Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)
Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra) merupakan jurnal nasional bersifat ilmiah yang didirikan oleh Program Studi DIV Administrasi Pemerintahan di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, setiap bulan April dan November. Jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian tentang praktek penyelenggaraan pemerintahan lokal, nasional, maupun internasional, yang dilakukan civitas akademika baik di lingkungan Universitas Padjadjaran, maupun Perguruan Tinggi dan Institusi lainnya.
EVALUASI PEMERIKSAAN JARAK JAUH KEUANGAN NEGARA PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pada tahun 2021 Indonesia sedang berada pada masa penyesuaian yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, sehingga memberikan keterbatasan bagi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara. Berangkat dari hal tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan menciptakan suatu metode baru dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara, yaitu metode pemeriksaan jarak jauh. Dengan adanya pemeriksaan jarak jauh ini harapannya dapat memberikan altenartif bagi pemeriksa ketika tidak dapat menyelenggarakan pemeriksaan secara langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep evaluasi kebijakan yang terdiri dari eksplanasi, kepatuhan, audit dan akunting yang dikaitkan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk dapat menganalisis dan mendeskripsikan fenomena terkait pemeriksaan jarak jauh keuangan negara pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2021. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pemeriksaan jarak jauh keuangan negara pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2021 telah dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan dengan baik. Akan tetapi dalam pemeriksaan jarak jauh tersebut juga terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaannya. The Audit Board of The Republic of Indonesia is a high state institution with the task and authority to conduct examinations of the management and financial responsibilities of the state carried out by the Central Government, Regional Governments, BUMN, BUMD, and other institutions or bodies managing state finances. In 2021, Indonesia was undergoing an adjustment period due to the COVID-19 pandemic. Building on this situation, The Audit Board of Repulic of Indonesia has developed a new method for conducting state financial audits, namely the remote audit method. The implementation of remote audits is expected to provide an alternative for auditors when direct audits cannot be carried out. In this study, the author employs the concept of evaluation, which includes explanation, compliance, audit, and accounting related to the research topic. The research utilizes a qualitative method to analyze and describe the phenomenon related to remote financial audits of the state at the The Audit Board of Repulic of Indonesia in 2021. The results of the study indicate that remote financial audits of the state at The Audit Board of Repulic of Indonesia in 2021 were carried out effectively. However, there were also some obstacles encountered in the implementation of remote audits.
PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI E-HISOS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK TAHUN 2022
Pemerintah mempunyai tugas untuk segera melakukan reformasi guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam pelaksanaannya pemerintah provinsi, kota, maupun kabupaten dituntut untuk melaksanakan pemerintahan berlandaskan pada Electronic Government. Electronic Government adalah suatu bentuk dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang ditujukan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan penerapan E-Government melalui aplikasi E-Hisos pada Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2022. Pada Penelitian ini menggunakan teori stages of government yang diungkapkan oleh Gartner Group yang terdiri dari 4 (empat) tahapan perkembangan e-government yaitu web presence, interaction, transaction, dan transformation yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini didukung juga menggunakan identifikasi SWOT yaitu faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan penerapan e-governemnt sudah terpenuhi dalam aplikasi E-Hisos. Namun, dalam tahapan perkembangan dan pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan oleh server pada website E-Hisos mengalami gangguan error, sosialisasi yang kurang merata, dan fitur-fitur yang perlu dikembangkan. Tahapan perkembangan penerapan e-government melalui aplikasi E-Hisos pada Dinas Pendidikan Kota Depok belum berkembang secara optimal. Saran yang dapat diberikan yaitu mengembagkan fitur dan sistem yang telah ada serta melakukan sosialisai dan evaluasi secara rutin dan merata. The government has the duty to immediately carry out reforms in order to create quality public services. In practice, provincial, city and district governments are required to implement governance based on Electronic Government. Electronic Government is a form of utilizing information and communication technology aimed at providing optimal services to the public in an effective, efficient, transparent and accountable manner. The purpose of this study is to find out the progress of implementing E-Government through the E-Hisos application at the Depok City Education Office in 2022. This study uses the theory of stages of government expressed by the Gartner Group which consists of 4 (four) stages of e-government development, namely web presence, interaction, transaction, and transformation which are the benchmarks in this study. In addition, this research is also supported by using SWOT identification, namely the factors of strengths, weaknesses, opportunities and threats. This study uses descriptive research methods with a qualitative approach and data collection techniques by interiews, observation, documentation and literature study. The results of this study show that the application of e- government has been fulfilled in the E-Hisos application. However, in the stages of development and implementation it is still not optimal. This is because the server on the E-Hisos website experiences error problems, uneven socialization, and features that need to be developed. The stages of developing the implementation of e-government through the E-Hisos application at the Depok City Education Office have not developed optimally. Suggestions that can be given are developing existing features and systems as well as conducting socialization and evaluation regularly and evenly
PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENILAIAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN DI DKI JAKARTA TAHUN 2022 (STUDI PADA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN JAKARTA RAYA)
Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia menjadi perhatian penting karena kualitas pelayanan publik yang buruk, praktik maladministrasi, dan kurangnya kesadaran masyarakat telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Artikel ini membahas pelaksanaan pengawasan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melalui penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan di DKI Jakarta pada tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan. Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menggunakan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (OP3) untuk mengevaluasi kompetensi penyelenggara, sarana dan prasarana, standar pelayanan, serta pengelolaan pengaduan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar instansi pemerintah di DKI Jakarta telah memenuhi standar pelayanan dengan baik, tetapi ada beberapa instansi yang mendapatkan penilaian sedang, menandakan potensi praktik maladministrasi. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan standar pelayanan meliputi kurangnya pemahaman pelaksana layanan terkait bentuk maladministrasi, pemenuhan standar fisik yang kurang baik, dan pengelolaan pengaduan yang tidak efektif. Supervision of public services management in Indonesia becomes a significant concern due to poor public service quality, maladministration practices, and lack of public awareness, which have eroded public trust in the government. This article discusses the implementation of supervision by the Indonesian Ombudsman Representative for Jakarta Raya through the assessment of compliance with service standards in DKI Jakarta in 2022. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques including field studies and literature reviews. The Indonesian Ombudsman Representative for Jakarta Raya utilizes the Public Service Compliance Assessment (OP3) to evaluate the competence of service providers, infrastructure, service standards, and complaint management. The research results indicate that the majority of government agencies in DKI Jakarta have met service standards well, but there are some agencies that received moderate ratings, indicating potential maladministration practices. Factors influencing compliance with service standards include a lack of understanding among service providers regarding maladministration forms, inadequate fulfillment of physical standards, and ineffective complaint management.
ANALISIS PRODUK UNGGULAN KOMODITAS PANGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Identifikasi produk unggulan bertujuan untuk memberikan arahan kepada pemerintah daerah dalam merencanakan program pembangunan yang tepat, sesuai dengan potensi sumber daya dan talenta masyarakat lokal. Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah di Provinsi Jawa Barat yang terkenal dengan keindahan alam serta sangat kaya sumber daya alam yang dapat diolah serta diusahakan untuk menghasilkan produk-produk pertanian. Salah satu produk pertanian yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Bandung Barat adalah komoditas tanaman pangan (padi dan beras). Masyarakat yang mengusahakan produksi padi dan beras di Bandung Barat jumlahnya paling banyak daripada masyarakat yang menghasilkan produksi pertanian lainnya. Sayangnya, meskipun padi dan beras banyak dihasilkan oleh masyarakat Bandung Barat, namun komoditas ini tidak termasuk sebagai produk unggulan. Produksi padi dan beras di Bandung Barat masih kalah jauh dibandingkan produksi padi dan beras yang dihasilkan daerah lain di Provinsi Jawa Barat. Rendahnya produksi padi dan beras tersebut disebabkan berbagai kendala yang dihadapi oleh petani, diantaranya tingginya biaya produksi tidak disertai dengan tingginya nilai tukar produksi padi dan beras tersebut. Infrastruktur pertanian yang tidak maksimal dalam mendorong produksi pertanian, diantaranya kondisi jalan usaha pertanian yang belum memadai, serta irigasi yang tidak berfungsi. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu melakukan serangkaian intervensi dan strategi untuk meningkatkan usaha pertanian sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat petani di Bandung Barat. The identification of superior agricultural commodities aims to provide direction to local government in appropriate development planning programs, in accordance with the potential resources and talents of local communities. West Bandung Regency is an area in West Java Province which is famous for its natural beauty and has abundant natural resources that can be processed to produce agricultural commodities. One of the agricultural products that produced by the people of West Bandung Regency is food crop commodities (paddy and rice). The number of people who cultivate paddy and rice production in West Bandung is the largest than those that produce other agricultural products. Unfortunately, although paddy and rice are produced by the people of West Bandung, these commodities are not included as superior agricultural products. Paddy and rice production in West Bandung is still far behind the production of other regions in West Java Province. . The lack of production of paddy and rice is due to various obstacles faced by farmers, including high production costs not accompanied by high exchange rates for paddy and rice production. Agricultural infrastructure that is not optimal in encouraging agricultural production, including inadequate agricultural road infrastructure, as well as non-functional irrigation. The West Bandung Regency Government needs to carry out a series of interventions and strategies to increase agricultural businesses so that it has an impact on improving the local economy and the welfare of the farming communities in West Bandung Regency.
EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA (SAKIP DESA) DI DESA MEKARGALIH KABUPATEN SUMEDANG
SAKIP Desa ialah bentuk perwujudan Good Governance di tingkat pemerintahan Desa yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Implementasi SAKIP Desa di Desa Mekargalih baru dilaksanakan tahun 2021 sangat membantu pemerintah desa Mekargalih dalam mencapai target kinerja. Namun dalam penyelenggaraan SAKIP Desa ini, terdapat masalah-masalah yaitu minimnya sosialisasi SAKIP Desa, Sumberdaya yang tidak optimal, serta kurangnya kuantitas dan kualitas perangkat Desa Mekargalih. Riset terapan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi serta mendeskripsikan Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (SAKIP Desa) dalam meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa di Desa Mekargalih. Riset Terapan dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun indikator efektivitas yang digunakan yaitu pengukuran efektivitas menurut Duncan dengan 3 indikator yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Selain itu, dalam riset terapan inidilakukan identifikasi SWOT yaitu faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Hasil riset terapan menunjukkan bahwa SAKIP Desa di Desa Mekargalih dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas masih belum efektif, dari pencapaian tujuan kurang terpenuhi secara keseluruhan dalam ketepatan waktu serta sasaran yang menjadi target dalam indikator-indikator kinjerja yang telah ditetapkan. Integrasi, sosialisasi belum berjalan sesuai harapan, serta adaptasi terkait sarana prasarana cukup memadai. Setelah dilakukan identifikasi SWOT munculah upaya alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut salah satunya yaitu meningkatkan program pelatihan dan pengembangan keterampilan dengan bimtek dan sosialisasi secara mendalam terkait implementasi SAKIP Desa. SAKIP Desa is an integration of the planning system, budgeting system and performance reporting system, which is in line with the implementation of the financial accountability system. Village SAKIP is a form of manifestation of Good Governance at the village government level that is effective and efficient, increases accountability of village performance in a sustainable manner, as well as good and quality public services. The implementation of Village SAKIP in Mekargalih Village has only been implemented in 2021, greatly assisting the Mekargalih village government in achieving performance targets. However, in the implementation of this Village SAKIP, there are problems, namely the lack of socialization of Village SAKIP, non-optimal resources, and the lack of quantity and quality of Mekargalih Village equipment. This applied research aims to determine and analyze and describe the Effectiveness of the Village Government Performance Accountability System (SAKIP Desa) in improving Village Government Accountability in Mekargalih Village. Applied research is carried out through qualitative descriptive research methods with data collection techniques by means of interviews, observations, documentation and literature studies. The effectiveness indicator used is the measurement of effectiveness according to Duncan with 3 indicators consisting of goal achievement, integration and adaptation. In addition, in this applied research, SWOT identification is carried out, namely strengths, weaknesses, opportunities and threats. The results of this applied research show that Village SAKIP in Mekargalih Village in improving transparency and accountability is still not effective, from the dimension of achieving goals that are not met overall in terms of timeliness and targets that are targeted in the established kinjerja indicators. The integration dimension, socialization processes and procedures have not run as expected, and adaptation related to infrastructure facilities is adequate. After the identification of SWOT, alternative efforts emerged that can be made by the Mekargalih Village government to overcome these obstacles, one of which is to improve training and skill development programs with bimtek and in-depth socialization related to the implementation of Village SAKIP.
EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA APLIKASI JAKI (JAKARTA KINI) DALAM PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI PERWUJUDAN SMART CITY DI DKI JAKARTA
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat, sehingga berpengaruh kepada masyarakat dan pemerintah. Pemerintah sebagai pelayan publik harus beradaptasi dengan mengimplementasikan e-government dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat. DKI Jakarta sebagai kota yang menerapkan konsep smartcity harus mengintegrasikan seluruh kebutuhan dan kegiatan pelayanan publik yang ada. Untuk itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta melakukan inovasi dengan membuat suatu aplikasi yang mengintegrasikan seluruh kebutuhan pelayanan publik yaitu aplikasi JAKI (Jakarta Kini). Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kekurangan yang dihadapi, seperti data pelapor yang bocor, proses penggunaan aplikasi yang sulit, laporan dari masyarakat yang tidak ditindaklanjuti dalam aplikasi JAKI dan pengguna dari aplikasi JAKI (Jakarta Kini) sendiri belum mencapai setengah dari jumlah penduduk DKI Jakarta. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif serta dalam pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menentukan efektivitas tidaknya dari pelaksanaan aplikasi JAKI (Jakarta Kini) penulis menggunakan teori efektivitas menurut Budiani (2007:20) dengan melihat berdasarkan indikatornya yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Untuk hasil dari penelitian ini efektivitas penerapan e-government pada aplikasi JAKI (Jakarta Kini) dalam pelayanan publik sebagai perwujudan smartcity di DKI Jakarta belum optimal, karena ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Meskipun aplikasi JAKI memiliki potensi besar dalam mewujudkan penerapan smartcity di Jakarta, masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam memberikan layanan publik yang lebih baik lagi kepada masyarakat. The development of information and communication technology is increasingly rapid, so it has an impact on society and the government. The government as a public servant must adapt by implementing e-government in terms of public services to the community. DKI Jakarta as a city that applies the smart city concept must integrate all existing public service needs and activities. For this reason, the DKI Jakarta Provincial Communication, Informatics and Statistics Department has innovated by creating an application that integrates all public service needs, namely the JAKI (Jakarta Kini) application. In its implementation, various shortcomings were encountered, such as leaked reporting data, a difficult process for using the application, reports from the public that were not followed up in the JAKI application and users of the JAKI (Jakarta Kini) application itself did not reach half of the population of DKI Jakarta. The author uses descriptive qualitative methods and in collecting data, the author uses interviews, observation and documentation. To determine the effectiveness of the implementation of the JAKI (Jakarta Kini) application, the author uses effectiveness theory according to Budiani (2007:20) by looking at the indicators, namely the accuracy of program targets, program socialization, program objectives and program monitoring. For the results of this research, the effectiveness of implementing e- government in the JAKI (Jakarta Kini) application in public services as an embodiment of smart city in DKI Jakarta is not yet optimal, because there are several problems in its implementation. Even though the JAKI application has great potential in realizing smart city implementation in Jakarta, there are still several obstacles that need to be overcome to increase its effectiveness in providing better public services to the community.
