Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)
type: channel
description: Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra) merupakan jurnal nasional bersifat ilmiah yang didirikan oleh Program Studi DIV Administrasi Pemerintahan di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, setiap bulan April dan November. Jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian tentang praktek penyelenggaraan pemerintahan lokal, nasional, maupun internasional, yang dilakukan civitas akademika baik di lingkungan Universitas Padjadjaran, maupun Perguruan Tinggi dan Institusi lainnya.
publisher: Universitas Padjadjaran
language: id-ID
publication name: Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)
issn: 2776-401X
items: EVALUASI PEMERIKSAAN JARAK JAUH KEUANGAN NEGARA PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021
items: PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI E-HISOS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK TAHUN 2022
items: PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENILAIAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN DI DKI JAKARTA TAHUN 2022 (STUDI PADA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN JAKARTA RAYA)
items: ANALISIS PRODUK UNGGULAN KOMODITAS PANGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
items: EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA (SAKIP DESA) DI DESA MEKARGALIH KABUPATEN SUMEDANG
items: EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA APLIKASI JAKI (JAKARTA KINI) DALAM PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI PERWUJUDAN SMART CITY DI DKI JAKARTA
items: OPTIMALISASI PELAYANAN BURSA KERJA ONLINE MELALUI APLIKASI NEW BIMMA DI KOTA BANDUNG TAHUN 2021-2022
items: EVALUASI MANAJEMEN REKAYA LALU LINTAS DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KAWASAN PUNCAK KABUPATEN BOGOR (STUDI PADA PENGATURAN LALU LINTAS GANJIL-GENAP)
items: PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL (E-GOVERNMENT) MELALUI APLIKASI SIPILA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA
items: EFEKTIVITAS TATA NASKAH DINAS SECARA ELEKTRONIK (TNDE) MENGGUNAKAN APLIKASI E-OFFICE PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIKA DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI TAHUN 2021
items: EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI (STUDI KASUS PADA WEBSITE BEKASIKOTA)
items: PELAKSANAAN PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT-JAWA TENGAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 141 TAHUN 2017 (Kasus Batas Kabupaten Pangandaran – Kabupaten Cilacap)
items: EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN WISATA INDUSTRI DAN ALAM BUATAN OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN BEKASI
items: PELAKSANAAN LAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023
items: KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK BUS RAPID TRANSIT (BRT) MELALUI BISKITA TRANS PAKUAN KOTA BOGOR TAHUN 2022
items: STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA LAPOR SEBAGAI MEDIA E-GOVERNMENT DI KOTA BANDUNG TAHUN 2022 (STUDI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG)
items: PELAKSANAAN PROGRAM MANAJEMEN BANDUNG KINERJA (MANG BAGJA) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH KOTA BANDUNG
items: PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM MENGHADAPI GAGAL TENDER DI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT
items: https://journals.unpad.ac.id/janitra/article/view/60329
items: EFEKTIVITAS PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) DI KANTOR KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022
items: PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL JALAN TOL JAKARTA CIKAMPEK II SISI SELATAN PADA TAHAP PERSIAPAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022
items: UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA MELALUI LAYANAN RABU PETANG PADA UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (UPAK) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022
items: PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI BERBAGI ADUAN DAN SARAN (SIBADRA) DI KOTA BOGOR TAHUN 2022 (Studi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bogor)
items: PELAKSANAAN PELAYANAN PRIMA DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN ANAK TAHUN 2021-2022 (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi)
items: EVALUASI SISTEM INFORMASI PROFIL DESA DAN KELURAHAN (PRODESKEL) TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA GUNUNGMANIK, KECAMATAN TANJUNGSARI, KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022
items: PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ONLINE MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TERPADU (SIPAKU) DI KELURAHAN BABAKAN SARI TAHUN 2023

EVALUASI PEMERIKSAAN JARAK JAUH KEUANGAN NEGARA PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021
type: item
description: Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pada tahun 2021 Indonesia sedang berada pada masa penyesuaian yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, sehingga memberikan keterbatasan bagi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara. Berangkat dari hal tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan menciptakan suatu metode baru dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara, yaitu metode pemeriksaan jarak jauh. Dengan adanya pemeriksaan jarak jauh ini harapannya dapat memberikan altenartif bagi pemeriksa ketika tidak dapat menyelenggarakan pemeriksaan secara langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep evaluasi kebijakan yang terdiri dari eksplanasi, kepatuhan, audit dan akunting yang dikaitkan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk dapat menganalisis dan mendeskripsikan fenomena terkait pemeriksaan jarak jauh keuangan negara pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2021. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pemeriksaan jarak jauh keuangan negara pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2021 telah dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan dengan baik. Akan tetapi dalam pemeriksaan jarak jauh tersebut juga terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaannya. The Audit Board of The Republic of Indonesia is a high state institution with the task and authority to conduct examinations of the management and financial responsibilities of the state carried out by the Central Government, Regional Governments, BUMN, BUMD, and other institutions or bodies managing state finances. In 2021, Indonesia was undergoing an adjustment period due to the COVID-19 pandemic. Building on this situation, The Audit Board of Repulic of Indonesia has devel…
creator: Anggana Rachmatya
creator: Saifullah Zakaria
creator: Jovanscha Qisty Adinda FA
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 180
ending page: 186
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60304

PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI E-HISOS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK TAHUN 2022
type: item
description: Pemerintah mempunyai tugas untuk segera melakukan reformasi guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam pelaksanaannya pemerintah provinsi, kota, maupun kabupaten dituntut untuk melaksanakan pemerintahan berlandaskan pada Electronic Government. Electronic Government adalah suatu bentuk dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang ditujukan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan penerapan E-Government melalui aplikasi E-Hisos pada Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2022. Pada Penelitian ini menggunakan teori stages of government yang diungkapkan oleh Gartner Group yang terdiri dari 4 (empat) tahapan perkembangan e-government yaitu web presence, interaction, transaction, dan transformation yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini didukung juga menggunakan identifikasi SWOT yaitu faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan penerapan e-governemnt sudah terpenuhi dalam aplikasi E-Hisos. Namun, dalam tahapan perkembangan dan pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan oleh server pada website E-Hisos mengalami gangguan error, sosialisasi yang kurang merata, dan fitur-fitur yang perlu dikembangkan. Tahapan perkembangan penerapan e-government melalui aplikasi E-Hisos pada Dinas Pendidikan Kota Depok belum berkembang secara optimal. Saran yang dapat diberikan yaitu mengembagkan fitur dan sistem yang telah ada serta melakukan sosialisai dan evaluasi secara rutin dan merata. The government has the duty to immediately carry out reforms in order to create quality public services. In practice, provincial, city and district governments are required to implement governance…
creator: Alliya Dian Permata
creator: Antik Bintari
creator: Ufa Anita Afrilia
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 187
ending page: 194
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60305

PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENILAIAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN DI DKI JAKARTA TAHUN 2022 (STUDI PADA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN JAKARTA RAYA)
type: item
description: Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia menjadi perhatian penting karena kualitas pelayanan publik yang buruk, praktik maladministrasi, dan kurangnya kesadaran masyarakat telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Artikel ini membahas pelaksanaan pengawasan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melalui penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan di DKI Jakarta pada tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan. Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menggunakan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (OP3) untuk mengevaluasi kompetensi penyelenggara, sarana dan prasarana, standar pelayanan, serta pengelolaan pengaduan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar instansi pemerintah di DKI Jakarta telah memenuhi standar pelayanan dengan baik, tetapi ada beberapa instansi yang mendapatkan penilaian sedang, menandakan potensi praktik maladministrasi. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan standar pelayanan meliputi kurangnya pemahaman pelaksana layanan terkait bentuk maladministrasi, pemenuhan standar fisik yang kurang baik, dan pengelolaan pengaduan yang tidak efektif. Supervision of public services management in Indonesia becomes a significant concern due to poor public service quality, maladministration practices, and lack of public awareness, which have eroded public trust in the government. This article discusses the implementation of supervision by the Indonesian Ombudsman Representative for Jakarta Raya through the assessment of compliance with service standards in DKI Jakarta in 2022. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques including field studies and literature reviews. The Indonesian Ombudsman Representative for Jakarta Raya utilizes the Public Service Compliance Assessment (OP3) to evaluate the competence of service providers, infrastructure, service s…
creator: Muhamad Ikbal Saputra
creator: Tiyan Rahmanul Hakim
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 195
ending page: 205
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60306

ANALISIS PRODUK UNGGULAN KOMODITAS PANGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
type: item
description: Identifikasi produk unggulan bertujuan untuk memberikan arahan kepada pemerintah daerah dalam merencanakan program pembangunan yang tepat, sesuai dengan potensi sumber daya dan talenta masyarakat lokal. Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah di Provinsi Jawa Barat yang terkenal dengan keindahan alam serta sangat kaya sumber daya alam yang dapat diolah serta diusahakan untuk menghasilkan produk-produk pertanian. Salah satu produk pertanian yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Bandung Barat adalah komoditas tanaman pangan (padi dan beras). Masyarakat yang mengusahakan produksi padi dan beras di Bandung Barat jumlahnya paling banyak daripada masyarakat yang menghasilkan produksi pertanian lainnya. Sayangnya, meskipun padi dan beras banyak dihasilkan oleh masyarakat Bandung Barat, namun komoditas ini tidak termasuk sebagai produk unggulan. Produksi padi dan beras di Bandung Barat masih kalah jauh dibandingkan produksi padi dan beras yang dihasilkan daerah lain di Provinsi Jawa Barat. Rendahnya produksi padi dan beras tersebut disebabkan berbagai kendala yang dihadapi oleh petani, diantaranya tingginya biaya produksi tidak disertai dengan tingginya nilai tukar produksi padi dan beras tersebut. Infrastruktur pertanian yang tidak maksimal dalam mendorong produksi pertanian, diantaranya kondisi jalan usaha pertanian yang belum memadai, serta irigasi yang tidak berfungsi. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu melakukan serangkaian intervensi dan strategi untuk meningkatkan usaha pertanian sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat petani di Bandung Barat. The identification of superior agricultural commodities aims to provide direction to local government in appropriate development planning programs, in accordance with the potential resources and talents of local communities. West Bandung Regency is an area in West Java Province which is famous for its natural beauty and has abundant natural resources that can be processed to produce…
creator: Novie Indrawati Sagita
creator: Rambey Solihin Parulian
creator: Dini Herviani
creator: Laela Mahendrawati Nurdin
creator: Agus Taryana
creator: Selvi Centia
creator: Rifa Shakira Fitria
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 206
ending page: 215
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60308

EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA (SAKIP DESA) DI DESA MEKARGALIH KABUPATEN SUMEDANG
type: item
description: SAKIP Desa ialah bentuk perwujudan Good Governance di tingkat pemerintahan Desa yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Implementasi SAKIP Desa di Desa Mekargalih baru dilaksanakan tahun 2021 sangat membantu pemerintah desa Mekargalih dalam mencapai target kinerja. Namun dalam penyelenggaraan SAKIP Desa ini, terdapat masalah-masalah yaitu minimnya sosialisasi SAKIP Desa, Sumberdaya yang tidak optimal, serta kurangnya kuantitas dan kualitas perangkat Desa Mekargalih. Riset terapan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi serta mendeskripsikan Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (SAKIP Desa) dalam meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa di Desa Mekargalih. Riset Terapan dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun indikator efektivitas yang digunakan yaitu pengukuran efektivitas menurut Duncan dengan 3 indikator yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Selain itu, dalam riset terapan inidilakukan identifikasi SWOT yaitu faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Hasil riset terapan menunjukkan bahwa SAKIP Desa di Desa Mekargalih dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas masih belum efektif, dari pencapaian tujuan kurang terpenuhi secara keseluruhan dalam ketepatan waktu serta sasaran yang menjadi target dalam indikator-indikator kinjerja yang telah ditetapkan. Integrasi, sosialisasi belum berjalan sesuai harapan, serta adaptasi terkait sarana prasarana cukup memadai. Setelah dilakukan identifikasi SWOT munculah upaya alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut salah satunya yaitu meningkatkan program pelatihan dan pengembangan keterampilan dengan bimtek dan sosialisasi secara mendalam terkait implementasi SAKIP Desa. SAKIP Desa is an integration of …
creator: Anggi Anggraeni
creator: Neneng Yani Yuningsih
creator: Ufa Anita Afrilia
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 216
ending page: 224
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60309

EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA APLIKASI JAKI (JAKARTA KINI) DALAM PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI PERWUJUDAN SMART CITY DI DKI JAKARTA
type: item
description: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat, sehingga berpengaruh kepada masyarakat dan pemerintah. Pemerintah sebagai pelayan publik harus beradaptasi dengan mengimplementasikan e-government dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat. DKI Jakarta sebagai kota yang menerapkan konsep smartcity harus mengintegrasikan seluruh kebutuhan dan kegiatan pelayanan publik yang ada. Untuk itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta melakukan inovasi dengan membuat suatu aplikasi yang mengintegrasikan seluruh kebutuhan pelayanan publik yaitu aplikasi JAKI (Jakarta Kini). Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kekurangan yang dihadapi, seperti data pelapor yang bocor, proses penggunaan aplikasi yang sulit, laporan dari masyarakat yang tidak ditindaklanjuti dalam aplikasi JAKI dan pengguna dari aplikasi JAKI (Jakarta Kini) sendiri belum mencapai setengah dari jumlah penduduk DKI Jakarta. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif serta dalam pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menentukan efektivitas tidaknya dari pelaksanaan aplikasi JAKI (Jakarta Kini) penulis menggunakan teori efektivitas menurut Budiani (2007:20) dengan melihat berdasarkan indikatornya yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Untuk hasil dari penelitian ini efektivitas penerapan e-government pada aplikasi JAKI (Jakarta Kini) dalam pelayanan publik sebagai perwujudan smartcity di DKI Jakarta belum optimal, karena ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Meskipun aplikasi JAKI memiliki potensi besar dalam mewujudkan penerapan smartcity di Jakarta, masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam memberikan layanan publik yang lebih baik lagi kepada masyarakat. The development of information and communication technology is increasingly rapid, so it has an impact on society and the government. The government as a public se…
creator: Muhammad Reza Ridwansyah
creator: Rudiana Rudiana
creator: Tiyan Rahmanul Hakim
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 225
ending page: 237
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60312

OPTIMALISASI PELAYANAN BURSA KERJA ONLINE MELALUI APLIKASI NEW BIMMA DI KOTA BANDUNG TAHUN 2021-2022
type: item
description: Penelitian ini berjudul “Optimalisasi Pelayanan Bursa Kerja Online melalui Aplikasi NEW BIMMA di Kota Bandung Tahun 2021-2022”. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan dalam pelayanan bursa kerja secara online melalui aplikasi NEW BIMMA sehingga mengakibatkan tidak optimalnya penggunaan bursa kerja secara online dalam penyediaan lowongan kerja secara online dan berkurangnya ketertarikan para pencari kerja di Kota Bandung untuk menggunakan aplikasi NEW BIMMA. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasikan dan mendeskripsikan terkait optimalisasi pelayanan bursa kerja online melalui aplikasi NEW BIMMA di Kota Bandung. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data ini menggunakan studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan bursa kerja online melalui aplikasi NEW BIMMA masih belum berjalan dengan optimal, dikarenakan kurangnya ketertarikan para pencari kerja lebih memilih mengikuti pelayanan bursa kerja secara offline dibandingan dengan menggunakan pelayanan bursa kerja secara online, lowongan pekerjaan yang disediakan kurang up to date, dan respon perusahaan yang menyediakan lowongan pekerjaan sangatlah lambat. Namun keamanan yang dimiliki dalam aplikasi NEW BIMMA sudah dipastikan aman, karena tidak pernah adanya pelaporan terkait kebocoran data dll. This research is entitled “Optimizing Online Job Fair Service Through the NEW BIMMA Application in the City of Bandung in 2021-2022”. The background of this research is that there are problems in the online job fair service through the NEW BIMMA application, which results in not optimal use of the online job market in providing online job vacancies and the reduced interset of job seeekers in the city of Bandung to use the NEW BIMMA application. The purpose of this study is to identify and describe the optimazation of online job fair services through the NEW BIMMA application in the city of Ban…
creator: Reza Arinda Pratama
creator: Rahman Mulayawan
creator: Ivan Darmawan
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 238
ending page: 249
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60313

EVALUASI MANAJEMEN REKAYA LALU LINTAS DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KAWASAN PUNCAK KABUPATEN BOGOR (STUDI PADA PENGATURAN LALU LINTAS GANJIL-GENAP)
type: item
description: Kawasan Puncak Kabupaten Bogor menjadi salah satu destinasi wisatawa unggulan bagi warga lokal khususnya di daerah Jabodetabek dan mancanegara, tingginya bangkitan dan tarikan menyebabkan meningkatnya volume kendaraan yang masuk ke Kawasan tersebut dan menyebabkan kepadatan akibat jalan yang tidak mampu menampung akomodasi kendaraan, sehingga diterapkanya suatu kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas yang difokuskan terhadap pengaturan lalu lintas ganjil-genap di Kawasan Puncak, penulis menggunakan metode evaluasi yang dikemukakan oleh Daniel Stufflebeam yaitu metode evaluasi CIPP yang memiliki empat komponen evaluasi, yaitu evaluasi konteks, evluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif, jenis metode kualitatif yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui proses observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi selama berlangsungnya penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pengaturan lalu lintas ganjil-genap memiliki kekuatan dan kelemahan dalam proses penerapannya, kekuatan dari penerapan pengaturan lalu lintas ganjil-genap adalah mempunyai mekanisme yang jelas karena pelaksanaanya di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan no 84 tahun 2021 dan didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pengaturan lalu lintas ganjil-genap. Kelemahan yang ditemukan di dalam pelaksanaan pengaturan lalu lintas ganjil-genap adalah sanksi yang diterapkan sangat lemah sehingga masyarakat kurang patuh terhadap peraturan tersebut dan pengawasan hanya dilakukan oleh petugas di satu titik akses masuk Kawasan Puncak saja, yaitu di Simpang Gadog, sehingga masyarakat bisa menghindari pemeriksaan yang dilakukan petugas dengan masuk ke Kawasan Puncak melalui jalu…
creator: Glennaldi Syahrial
creator: Dr. Drs. Wahju Gunawan M.Si.
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 250
ending page: 265
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60314

PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL (E-GOVERNMENT) MELALUI APLIKASI SIPILA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA
type: item
description: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta memiliki pelayanan secara online melalui website, dan whatsapp. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta memanfatkan kemajuan teknologi dengan menciptakan inovasi dengan membuat pelayanan online melalui aplikasi SIPILA. Dalam pelaksanaan pelayanan melalui aplikasi SIPILA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta masih ada permasalahan seperti lambatnya dalam proses pelayanan kepada masyarakat dan kekurangan pegawai yang mengakitbatkan proses pelayanan tersebut menjadi lambat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan sejauh mana Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) Melalui Aplikasi SIPILA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Yang mana di dalam penelitian ini dilakukan observasi dan wawancara kepada narasumber untuk mengetahui bagaimana indikator efisiensi, realibilitas, kepercayaan, dukungan masyarakat, dan kualitas sistem dalam mengukur aplikasi sipila berdasarkan teori arie dan hanum (2021). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan memperoleh sebuah data dari berbagai sumber yang nantinya dikaji oleh peneliti menghasilkan sebuah jawaban dari penelitian ini. Dari hasil penelitian maka akan diketahui bahwa Pelayanan Publik Berbasis Digital(E-Governmnet) Melalui Aplikasi Sipila di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dikatakan belum cukup sempurna, dikarenakan masih ada beberapa poin indikator dalam mengukur aplikasi SIPILA yang belum tercapai. Lalu upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dalam sumber daya manusia nya belum maksimal di dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital melalui aplikasi SIPILA. The Department of Population and Civil Registration of Purwakarta Regency has online services through the website and WhatsApp. In addition, the Department of Population and Civil Registration of Purwaka…
creator: Reza Maulana
creator: Jovanscha Qisty Adinda FA
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 266
ending page: 273
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60315

EFEKTIVITAS TATA NASKAH DINAS SECARA ELEKTRONIK (TNDE) MENGGUNAKAN APLIKASI E-OFFICE PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIKA DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI TAHUN 2021
type: item
description: Perkembangan teknolgi merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dilakukan untuk pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggara pemerintahan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui efektivitas tata naskah dinas elektronik menggunakan aplikasi eoffice di Kota Bekasi Tahun 2021, (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Tata Naskah Dinas Secara Elektronik (TNDE) Menggunakan Aplikasi E-Office Di Dinas Komunikasi Informatika Statistika Dan Persandian Kota Bekasi Tahun 2021 dan (3) Untuk mengetahui upaya alternatif yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Efektivitas Tata Naskah Dinas Secara Elektronik (TNDE) Menggunakan Aplikasi E-Office Di Dinas Komunikasi Informatika Statistika Dan Persandian Kota Bekasi Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat ilmiah atau natural setting. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) sudah berjalan secara efektif, karena Tata Naskah Dinas Secara Elektronik (TNDE) ini dahulu ada dua yaitu Tata Naskah Dinas Secara Elektronik (TNDE) biasa yang dikelola hanya oleh operatornya saja namun setelah itu Pemerintah Kota Bekasi menciptakan sebuah aplikasi e-office yang bisa dikelola oleh pegawai, sehingga para pegawai dapat menerapkan Tata Naskah Dinas Secara Elektronik (TNDE) menggunakan aplikasi e-office ini sudah terbiasa didalam mengakses aplikasi e-office, (2) Memudahkan pegawai untuk mengakses serta menginput data-data kepegawaian, memudahkan pegawai untuk membuat laporan/surat keterangan untuk kepentingan pegawai, dan mengetahui gambaran tentang nama-nama pegawai yang akan pensiun dimasa mendatang dan mengetahui nama-nama pegawai yang akan naik pangkat dam kenaikan gaji berkala di masa mendatang dan (3) Penerapan Tata Naskah Dinas Secara Elektronik (TNDE) menggunakan aplikasi e-office dilakukan dua cara yaitu online dan offline dan Dibentuknya divisi khusus untuk memudahkan penerapan Tata Naskah Dinas Secara Elektronik (TNDE) menggunakan aplikasi e…
creator: Jihan Saniah Soraya
creator: Drs. Saifullah Zakaria
creator: Selvi Centia
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 274
ending page: 282
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60316

EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI (STUDI KASUS PADA WEBSITE BEKASIKOTA)
type: item
description: Keterbukaan informasi publik diatur oleh undang-undang. Website merupakan salah satu sarana yang hadir dalam memberikan keterbukaan informasi publik untuk masyarakat luas. Pemerintah Kota Bekasi memiliki sarana website yang bernama BEKASIKOTA, dalam website tersebut berisikan transparansi informasi-informasi seperti produk hukum, pelaporan transparansi keuangan, layanan pengaduan dan lain-lain yang berguna untuk Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi dan mendeskripsikan efektivitas dari penerapan e-Government di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi studi kasus pada website BEKASIKOTA, dimana ditinjau berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Richard M. Steers dimana terdapat tiga variable yang menjadi acuan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Selain itu peneliti juga melakukan analisis berdasarkan S.W.O.T atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian, efektivitas penerapan e-Government di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian studi kasus pada website BEKASIKOTA sudah berjalan secara efektif. Hal ini didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung, sumber daya manusia yang sudah kompeten dalam melaksanakan tugas beserta dengan kerja sama dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi yang sudah melakukan kerja sama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Bekasi juga menjadi hal yang mendukung untuk kelengkapan dan keaslian informasi yang disajikan didalam website. Public information is regulated by law. Websites are one of the means available to provide open public information to the wider community. The Bekasi City Government has a website called BEKASIKOTA, this website contains transparent information such as legal products, financial transparency reporting, complaint services and other things that are useful for the community. This research aims to analyze an…
creator: Farrel Dafa Darmawan
creator: Antik Bintari
creator: Agus Taryana
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 283
ending page: 289
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60317

