KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN SWASTA DALAM UPAYA PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA BOGOR TAHUN 2020-2022
Abstrak
The implementation public-private partnership between the Regional Government of Bogor City and Tirta Fresindo Jaya Corp. in the arrangement of Street Vendors (PKL) is a form of Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga (KSDPK), where this cooperative activity is expected to produce a mutual relationship for both parties. This study aims to describe and analyze the partnership mechanism between the local government and the private sector, as well as explore the strengths and weaknesses factors in organizing the arrangement of street vendors (PKL). The method used in this research is a qualitative approach. The study found that the implementation of the partnership between the Bogor City Government and PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) has not run optimally. It needs communication between the two, and this is proven by the findings of internal and external constraints, which also have implications for the process of cooperation between the two so that it has an impact on the beneficiaries or beneficiaries of this, mostly the street vendors around the Milakencana area of GOR Pajajaran.
Pelaksanaan kerja sama kemitraan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dan PT. Tirta Fresindo Jaya dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) ini merupakan bentuk Kegiatan Kerja sama Dengan Pihak Ketiga (KSDPK), dimana kegiatan kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan hubungan mutualisme bagi kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan swasta serta menggali faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kemitraan antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) belum berjalan optimal dan sangat memerlukan komunikasi di antara keduanya, hal ini dibuktikan dengan penemuan-penemuan kendala secara internal maupun eksternal yang juga berimplikasi pada proses kerja sama antara keduanya hingga berdampak kepada para beneficiaries atau penerima manfaat ini, yakni para pedagang di area Milakencana GOR Pajajaran.
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Sumber Jurnal
Buhkari, (2017). Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial: Suatu Analisis Sosiologi, Vol.11. No. 1 Juni 2017 (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala). 77
Dj, Y. R. (2017). Penerapan Strategi Segmentasi Pasar Dan Positioning Produk Dengan Pendekatan Analisis Swot Untuk Peningkatan Penjualan Pada Ud. Surya Gemilang Motor Di Surabaya. Jurnal Ekbis, 17(1), 13
Emerson, Kirk., Tina Nabatchi & Stephen Balogh (2012). ‘Integrative Framework for Collaborative Governance’, Journal of Administration Research and Theory, Vol. 22. No. 1. 3
International Labour Organization. (2004). Gbobal Employment Trends. Geneva
Kusdiana, Didik dan Candra Wulan. (2007). Analisis Daya Saing Ekspor Sektor Unggulan di Jawa Barat. Junal Trikonomika Fakultas Ekonomi UNPAS, 6(1).
Mahmudi. (2007). Kemitraan Pemerintah Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik. Sinergi, Vol. 9 No. 1, Januari 2007.
Navin Girishankar. (2009). Innovating Development Finance from Financing Sources to Financial Solutions. Policy Research Working Paper. https://documents1.worldbank.org/curated/en/796631468340177673/pdf/WPS5111.pdf. 3.
Prasetyo, A., & Arifin, M. Z. (2018). Analisis biaya pengelolaan limbah makanan restoran. Indocomp. 52.
Tenri, Yanti. (2004). Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Bandara Swadaya Sangia Nibandera Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.
Sumber Buku
Ndraha, Taliziduhu. (2003). KYBERNOLOGY (Ilmu Pemerintah Baru) 1. Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Tjandra, Riawan W, dkk. (2005). “Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Pelayanan Publik.” Yogyakarta: Pembaruan.
Sumber Hukum
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Sumber Tesis dan Disertasi
Rostiyanti, S.F and Tamin, R.Z. (2010). Identification of challenges in public private partnership implementation for Indonesian toll road. Proceedings of the First Makassar International Conference on Civil Engineering, Makasar
DOI: https://doi.org/10.24198/janitra.v2i2.45159
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.