OPTIMALISASI PELAYANAN BURSA KERJA ONLINE MELALUI APLIKASI NEW BIMMA DI KOTA BANDUNG TAHUN 2021-2022
Penelitian ini berjudul “Optimalisasi Pelayanan Bursa Kerja Online melalui Aplikasi NEW BIMMA di Kota Bandung Tahun 2021-2022”. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan dalam pelayanan bursa kerja secara online melalui aplikasi NEW BIMMA sehingga mengakibatkan tidak optimalnya penggunaan bursa kerja secara online dalam penyediaan lowongan kerja secara online dan berkurangnya ketertarikan para pencari kerja di Kota Bandung untuk menggunakan aplikasi NEW BIMMA. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasikan dan mendeskripsikan terkait optimalisasi pelayanan bursa kerja online melalui aplikasi NEW BIMMA di Kota Bandung. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data ini menggunakan studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan bursa kerja online melalui aplikasi NEW BIMMA masih belum berjalan dengan optimal, dikarenakan kurangnya ketertarikan para pencari kerja lebih memilih mengikuti pelayanan bursa kerja secara offline dibandingan dengan menggunakan pelayanan bursa kerja secara online, lowongan pekerjaan yang disediakan kurang up to date, dan respon perusahaan yang menyediakan lowongan pekerjaan sangatlah lambat. Namun keamanan yang dimiliki dalam aplikasi NEW BIMMA sudah dipastikan aman, karena tidak pernah adanya pelaporan terkait kebocoran data dll. This research is entitled “Optimizing Online Job Fair Service Through the NEW BIMMA Application in the City of Bandung in 2021-2022”. The background of this research is that there are problems in the online job fair service through the NEW BIMMA application, which results in not optimal use of the online job market in providing online job vacancies and the reduced interset of job seeekers in the city of Bandung to use the NEW BIMMA application. The purpose of this study is to identify and describe the optimazation of online job fair services through the NEW BIMMA application in the city of Bandung. The research method used is a qualitative method. This data colletction technique uses literature, observation, interviews, and documentation. The result of this study indicate that online job fair service through the NEW BIMMA application is still not running optimally, due to the lack of interset of job seekers who prefer to take part in the offline job fair service compated to using the online job fair service, the job vacancies provided are not up to date, and the response of companies providing job vacancies is very slow. However, the security that is owned in the NEW BIMMA application is guaranteed to be safe, because there has never been an report regarding data leaks etc.
EVALUASI MANAJEMEN REKAYA LALU LINTAS DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KAWASAN PUNCAK KABUPATEN BOGOR (STUDI PADA PENGATURAN LALU LINTAS GANJIL-GENAP)
Kawasan Puncak Kabupaten Bogor menjadi salah satu destinasi wisatawa unggulan bagi warga lokal khususnya di daerah Jabodetabek dan mancanegara, tingginya bangkitan dan tarikan menyebabkan meningkatnya volume kendaraan yang masuk ke Kawasan tersebut dan menyebabkan kepadatan akibat jalan yang tidak mampu menampung akomodasi kendaraan, sehingga diterapkanya suatu kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas yang difokuskan terhadap pengaturan lalu lintas ganjil-genap di Kawasan Puncak, penulis menggunakan metode evaluasi yang dikemukakan oleh Daniel Stufflebeam yaitu metode evaluasi CIPP yang memiliki empat komponen evaluasi, yaitu evaluasi konteks, evluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif, jenis metode kualitatif yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui proses observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi selama berlangsungnya penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pengaturan lalu lintas ganjil-genap memiliki kekuatan dan kelemahan dalam proses penerapannya, kekuatan dari penerapan pengaturan lalu lintas ganjil-genap adalah mempunyai mekanisme yang jelas karena pelaksanaanya di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan no 84 tahun 2021 dan didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pengaturan lalu lintas ganjil-genap. Kelemahan yang ditemukan di dalam pelaksanaan pengaturan lalu lintas ganjil-genap adalah sanksi yang diterapkan sangat lemah sehingga masyarakat kurang patuh terhadap peraturan tersebut dan pengawasan hanya dilakukan oleh petugas di satu titik akses masuk Kawasan Puncak saja, yaitu di Simpang Gadog, sehingga masyarakat bisa menghindari pemeriksaan yang dilakukan petugas dengan masuk ke Kawasan Puncak melalui jalur alternatif. Hambatan lain yang ditemukan adalah tidak dapat diprediksinya jumlah populasi kendaraan yang berplat nomor ganjil dan genap hal ini disebabkan karena masyarakat yang berkekonomi menengah ke atas mampu memiliki kendaraan motor dan mobil lebih dari satu jenis. Akibat populasi plat nomor kendaraan yang tidak dapat diprediksi, efektivitas dari penerapan pengaturan lalu lintas ganjil-genap menjadi kurang maksimal karena masyarakat dapat berganti kendaraan sesuai tanggal ganjil atau genap. Puncak Bogor is one of the leading tourist destinations for local residents, especially in the Jabodetabek and foreign tourist, the high trip generation and trip attraction causes an increase in the volume of vehicles entering the area and causes congestion due to roads that are unable to accommodate vehicle accommodations, so that a traffic management and engineering policy is implemented in the area of Puncak Bogor. This study aims to identify, analyze, and