PELAKSANAAN PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT-JAWA TENGAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 141 TAHUN 2017 (Kasus Batas Kabupaten Pangandaran – Kabupaten Cilacap)
type: item
description: Batas Daerah adalah salah satu syarat penting dalam pembentukan daerah otonom baru. Hal ini dianggap penting karena batas wilayah memberikan kejelasan administrasi dan pelaksanaan kebijakan dalam suatu daerah. Salah satu daerah yang memiliki permasalahan batas daerah adalah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hal ini terjadi dikarenakan pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Pangandaran pada tahun 2012. Segmen batas kedua provinsi bertambah menjadi enam dengan tambahan segmen Pangandaran-Cilacap. Kedua provinsi sepakat untuk melakukan penegasan batas setelah terdapat pergeseran dan sedimentasi batuan disekitaran perbatasan. Penegasan dilakukan sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan prosedur pelaksanaan penegasan batas daerah. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegasan batas sudah memasuki tahap akhir di tingkatan provinsi dan sedang menunggu pengesahan permendagri batas. Diharapkan peraturan tersebut dapat rampung secepatnya. Regional Boundary is one of the important conditions in the formation of a new autonomous region. This is considered important because regional boundaries provide administrative clarity and implementation of policies in an area. One area that has problems with regional boundaries is the Provinces of West Java and Central Java. This happened due to the formation of the new autonomous region of Pangandaran Regency in 2012. The boundary between the two provinces was increased to six with the additional Pangandaran-Cilacap section. The two provinces had difficulty delineating their boundaries after there was shifting and sedimentation of rocks around the borders. The confirmation is carried out in accordance with the guidelines set out in Permendagri Number 141 of 2017 concerning Affirmation of Region…
creator: Andreas Antonio
creator: Saifullah Zakaria
creator: Jajang Sutisna
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 290
ending page: 302
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60318

EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN WISATA INDUSTRI DAN ALAM BUATAN OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN BEKASI
type: item
description: Penelitian ini dilakukan karena adanya indikasi permasalahan terhadap efektivitas program pengembangan pariwisata alam industri dan buatan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, yaitu belum adanya perubahan yang signifikan sejak adanya instruksi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2015-2025, bahwa Kabupaten Bekasi merupakan kawasan strategis pariwisata. Jenis penelitian dan data yang diperoleh dari penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan studi literatur yang di dalamnya terdapat dokumentasi. Teknik pengolahan data yang peneliti gunakan adalah dengan mengolah dan menyiapkan data, membaca keseluruhan data, menganalisis lebih detail dengan pengkodean data, menerapkan proses pengkodean untuk mendeskripsikan setting, kategori dan orang, menunjukkan dan menghubungkan deskripsi dengan tema dan menafsirkan dan membuat makna data. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh hasil bahwa efektivitas program pengembangan wisata alam industri dan buatan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi belum sepenuhnya berjalan baik, meskipun terdapat beberapa faktor penghambat yaitu faktor eksternal dan faktor internal. This research was motivated by indications of problems with the effectiveness of the industrial and artificial natural tourism development program by the Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, namely that there have been no significant changes since the instructions contained in West Java Provincial Regulation Number 15 of 2015 concerning the Master Plan for Tourism Development in 2015- 2025, that Bekasi Regency is a strategic tourism area. Data obtained from this study by interviews, observations and study literature of which there is documentation. The data processing technique that researchers use is a processing and preparing data, reading the entire data, analyze in more detail with data coding, apply the coding process to describe settings, categories a…
creator: Andika Rizki Putra Suryadi
creator: Ufa Anita Afrilia
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 303
ending page: 308
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60319

PELAKSANAAN LAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023
type: item
description: Kehadiran Mal Pelayanan Publik pada beberapa kota dan kabupaten di Indonesia merupakan upaya perwujudan dalam menghadirkan pelayanan publik yang efektif dan efisien bagi masyarakat, dengan beragamnya jenis pelayanan publik yang tersedia. Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bandung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu yang ikut serta dengan menyediakan layanan administrasi kependudukan yang tentunya banyak dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bandung. Pelayanan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bandung diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan dengan cepat. Namun dibalik potensi tersebut, terdapat keterbatasan- keterbatasan yang menghambat efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan layanan publik bidang administrasi kependudukan yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut. Menurut Sinambela, kualitas pelayanan publik tercermin dari terimplementasikannya (enam) 6 aspek, yakni transparansi, akuntabilitas, kondisional, pasrtisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bandung belum sepenuhnya optimal, ditandai dengan masih terdapatnya 2 (dua) aspek yakni kondisional dan partisipatif yang pelaksanaannya belum maksimal. Pelayanan telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif, serta seimbangnya antara hak dan kewajiban aparatur maupun masyarakat. Namun, upaya untuk mensosialisasikan dan mengajak partisipasi masyarakat juga perlu terus digalakkan agar pelaksanaan layanan publik administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik semakin dikenal dan terus berkembang. The presence of Public Service Malls in several cities and regencies in Indonesia is one of an effort to realize effective and efficient public services for the community, with various types of public services available. At the Bandun…
creator: Bima Nurwangsa
creator: Saifullah Zakaria
creator: Yayan Nuryanto
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 309
ending page: 317
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60320

KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK BUS RAPID TRANSIT (BRT) MELALUI BISKITA TRANS PAKUAN KOTA BOGOR TAHUN 2022
type: item
description: Penataan pelayanan transportasi umum di perkotaan, Pemerintah Kota Bogor menyediakan layanan angkutan umum melalui Biskita Trans Pakuan. Biskita Trans Pakuan merupakan layanan transportasi publik berbasis bus rapid transit yang beroperasi di sepanjang daerah Kota Bogor dengan menggunakan mekanisme subsidi Buy The Service (BTS). Subsidi ini diberikan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Kota Bogor melalui Perumda Transportasi Pakuan yang berdasarkan pada pedoman standar pelayanan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permenhub No PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan trnasportasi publik, dalam hal ini melalui penyediaan layanan Bus Rapid Transit (BRT) melalui Biskita Trans Pakuan tahun 2022. Pada penelitian ini menggunakan teori SERVQUAL (Service Quality) oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Hardiyansyah (2018) yang menyebutkan bahwa tolak ukur kualitas pelayanan terbagi menjadi beberapa aspek diantaranya Aspek Bukti Langsung (Tangible), Aspek Kehandalan (Reliability), Aspek Daya Tanggap (Responsiveness), Aspek Jaminan (Assurance), dan Aspek Empati (Empathy). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari penelitian ini dapat terlihat bahwa pelayanan Biskita Trans Pakuan belum sepenuhnya berjalan maksimal dalam menciptakan kualitas pelayanan di bidang transportasi umum karena belum memenuhi keseluruhan aspek kualitas pelayanan dalam teori SERVQUAL terutama dalam hal ketepatan waktu yang belum terpenuhi. Kemudian berdasarkan hasil penelitian perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan pada Biskita Trans Pakuan. Structuring public transportation services in urban areas, the Bogor City Government provides public…
creator: Putri Hasna Dhiya Luthfiyyah
creator: Neneng Yani Yuningsih
creator: Selvi Centia
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 318
ending page: 327
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60322

