integrated Farming Ketapang direkomendasikan sebagai model praktik terbaik dalam pelaksanaan program TJSL berbasis pemberdayaan masyarakat.
INOVASI STRATEGIS DALAM TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI PTN: ANALISIS IMPLEMENTASI PPID UNIVERSITAS PADJADJARAN
Keterbukaan informasi publik di perguruan tinggi negeri masih menghadapi tantangan, terutama terkait koordinasi antarunit kerja dan konsistensi implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi inovasi yang diterapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Padjadjaran untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi langsung, serta menganalisis data dengan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk validasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa universitas telah mengembangkan strategi inovasi berupa digitalisasi layanan informasi, pelibatan publik melalui forum dan konsultasi, serta penguatan inklusivitas dalam penyampaian informasi. Namun, pelaksanaan di tingkat fakultas dan unit kerja masih bervariasi, menunjukkan kesenjangan dalam pemahaman kebijakan dan koordinasi internal. Inovasi teknologi seperti aplikasi seluler dan chatbot belum dievaluasi secara sistematis sehingga dampaknya terhadap akses publik belum maksimal. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas petugas, sistem evaluasi berbasis data, dan sosialisasi lintas unit untuk menumbuhkan budaya keterbukaan informasi yang konsisten di perguruan tinggi negeri. Public Information Transparency is a key principle in the governance of public institutions, including state universities, as it ensures transparency, accountability, and public participation. This study aims to examine the implementation of innovative public information transparency strategies undertaken by the Information and Documentation Management Official (PPID) of Universitas Padjadjaran in supporting public information disclosure in accordance with the Monitoring and Evaluation (Monev) standards established by the Central Information Commission (KIP). The research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and direct observation of public information service processes. The analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman, with validation through data source triangulation. The findings reveal that the PPID of Universitas Padjadjaran has developed several innovation strategies, including service digitalization, public engagement, and the enhancement of inclusivity. However, implementation at the work unit level has not been entirely uniform, indicating challenges in internal coordination and policy comprehension. This study highlights the importance of consistent inter-unit implementation and the necessity of a sustainable evaluation system to strengthen the culture of information disclosure in state universities. It recommends enhancing cross-unit capacity and socialization, developing a data-based internal monitoring system, and involving stakeholders more extensively in the evaluation of public information services.