evaluate how the implementation of traffic engineering management focused on regulating odd-even traffic in the area of Puncak Bogor, the authors use the evaluation method proposed by Daniel Stufflebeam, namely the CIPP evaluation method which has four evaluation components, namely evaluation context, input evaluation, process evaluation, and product evaluation. The research method used by the author is a qualitative method, the type of qualitative method used is a descriptive method. Data collection was carried out through the process of observation, interviews, literature and documentation during the course of the research. The results of this study indicate that the regulation of odd-even traffic has strengths and weaknesses in the implementation process, the strength of implementing the regulation of odd-even traffic is that it has a clear mechanism because its implementation is regulated in Minister of Transportation Regulation No. 84 of 2021 and is supported by sources. human resources and infrastructure that support the implementation of odd-even traffic arrangements. The weaknesses found in the implementation of odd-even traffic arrangements are that the sanctions that are applied are very weak so that people do not comply with these regulations and supervision is only carried out by officers at one access point to enter the Puncak area, namely in Simpang Gadog, so that people can avoid inspections. carried out by officers by entering the Puncak Area through an alternative route. Another obstacle found is the unpredictable population of vehicles with odd and even number plates. This is because people with a middle to upper class economy are able to own more than one type of motorbike and car. As a result of the unpredictable population of vehicle number plates, the effectiveness of implementing odd-even traffic regulations is less than optimal because people can change vehicles according to odd or even dates.
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL (E-GOVERNMENT) MELALUI APLIKASI SIPILA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta memiliki pelayanan secara online melalui website, dan whatsapp. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta memanfatkan kemajuan teknologi dengan menciptakan inovasi dengan membuat pelayanan online melalui aplikasi SIPILA. Dalam pelaksanaan pelayanan melalui aplikasi SIPILA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta masih ada permasalahan seperti lambatnya dalam proses pelayanan kepada masyarakat dan kekurangan pegawai yang mengakitbatkan proses pelayanan tersebut menjadi lambat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan sejauh mana Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) Melalui Aplikasi SIPILA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Yang mana di dalam penelitian ini dilakukan observasi dan wawancara kepada narasumber untuk mengetahui bagaimana indikator efisiensi, realibilitas, kepercayaan, dukungan masyarakat, dan kualitas sistem dalam mengukur aplikasi sipila berdasarkan teori arie dan hanum (2021). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan memperoleh sebuah data dari berbagai sumber yang nantinya dikaji oleh peneliti menghasilkan sebuah jawaban dari penelitian ini. Dari hasil penelitian maka akan diketahui bahwa Pelayanan Publik Berbasis Digital(E-Governmnet) Melalui Aplikasi Sipila di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dikatakan belum cukup sempurna, dikarenakan masih ada beberapa poin indikator dalam mengukur aplikasi SIPILA yang belum tercapai. Lalu upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dalam sumber daya manusia nya belum maksimal di dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital melalui aplikasi SIPILA. The Department of Population and Civil Registration of Purwakarta Regency has online services through the website and WhatsApp. In addition, the Department of Population and Civil Registration of Purwakarta Regency takes advantage of technological advancements by creating innovations by making online services through the SIPILA application. In the implementation of services through the SIPILA application at the Department of Population and Civil Registration of Purwakarta Regency there are still problems such as the slow process of serving the community and the lack of staff which results in the service process being slow. The purpose of this research is to prove the extent of Digital-Based Public Services (E-Government) through the SIPILA Application at the Department of Population and Civil Registration of Purwakarta Regency. In this study, observations and interviews were carried out with informants to find out how indicators of efficiency, reliability, trust, community support, and system quality were used to measure civic applications based on the theory of Arie and Hanum (2021). This research was conducted using qualitative research methods, namely by obtaining data from various sources which the researcher later reviewed to produce an answer from this research. From the results of the study it will be known that Digital-Based Public Services (E-Government) Through Civil Applications at the Population and Civil Registration Office of Purwakarta Regency are said to be imperfect enough, because there are still several indicator points in measuring SIPILA applications that have not been achieved. Then the efforts of the Department of Population and Civil Registration of Purwakarta Regency in terms of human resources have not been maximized in implementing digital-based public services through the SIPILA application.
