EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA (SAKIP DESA) DI DESA MEKARGALIH KABUPATEN SUMEDANG

Anggi Anggraeni, Neneng Yani Yuningsih, Ufa Anita Afrilia

Abstrak


SAKIP Desa ialah bentuk perwujudan Good Governance di tingkat pemerintahan Desa
yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan
kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Implementasi SAKIP
Desa di Desa Mekargalih baru dilaksanakan tahun 2021 sangat membantu pemerintah desa
Mekargalih dalam mencapai target kinerja. Namun dalam penyelenggaraan SAKIP Desa ini,
terdapat masalah-masalah yaitu minimnya sosialisasi SAKIP Desa, Sumberdaya yang tidak
optimal, serta kurangnya kuantitas dan kualitas perangkat Desa Mekargalih. Riset terapan ini
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi serta mendeskripsikan Efektivitas Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (SAKIP Desa) dalam meningkatkan Akuntabilitas
Pemerintah Desa di Desa Mekargalih. Riset Terapan dilakukan melalui metode penelitian
deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi,
dokumentasi dan studi pustaka. Adapun indikator efektivitas yang digunakan yaitu pengukuran
efektivitas menurut Duncan dengan 3 indikator yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi dan
adaptasi. Selain itu, dalam riset terapan inidilakukan identifikasi SWOT yaitu faktor kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman. Hasil riset terapan menunjukkan bahwa SAKIP Desa di Desa
Mekargalih dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas masih belum efektif, dari
pencapaian tujuan kurang terpenuhi secara keseluruhan dalam ketepatan waktu serta sasaran yang
menjadi target dalam indikator-indikator kinjerja yang telah ditetapkan. Integrasi, sosialisasi belum
berjalan sesuai harapan, serta adaptasi terkait sarana prasarana cukup memadai. Setelah dilakukan
identifikasi SWOT munculah upaya alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan
tersebut salah satunya yaitu meningkatkan program pelatihan dan pengembangan keterampilan
dengan bimtek dan sosialisasi secara mendalam terkait implementasi SAKIP Desa.

SAKIP Desa is an integration of the planning system, budgeting system and performance
reporting system, which is in line with the implementation of the financial accountability system.
Village SAKIP is a form of manifestation of Good Governance at the village government level that
is effective and efficient, increases accountability of village performance in a sustainable manner,
as well as good and quality public services. The implementation of Village SAKIP in Mekargalih
Village has only been implemented in 2021, greatly assisting the Mekargalih village government
in achieving performance targets. However, in the implementation of this Village SAKIP, there are
problems, namely the lack of socialization of Village SAKIP, non-optimal resources, and the lack
of quantity and quality of Mekargalih Village equipment. This applied research aims to determine
and analyze and describe the Effectiveness of the Village Government Performance Accountability
System (SAKIP Desa) in improving Village Government Accountability in Mekargalih Village.
Applied research is carried out through qualitative descriptive research methods with data
collection techniques by means of interviews, observations, documentation and literature studies.
The effectiveness indicator used is the measurement of effectiveness according to Duncan with 3
indicators consisting of goal achievement, integration and adaptation. In addition, in this applied
research, SWOT identification is carried out, namely strengths, weaknesses, opportunities and
threats. The results of this applied research show that Village SAKIP in Mekargalih Village in
improving transparency and accountability is still not effective, from the dimension of achieving
goals that are not met overall in terms of timeliness and targets that are targeted in the established
kinjerja indicators. The integration dimension, socialization processes and procedures have not
run as expected, and adaptation related to infrastructure facilities is adequate. After the
identification of SWOT, alternative efforts emerged that can be made by the Mekargalih Village
government to overcome these obstacles, one of which is to improve training and skill development
programs with bimtek and in-depth socialization related to the implementation of Village SAKIP.


Kata Kunci


Efektivitas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku

Basrowi, & Suwandi. (2008). Memahami

Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka

Cipta.

Bormasa, M. F. (2022). Kepemimpinan dan

Efektivitas Kerja. Banyumas: Pena

Persada.

Ekasari, R. (2020). Model Efektivitas Dana

Desa untuk Menilai Kinerja Desa

Melalui Pemberdayaan Ekonomi.

Malang: AE publishing.

Ibrahim, A. H., & Supriatna, T. (2019).

