PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL PADA TAHAPAN PERSIAPAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT (Studi Pada Akses Tol Pelabuhan Patimban Tahun 2021)

Abstrak

The implementation of the Land Procurement Project for the Patimban Port Access Toll Road is carried out by the West Java Provincial Government because it requires more than 5 hectares of land for land acquisition for development. This project is classified as PSN based on the mandate of Presidential Regulation Number 109 of 2020 concerning the Third Amendment to Presidential Regulation Number 3 of 2016 concerning the Acceleration of Implementation of National Strategic Projects. When a project is classified as PSN, it will get many conveniences ranging from funding, licensing, non-licensing to direct monitoring from the Central Government. In the implementation of this preparatory stage, researchers as interns at the Regional Government and Autonomy Bureau participated directly in the field at the preparatory stage by the preparation team. So that information is obtained that several obstacles were found during its implementation. The purpose of this study is to examine, describe, and analyze alternative efforts from the implementation of the PSN land acquisition preparation stage program. Researchers used qualitative methods by collecting documentation, interviews, and literature studies in data collection techniques. The results of the study indicate that the implementation of land acquisition in the preparatory stage has followed the provisions of the legislation regarding land acquisition for the public interest and PSN. However, the Ministry of PUPR has not fully carried out its duties, functions and obligations as an applicant.

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Proyek Tol Akses Pelabuhan Patimban dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena memerlukan lahan lebih dari 5Ha dalam pembebasan lahan untuk pembangunan. Proyek ini di golongkan sebagai PSN berdasarkan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang  Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Ketika suatu proyek di golongkan sebagai PSN, maka akan mendapatkan banyak kemudahan mulai dari pendanaan, perizinan, non perizinan sampai dengan monitoring langsung dari Pemerintah Pusat. Pada pelaksanaan tahapan persiapan ini, peneliti sebagai mahasiswa magang di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah ikut terjun langusng ke lapangan pada tahapan persiapan oleh tim persiapan. Sehingga diperoleh informasi bahwa di temukan beberapa kendala pada saat pelaksanaannya.  Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji, mendeskripsikan, dan menganalisis upaya alternatif dari  implementasi program tahapan persiapan pengadaan tanah PSN. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan dalam teknik pengumpulan datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah tahapan persiapan sudah mengikuti ketentuan dari peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan PSN. Tetapi, pihak Kementerian PUPR belum sepenuhnya menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya selaku pemohon.