EFEKTIVITAS TATA NASKAH DINAS SECARA ELEKTRONIK (TNDE) MENGGUNAKAN APLIKASI E-OFFICE PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIKA DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI TAHUN 2021
Perkembangan teknolgi merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dilakukan untuk pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggara pemerintahan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui efektivitas tata naskah dinas elektronik menggunakan aplikasi eoffice di Kota Bekasi Tahun 2021, (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Tata Naskah Dinas Secara Elektronik (TNDE) Menggunakan Aplikasi E-Office Di Dinas Komunikasi Informatika Statistika Dan Persandian Kota Bekasi Tahun 2021 dan (3) Untuk mengetahui upaya alternatif yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Efektivitas Tata Naskah Dinas Secara Elektronik (TNDE) Menggunakan Aplikasi E-Office Di Dinas Komunikasi Informatika Statistika Dan Persandian Kota Bekasi Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat ilmiah atau natural setting. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) sudah berjalan secara efektif, karena Tata Naskah Dinas Secara Elektronik (TNDE) ini dahulu ada dua yaitu Tata Naskah Dinas Secara Elektronik (TNDE) biasa yang dikelola hanya oleh operatornya saja namun setelah itu Pemerintah Kota Bekasi menciptakan sebuah aplikasi e-office yang bisa dikelola oleh pegawai, sehingga para pegawai dapat menerapkan Tata Naskah Dinas Secara Elektronik (TNDE) menggunakan aplikasi e-office ini sudah terbiasa didalam mengakses aplikasi e-office, (2) Memudahkan pegawai untuk mengakses serta menginput data-data kepegawaian, memudahkan pegawai untuk membuat laporan/surat keterangan untuk kepentingan pegawai, dan mengetahui gambaran tentang nama-nama pegawai yang akan pensiun dimasa mendatang dan mengetahui nama-nama pegawai yang akan naik pangkat dam kenaikan gaji berkala di masa mendatang dan (3) Penerapan Tata Naskah Dinas Secara Elektronik (TNDE) menggunakan aplikasi e-office dilakukan dua cara yaitu online dan offline dan Dibentuknya divisi khusus untuk memudahkan penerapan Tata Naskah Dinas Secara Elektronik (TNDE) menggunakan aplikasi e-office. Technological developments are part of bureaucratic reform carried out for renewal and fundamental changes to the government administration system. The purpose of this research is (1) to determine the effectiveness of electronic official document management using the eoffice application in Bekasi City in 2021, (2) to determine the factors that influence the effectiveness of electronic official document management (TNDE) using the E-Office Application in the Office Bekasi City Statistics and Coding Informatics Communication in 2021 and (3) To find out alternative efforts that need to be made to increase the effectiveness of Electronic Service Manuscripts (TNDE) Using E-Office Applications in the Bekasi City Statistics and Coding Informatics Communication Service in 2021. This research using qualitative methods in a scientific or natural setting. The results of this research conclude that (1) it has been running effectively, because previously there were two Electronic Official Documents Arrangements (TNDE), namely the regular Electronic Official Documents Arrangement (TNDE) which was managed only by the operator, but after that the Bekasi City Government created a e-office application that can be managed by employees, so that employees can apply Electronic Service Documents (TNDE) using this e-office application and are already accustomed to accessing e- office applications, (2) Make it easier for employees to access and input data staffing, making it easier for employees to make reports/certificates for the benefit of employees, and knowing the description of the names of employees who will retire in the future and knowing the names of employees who will be promoted and have periodic salary increases in the future and (3) Implementation of Electronic Official Documents (TNDE) using e-office applications is carried out in two ways, namely online and offline and a special division was formed to facilitate the implementation of Electronic Official Documents (TNDE) using e-office applications.
EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI (STUDI KASUS PADA WEBSITE BEKASIKOTA)
Keterbukaan informasi publik diatur oleh undang-undang. Website merupakan salah satu sarana yang hadir dalam memberikan keterbukaan informasi publik untuk masyarakat luas. Pemerintah Kota Bekasi memiliki sarana website yang bernama BEKASIKOTA, dalam website tersebut berisikan transparansi informasi-informasi seperti produk hukum, pelaporan transparansi keuangan, layanan pengaduan dan lain-lain yang berguna untuk Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi dan mendeskripsikan efektivitas dari penerapan e-Government di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi studi kasus pada website BEKASIKOTA, dimana ditinjau berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Richard M. Steers dimana terdapat tiga variable yang menjadi acuan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Selain itu peneliti juga melakukan analisis berdasarkan S.W.O.T atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian, efektivitas penerapan e-Government di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian studi kasus pada website BEKASIKOTA sudah berjalan secara efektif. Hal ini didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung, sumber daya manusia yang sudah kompeten dalam melaksanakan tugas beserta dengan kerja sama dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi yang sudah melakukan kerja sama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Bekasi juga menjadi hal yang mendukung untuk kelengkapan dan keaslian informasi yang disajikan didalam website. Public information is regulated by law. Websites are one of the means available to provide open public information to the wider community. The Bekasi City Government has a website called BEKASIKOTA, this website contains transparent information such as legal products, financial transparency reporting, complaint services and other things that are useful for the community. This research aims to analyze and describe the effectiveness of the implementation of e- Government in the Department of Communication, Informatics, Statistics and Coding Bekasi City, a study case on the BEKASIKOTA website, which is reviewed based on the theory by Richard M. Steers, where there are three variables that serve as references, achieve objectives, integration, and adaptation. Apart from that, researchers also analyzes based on S.W.O.T or strengths, weaknesses, opportunities and threats. The method used is descriptive research with qualitative methods. Based on research, the effectiveness of implementing e-Government in the Department of Communication, Informatics, Statistics and Encryption, study case on the BEKASIKOTA website has been running effectively. This is supported by supporting facilities and infrastructure, human resources who are competent in carrying out their duties along with cooperation from the Department of Communication, Informatics, Statistics and Coding Bekasi City which has collaborated with all Bekasi City Regional Organizations, which is also something that supports the completeness and authenticity of the information presented on the website.