Epistemologi Pemerintahan

Paradigma Manajemen, Birokrasi,

dan Kebijakan Publik. Yogyakarta:

Gramasurya.

Karianga, H. (2013). Politik Hukum Dalam

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jakarta: Kencana.

Mahsun, M. (2016). Pengukuran Kinerja

Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian

kualitatif. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

Ndraha, T. (2011). Kybernology : Ilmu

Pemerintahan Baru 2. Jakarta: Rineka

Cipta.

Purnomo, J. (2016). Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa. Yogyakarta:

Infest.

Rahardi, R. D. (2010). Manajemen Kinerja

Sumber Daya Manusia. Malang:

Tunggal Mandiri.

Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015).

Pemerintahan Desa. Pekanbaru:

Janafa.

Sinambela, P. L. (2016). Manajemen Sumber

Daya Manusia. Jakarta: Sinar Grafika

Offset.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian

Administrasi Dilengkapi dengan

Metode R&D . Bandung: Alfabeta.

Syafiie, K. I. (2011). Etika Pemerintahan.

Jakarta: Rineka Cipta.

Syahrizal, D. (2013). Hukum Administrasi

Negara & Pengadilan Tata Usaha

Negara. Yogyakarta: Medpress

Digital.

Jurnal

Annisah, & Soesilowati, E. (2018).

Efektivitas Program Kartu Jakarta

Pintar Tingkat Sekolah Menengah

Atas Negeri di Kecamatan

Pesanggrahan. Indonesian Journal of

Development Economics, 44-50.

Dawais , & Chairunnisa, S. (2013).

AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH.

JURNAL TELAAH & RISET

AKUNTANSI, 150-174.

Nani, F. L., Rowa, H., & Martini, A. (2021).

Efektivitas Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah di

Kabupaten Sumba Timur. Jurnal Ilmu

Pemerintahan Suara Khatulistiwa ,

-111.

Yunita, C., Setiana, S., & Cintia, P. (2017).

Efektivitas Penerapan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) pada

Pemerintahan Kota Bandung. Jurnal

Akuntansi Maranatha, 93-103.

Peraturan Perundang Undangan

Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan

Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Lembaran

Negara RI Tahun 2010, No. 123.

Seketariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-undang

Nomor 6 tentang Desa. Lembaran

Negara RI Tahun 2014, No. 7.

Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-

Undang No. 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan.

Lembaran Negara RI Tahun 2014, No.

Seketariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2014. Peraturan

Presiden Peraturan Presiden Nomor

Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). Lembaran

Negara RI Tahun 2014, No. 80.

Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2015. Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Pedoman Evaluasi atas implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Lembaran Negara RI

Tahun 2015, No. 986. Seketariat

Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia 2017. Peraturan

Menteri Pertahanan No. 16 Tahun

tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah di

Lingkungan Kementrian Pertahanan

dan Tentara Nasional Indonesia.

Lembaran Negara RI Tahun 2017.

Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Sumedang. 2019.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor

Tahun 2019 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Desa. Kabupaten sumedang Tahun

Badan Daerah. Sumedang

Pemerintah Kabupaten Sumedang. 2020.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor

Tahun 2020 Tentang Tatacara

Penyusunan Laporan Kinerja dan

Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

Desa. Kabupaten Sumedang Tahun

Badan Daerah. Sumedang.

Pemerintah Indonesia 2017. Peraturan

Menteri Pertahanan No. 16 Tahun

tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah di

Lingkungan Kementrian Pertahanan

dan Tentara Nasional Indonesia.

Lembaran Negara RI Tahun 2017.

Jakarta

Lain Lain

Pemerintah Desa Mekargalih Kabupaten

Sumedang. Dokumen Review

Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJM-DESA) Desa

Mekargalih Kecamatan Jatinangor

Kabupaten Sumedang Tahun 2020-

Pemerintah Desa Mekargalih,

Sumedang. 105 hal.

Pemerintah Desa Mekargalih Kabupaten

Sumedang. Dokumen Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Desa

(LLPD) Akhir Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Desa Mekargalih,

Sumedang. 81 hal.

Kabupaten sumedang. E- Office Kabupaten

Sumedang dari https://e-

officedesa.sumedangkab.go.id/




DOI: https://doi.org/10.24198/janitra.v4i2.60309

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Indexed on :