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA LAPOR SEBAGAI MEDIA E-GOVERNMENT DI KOTA BANDUNG TAHUN 2022 (STUDI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG)
type: item
description: Pemerintah Daerah Kota Bandung merupakan salah satu kota yang telah melaksanakan Program Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR sejak tahun 2013. Namun pelayanan pengaduan masyarakat melalui LAPOR ini masih dihadapkan dengan berbagai kendala salah satunya yakni berkurangnya partisipasi masyarakat setiap tahunnya. Menurunnya partisipasi masyarakat pada LAPOR tidak dapat dikatakan bahwa permasalahan terkait pelayanan di Kota Bandung berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi yang telah dibuat oleh pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Layanan Pengaduan Online LAPOR di Kota Bandung ditinjau dari pengertian strategi pembangunan menurut Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustapadidjaya yang mengemukakan bahwa dalam strategi terdapat tiga aspek yaitu penentuan tujuan, macam-macam perumusan kebijakan, dan pelaksanaan (operasionalisasi). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, strategi pemerintah dalam meingkatkan partisipasi masyarakat pada LAPOR di Kota Bandung belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini disebabkan pada pelaksanaannya, LAPOR belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik dikarenakan masyarakat yang lebih memilih kanal akses lainnya seperti media sosial dan banyaknya jumlah laporan yang diarsipkan menunjukkan bahwa masyarakat kurang menaruh perhatian dalam menyampaikan laporan pengaduannya sehingga tujuan yang telah ditetapkan belum dapat tercapai. The Regional Government of the City of Bandung is one of the cities that has implemented the People's Online Aspirations and Complaint Service Program or LAPOR since 2013. However, the public complaint service through LAPOR still faces various obstacles, one of which is reduced annual public reporting. The decline in community participation in LAPOR cannot be said that problems related to services in the city of Bandung have decreased. This study aims to explain the strateg…
creator: Briega Milenia
creator: Neneng Yani Yuningsih
creator: Desi Yunita
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 328
ending page: 342
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60326

PELAKSANAAN PROGRAM MANAJEMEN BANDUNG KINERJA (MANG BAGJA) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH KOTA BANDUNG
type: item
description: Program Mang Bagja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan upaya dari Pemerintah Kota Bandung untuk mengelola kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Penelitian mengenai Pelaksanaan Program Mang Bagja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Bandung ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Mang Bagja tersebut sebagai best practice dengan analisis menggunakan 4 variabel indikator dari Fungsi Manajemen Kinerja yakni perencanaan kinerja, pengelolaan kinerja, evaluasi kinerja, dan penghargaan & hukuman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat diketahui hasilnya bahwa dalam pelaksanaan Program Mang Bagja terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi secara positif dan negatif, Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sudah melaksanakan Progam Mang Bagja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. The Mang Bagja Program at the Personnel and Human Resources Development Agency is an effort by the Bandung City Government to manage employee performance within the Bandung City Government. This research on the Implementation of the Mang Bagja Program at the Bandung City Government's Human Resources Staffing and Development Agency is to find out how the implementation of the Mang Bagja Program is a best practice with analysis using 4 indicator variables from the Performance Management Function, namely performance planning, performance management, performance evaluation, and rewards & punishments. This research uses descriptive qualitative research methods and data collection through observation, interviews, and documentation methods. From this research, the results can be seen that in the implementation …
creator: Izharrahim Ibnu Hanif
creator: Rudiana Rudiana
creator: Agus Taryana
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 343
ending page: 352
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60327

PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM MENGHADAPI GAGAL TENDER DI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT
type: item
description: Pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan peran penting bagi pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik serta pengembangan perekonomian nasional dan daerah, maka dari itu Pemerintah mengeluarkan kebiijakan untuk mengatur pengadaan barang dan jasa sehingga dapat memenuhi nilai manfaat dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan. Proses Tender/Seleksi ini tidak luput dari kegagalan, sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang berisi pernyataan bahwa Tender/Seleksi gagal dapat dikarenakan terdapat kesalahan dalam proses evaluasi. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan untuk mengevaluasi upaya menghadapi gagal tender yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Adapun metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa diperlukan evaluasi terhadap penanggulangan gagal Tender yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Jawa Barat, sehingga dapat dinilai apakah penanggulan gagal Tender yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Jawa Barat telah sesuai dengan rencana yang telah ada ataupun sesuai dengan standar yang telah tertera di Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, hingga dapat menentukan apa kekurangan dan hambatan yang terdapat di objek evaluasi tersebut. Procurement of goods and services The government plays an important role for national development to improve public services and develop the national and regional economy, therefore the government issues policies to regulate the procurement of goods and services so that it can fulfill the value of benefits and contributions in increasing the use of domestic products, increasing the role of business Micro, Small, Medium Enterprises and sustainable development. The tend…
creator: Hilmi Syahri Shiyam
creator: Rahman Mulyana
creator: Antik Bintari
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 353
ending page: 367
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60328