PELAKSANAAN PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT-JAWA TENGAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 141 TAHUN 2017 (Kasus Batas Kabupaten Pangandaran – Kabupaten Cilacap)
Batas Daerah adalah salah satu syarat penting dalam pembentukan daerah otonom baru. Hal ini dianggap penting karena batas wilayah memberikan kejelasan administrasi dan pelaksanaan kebijakan dalam suatu daerah. Salah satu daerah yang memiliki permasalahan batas daerah adalah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hal ini terjadi dikarenakan pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Pangandaran pada tahun 2012. Segmen batas kedua provinsi bertambah menjadi enam dengan tambahan segmen Pangandaran-Cilacap. Kedua provinsi sepakat untuk melakukan penegasan batas setelah terdapat pergeseran dan sedimentasi batuan disekitaran perbatasan. Penegasan dilakukan sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan prosedur pelaksanaan penegasan batas daerah. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegasan batas sudah memasuki tahap akhir di tingkatan provinsi dan sedang menunggu pengesahan permendagri batas. Diharapkan peraturan tersebut dapat rampung secepatnya. Regional Boundary is one of the important conditions in the formation of a new autonomous region. This is considered important because regional boundaries provide administrative clarity and implementation of policies in an area. One area that has problems with regional boundaries is the Provinces of West Java and Central Java. This happened due to the formation of the new autonomous region of Pangandaran Regency in 2012. The boundary between the two provinces was increased to six with the additional Pangandaran-Cilacap section. The two provinces had difficulty delineating their boundaries after there was shifting and sedimentation of rocks around the borders. The confirmation is carried out in accordance with the guidelines set out in Permendagri Number 141 of 2017 concerning Affirmation of Regional Boundaries. The purpose of this research is to identify and describe the procedure for confirming regional boundaries. The author uses qualitative methods by collecting data from literature studies, observations, interviews and documentation. The results of the study show that boundary delineation has entered its final stage at the provincial level and is awaiting the ratification of the policy boundaries. It is hoped that these regulations can be completed as soon as possible.
EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN WISATA INDUSTRI DAN ALAM BUATAN OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN BEKASI
Penelitian ini dilakukan karena adanya indikasi permasalahan terhadap efektivitas program pengembangan pariwisata alam industri dan buatan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, yaitu belum adanya perubahan yang signifikan sejak adanya instruksi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2015-2025, bahwa Kabupaten Bekasi merupakan kawasan strategis pariwisata. Jenis penelitian dan data yang diperoleh dari penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan studi literatur yang di dalamnya terdapat dokumentasi. Teknik pengolahan data yang peneliti gunakan adalah dengan mengolah dan menyiapkan data, membaca keseluruhan data, menganalisis lebih detail dengan pengkodean data, menerapkan proses pengkodean untuk mendeskripsikan setting, kategori dan orang, menunjukkan dan menghubungkan deskripsi dengan tema dan menafsirkan dan membuat makna data. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh hasil bahwa efektivitas program pengembangan wisata alam industri dan buatan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi belum sepenuhnya berjalan baik, meskipun terdapat beberapa faktor penghambat yaitu faktor eksternal dan faktor internal. This research was motivated by indications of problems with the effectiveness of the industrial and artificial natural tourism development program by the Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, namely that there have been no significant changes since the instructions contained in West Java Provincial Regulation Number 15 of 2015 concerning the Master Plan for Tourism Development in 2015- 2025, that Bekasi Regency is a strategic tourism area. Data obtained from this study by interviews, observations and study literature of which there is documentation. The data processing technique that researchers use is a processing and preparing data, reading the entire data, analyze in more detail with data coding, apply the coding process to describe settings, categories and people, pinpoint and relate descriptions to themes and interpret and make meaning of data.Based on the research conducted, it has not yet fully run well of effectiveness of industrial and artificial natural tourism development program by Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, although there are several inhibiting factors, namely external factors and internal factors.