https://journals.unpad.ac.id/janitra/article/view/60329
type: item
title: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM MEMPERTAHANKAN PERINGKAT PADA AJANG ANUGERAH PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) TAHUN 2024 (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat)
description: Perencanaan pembangunan merupakan bentuk kegiatan atau program yang dibuat pemerintah bagi masyarakat sebagai upaya dalam menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi, demografi politik, dan sebagainya. Dalam memaksimalkan proses perencanaan pembangunan di Indonesia, maka dibentuklah program Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) sebagai bentuk inovasi dalam upaya evaluasi capaian daerah di Indonesia. Provinsi Jawa Barat berhasil meraih penghargaan selama tiga tahun berturut-turut yang menjadikan hal tersebut sebagai sebuat prestasi yang perlu dibanggakan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang terbaik guna mempertahankan prestasi tersebut. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mempertahankan peringkat Jawa Barat pada ajang PPD ini dianalisis menggunakan 5 tahapan strategi pemerintah yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan (2009) yang meliputi tahapan tujuan, lingkungan, arah, tindakan, dan pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan desktriptif. Lalu teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan dengan jumlah informan sebanyak 5 informan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Adapun data yang didapat akan dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data, serta analisis SWOT. Data yang telah dianalisis kemudian divalidasi kembali dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi Jawa Barat memiliki strategi yang baik sehingga dapat menjadikan Jawa Barat berhasil meraih penghargaan berturut-turut. Namun masih terdapat permasalahan yang menjadi celah untuk PPD di tahun yang akan datang yaitu pada tingkat capaian pembangunan pada indikator kemiskinan dan ketimpangan yang masih rendah di Provinsi Jawa Barat.Selanjutnya, guna menekan permasalahan tersebut maka dibutukan pengoptimalan pada seluruh sumber daya yang…
creator: Alya Nur Azizah
creator: Rahman Mulyawan
creator: Yayan Nuryanto
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 368
ending page: 374
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60329

EFEKTIVITAS PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) DI KANTOR KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022
type: item
description: Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) merupakan salah satu tujuan yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempermudah pelayanan kepada Masyarakat, sehingga tujuan utama dalamsebuah instansi pemerintahan. Salah satu inovasi pemerintah untuk mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat adalah PATEN. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan salah satu program pelayanan publik di kecamatan yang proses pelayanannya mulai dari permohonan sampai ke penerbitan dokumennya dilakukan pada satu tempat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Adanya penelitian ini adalah ingin mengetahui seberapa efektif penyelenggaraan program PATEN di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas dari Duncan dalam Steers (2012:53) yang memiliki tiga teori, yaitu: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi serta menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu denganmenggunakan studi lapangan dan studi pustaka. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program PATEN di Kecamatan Cileunyi sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan program PATEN ini belum sepenuhnya efektif dan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Faktor yang menghambat efektivitas PATEN terdiri dari faktor sumber daya manusia, teknologi informasi dan kemampuan serta pemahaman masyarakat. Saran yang diberikan oleh penulis adalah menambah jumlah SDM, meningkatkan sosialisasi dan terus melakukan inovasi baru untuk mencapai tujuan PATEN. The implementation of integrated sub-district administrative service (PATEN) is one of the objectives, namely to provide service to the community and facilitate services to the community, so that is the main goal in a …
creator: Arsy Fahrezi Al-Maulana Hasim
creator: Desi Yunita
creator: Selvi Centia
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 375
ending page: 381
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60330

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL JALAN TOL JAKARTA CIKAMPEK II SISI SELATAN PADA TAHAP PERSIAPAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022
type: item
description: Pengadaan tanah merupakan suatu tindakan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan, terutama untuk kepentingan umum. Oleh sebab itu dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan ini diperlukan melakukan pengadaan Tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah terjadinya penolakan masyarakat terhadap proses pengadaan tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Jakarta Cikampek II Sisi Selatan Pada Tahap Persiapan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka, wawancara dan dokumentasi. Teknik validasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik triangulasi sumber dan analisis faktor-faktor SWOT yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pengadaan tanah pada tahap persiapan yaitu dengan adanya penolakan warga, perubahan data, kurangnya anggota dari Tim persiapan serta Tim persiapan yang memiliki kepadatan jam kerja overlimit. Hal ini perlu diperbaharui kembali dengan memperhatikan kualitas dari bobot kinerja yang ada, menambah jumlah anggota tim persiapan serta meningkatkan potensi kinerja dari setiap anggota Tim Persiapan. Land acquisition is a government act to acquire land for various development activities, especially for the public interest. Therefore, in the construction of the Jakarta Toll Road National Strategic Project – Cikampek II South Side is required to procure land. The problem raised in this study was the public rejection of the land acquisition process. The purpose of this study is to find out what the implementation of the land acquisition of the National Strategic Project of Jakarta Toll Road Cikampek II South Side at the Preparatory Stage by the West Java…
creator: Rani Novianti
creator: Saifullah Zakaria
creator: Jajang Sutisna
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 382
ending page: 387
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60331

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA MELALUI LAYANAN RABU PETANG PADA UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (UPAK) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022
type: item
description: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan salah satu fungsinya pada bidang pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Maka, dibentuklah layanan Rabu Petang untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan prima di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Pada penelitian ini, selain merujuk pada Permendagri, merujuk juga kepada Strategi yang dikemukakan oleh Taufiqurokhman (2008:14) yang menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi dapat dicapai melalui alternatif pemilihan tindakan dan alokasi sumber daya. Hasil peninjauan dengan merujuk pada pendapat dan fakta di lapangan bahwa layanan Rabu Petang sudah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat beberapa kekurangan sehingga belum memenuhi keseluruhan aspek strategi terutama dalam hal rasionalisasi anggaran internal UPAK Disdukcapil DKI Jakarta. The Jakarta Provincial Government, in executing one of its functions in the field of Civil Administration and Population Registration, aims to enhance community participation in administrative services related to population matters, improve the performance of the Civil Registration and Population Office staff, and enhance the quality of existing services, as regulated by the Ministry of Home Affairs Regulation No. 19 of 2018 concerning the Improvement of Population Administration Service Quality. Hence, the "Wednesday Evening Service" was established to support the implementation of high-quality service improvements at the Jakarta Provincial Office of Civil Registration and Population Administration. In this research, besides referring to the Ministry Regulation, …
creator: Apfia Michelle Kerenhapukh
creator: Iyep Saefulrahman
creator: Agus Taryana
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 388
ending page: 397
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60332

PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI BERBAGI ADUAN DAN SARAN (SIBADRA) DI KOTA BOGOR TAHUN 2022 (Studi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bogor)
type: item
description: Kemajuan teknologi informasi yang cepat dan pesat membuat pmerintah sebagai pelayan publik sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Bab I Pasal 1, harus mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi dengan menggunakan pemerintahan elektronik atau electronic government. Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor menerapkan pelayanan publik berbasis e-Government melalui aplikasi Sistem Berbagi Adauan dan Saran (SiBadra) sebagai wadah aduan pelayanan publik. Setelah berjalan beberapa tahun masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu laporan yang tidak ditindaklanjuti, laporan yang dianggap selesai padahal belum ditindak, dan masih banyak masyarakat yang melakukan aduan di luar aplikasi SiBadra. Untuk menentukan optimal tidaknya pelayanan publik berbasis e- Government melalui aplikasi SiBadra ini penulis menggunakan teori elemen sukses pengembangan e-Government menurut Moon (2008:168) yaitu willingness (kemauan) dan local culture (budaya lokal). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan pelayanan publik berbasis e- Government melalui aplikasi SiBadra di Kota Bogor belum optimal karena masih banyak faktor permasalahan yang ditemui. The fast progress of information and technology advances has made the government as a public servant in accordance stated in the Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2009 concerning Public Services Chapter I Article 1, the government must keep abreast of technological advances by using electronic government. The Bogor City Government through the Communication and Informatics Department of Bogor City implements electronic government- based public services through the Application Sharing System for Complaints and Suggestions (SiBadra) as a forum for public service complaints. Aft…
creator: Rania Defa Kusumanissa
creator: Novie Indrawati Sagita
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 398
ending page: 414
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60333

PELAKSANAAN PELAYANAN PRIMA DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN ANAK TAHUN 2021-2022 (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi)
type: item
description: Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya pelaksanaan pelayanan publik yang belum efektif dan efisien, masih banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan. Dengan adanya fenomena kekerasan pada anak yang masih cukup tinggi tiap tahunnya, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi sebagai salah satu perangkat daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya anak korban kekerasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan prima Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi terhadap anak korban kekerasan tahun 2021-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi yang dilihat dari aspek prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas pemberi pelayanan untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan aspek sarana dan prasarana yang masih belum maksimal. The background of this research is that there are still many implementations of public services that have not been effective and efficient, there are still many complaints from the public regarding the services provided. With the phenomenon of violence against children which is still quite high every year, the Bekasi Regency Women's Empowerment and Child Protection Service as one of the regional apparatuses to provide services to the community is obliged to provide the best possible service to the community, especially children who are victims of violence. The purpose of this study was to find out how the service of the Bekasi Regency Women's Empowerment and Child Protection Service is being implemented for child victim…
creator: Alika Sherissa
creator: Novie Indrawati Sagita
creator: Ivan Darmawan
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 415
ending page: 426
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60334

EVALUASI SISTEM INFORMASI PROFIL DESA DAN KELURAHAN (PRODESKEL) TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA GUNUNGMANIK, KECAMATAN TANJUNGSARI, KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022
type: item
description: Pembangunan desa merupakan suatu hal yang seharusnya mendapatkan perhatian oleh pemerintah desa. Hal ini dikarenakan pembangunan desa selain dapat memangkas kesenjangan antara kehidupan di kota dan desa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat tetapi juga membantu mendorong keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan data penunjangyang akurat terkait potensi-potensi yang ada di desa sehingga dapat dimanfaatkan untuk perencanaan program pembangunan. Maka dari itu, Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melalui Pemerintahan desa di seluruh dunia membuat suatu program pendataan perencanaan pembangunan desa yang disebut dengan Prodeskel atau Profil Desa dan Kelurahan. Tujuan dilaksanakannya Prodeskel supaya tersusunnya pusat data desa dan kelurahan di Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi lapangan dan studi pustaka dengan jumlah informan sebanyak delapan orang yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Lalu untuk teknik validasi data yang digunakan yaitu triangulasi teknik dan bahan referensi. Hasil penelitian menunjukan bahwa program pendataan prodeskel masih terdapat kekurangan yang ditinjau dari lima indikaor evaluasi menurut Dunn. Namun pihak penyelenggara dalam hal ini Pemerintah Desa Gunungmanik dapat melakukan evaluasi dengan meninjau kembali faktor pendukung dan penghambat yang ada dari pelaksanaan pendataan Profil Desa dan Kelurahan di Desa Gunungmanik sehingga dapat menghasilkan solusi konkret agar terciptanya optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) yang mendukung perencanaan program pembangunan di Desa Gunungmanik. Village development is something that should receive attention from the village government. Thisis because village development can not only reduce the gap between life in cities and villages sothat people's wel…
creator: Salman Alfarizhi
creator: Yayan Nuryanto
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 427
ending page: 441
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60335

PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ONLINE MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TERPADU (SIPAKU) DI KELURAHAN BABAKAN SARI TAHUN 2023
type: item
description: Pada zaman teknologi informasi yang sudah semakin canggih, pemerintah harus terus berupaya untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik. Melaksanakan pelayanan publik juga merupakan salah satu tujuan utama sebuah instansi pemerintahan. Salah satu inovasi yang telah dibuat oleh pemerintah adalah aplikasi SIPAKU untuk pelayanan administrasi kependudukan di kewilayahan. Pelayanan publik berbasis online ini sudah marak digunakan oleh banyak instansi pemerintah dan salah satunya adalah Kelurahan Babakan Sari. Dengan adanya pelayanan publik berbasis online ini diharapkan mampu mempercepat proses administrasi kependudukan yang sering kali lamban jika dilakukan secara manual. Penelitian ini menggunakan teori elemen sukses e-government yang terdiri dari tiga elemen yaitu support, capacity dan value. Pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan publik berbasis online di Kelurahan Babakan Sari sudah terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang handal dalam mengoperasikan aplikasi SIPAKU. Namun masih terdapat beberapa kendala pada pelaksanaannya yaitu sosialisasi kepada masyarakat yang belum menyeluruh dan masih ada fitur yang masih belum bisa digunakan. Untuk itu, Kelurahan Babakan Sari perlu meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat serta selalu menindaklanjuti kepada pihak terkait apabila ada fitur yang tidak bisa berjalan dengan baik. In the age of increasingly sophisticated information technology, the government must continue to strive to make innovations in public services. Carrying out public services is also one of the main objectives of a government agency. One of the innovations that has been made by the government is the SIPAKU application for population administratio…
creator: Alif Ahmad
creator: Desi Yunita
creator: Jovanscha Qisty Adinda F.A
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2024-12-27
publication date: 2024-12-27
volume: 4
number: 2
starting page: 442
ending page: 449
doi: 10.24198/janitra.v4i2.60336