PELAKSANAAN LAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023
Kehadiran Mal Pelayanan Publik pada beberapa kota dan kabupaten di Indonesia merupakan upaya perwujudan dalam menghadirkan pelayanan publik yang efektif dan efisien bagi masyarakat, dengan beragamnya jenis pelayanan publik yang tersedia. Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bandung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu yang ikut serta dengan menyediakan layanan administrasi kependudukan yang tentunya banyak dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bandung. Pelayanan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bandung diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan dengan cepat. Namun dibalik potensi tersebut, terdapat keterbatasan- keterbatasan yang menghambat efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan layanan publik bidang administrasi kependudukan yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut. Menurut Sinambela, kualitas pelayanan publik tercermin dari terimplementasikannya (enam) 6 aspek, yakni transparansi, akuntabilitas, kondisional, pasrtisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bandung belum sepenuhnya optimal, ditandai dengan masih terdapatnya 2 (dua) aspek yakni kondisional dan partisipatif yang pelaksanaannya belum maksimal. Pelayanan telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif, serta seimbangnya antara hak dan kewajiban aparatur maupun masyarakat. Namun, upaya untuk mensosialisasikan dan mengajak partisipasi masyarakat juga perlu terus digalakkan agar pelaksanaan layanan publik administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik semakin dikenal dan terus berkembang. The presence of Public Service Malls in several cities and regencies in Indonesia is one of an effort to realize effective and efficient public services for the community, with various types of public services available. At the Bandung Regency Public Service Mall, the Department of Population and Civil Registration is one of those who providing population administration services, which are of course much needed by the people of Bandung Regency. Population administration services at the Bandung Regency Public Service Mall are expected to be a solution for people who need population documents quickly. But behind the potential, there are limitations that impede the effectiveness and efficiency of the implementation of public services in the field of population administration run by the Department of Population and Civil Registration. According to Sinambela, the quality of public services is reflected in the implementation of (six) 6 aspects, namely transparency, accountability, conditional, participatory, equal rights, and balance of rights and obligations. The results of this study indicate that public services in the field of population administration at the Bandung Regency Public Service Mall have not been fully optimal, marked by the presence of 2 (two) aspects, namely conditional and participatory, whose implementation has not been maximized. Services have been implemented in a transparent, accountable, fair and non-discriminatory manner, as well as a balance between the rights and obligations of the apparatus and the community. However, efforts to socialize and invite community participation also need to be continuously encouraged so that the implementation of population administration public services at Public Service Malls is increasingly recognized and continues to grow.
KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK BUS RAPID TRANSIT (BRT) MELALUI BISKITA TRANS PAKUAN KOTA BOGOR TAHUN 2022
Penataan pelayanan transportasi umum di perkotaan, Pemerintah Kota Bogor menyediakan layanan angkutan umum melalui Biskita Trans Pakuan. Biskita Trans Pakuan merupakan layanan transportasi publik berbasis bus rapid transit yang beroperasi di sepanjang daerah Kota Bogor dengan menggunakan mekanisme subsidi Buy The Service (BTS). Subsidi ini diberikan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Kota Bogor melalui Perumda Transportasi Pakuan yang berdasarkan pada pedoman standar pelayanan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permenhub No PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan trnasportasi publik, dalam hal ini melalui penyediaan layanan Bus Rapid Transit (BRT) melalui Biskita Trans Pakuan tahun 2022. Pada penelitian ini menggunakan teori SERVQUAL (Service Quality) oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Hardiyansyah (2018) yang menyebutkan bahwa tolak ukur kualitas pelayanan terbagi menjadi beberapa aspek diantaranya Aspek Bukti Langsung (Tangible), Aspek Kehandalan (Reliability), Aspek Daya Tanggap (Responsiveness), Aspek Jaminan (Assurance), dan Aspek Empati (Empathy). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari penelitian ini dapat terlihat bahwa pelayanan Biskita Trans Pakuan belum sepenuhnya berjalan maksimal dalam menciptakan kualitas pelayanan di bidang transportasi umum karena belum memenuhi keseluruhan aspek kualitas pelayanan dalam teori SERVQUAL terutama dalam hal ketepatan waktu yang belum terpenuhi. Kemudian berdasarkan hasil penelitian perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan pada Biskita Trans Pakuan. Structuring public transportation services in urban areas, the Bogor City Government provides public transportation services through Biskita Trans Pakuan. Biskita Trans Pakuan is a bus rapid transit-based public transportation service that operates throughout Bogor City using the Buy The Service (BTS) subsidy mechanism. This subsidy is provided by the Jabodetabek Transportation Management Agency (BPTJ) of the Ministry of Transportation to the Bogor City Government through Perumda Transportasi Pakuan, which is based on service standard guidelines that have been determined by the Ministry of Transportation based on RI Minister of Transportation Regulation Number PM 29 of 2015 concerning Amendments to Permenhub No PM 98 2013 concerning Minimum Service Standards for the Transport of People with Public Motorized Vehicles on Routes. This study aims to determine the quality of public transportation services, in this case, through the provision of Bus Rapid Transit (BRT) services through Biskita Trans Pakuan in 2022. This study uses the SERVQUAL (Service Quality) theory by Parasuraman, Zeithaml, and Berry in Hardiyansyah (2018), which states that service quality benchmarks are divided into several aspects, including Tangible Aspects, Reliability Aspects, Responsiveness Aspects, Assurance Aspects, and Empathy Aspects. This research was conducted using qualitative methods with a descriptive approach. From this research, it can be seen that the Biskita Trans Pakuan service has not fully run optimally in creating quality services in the field of public transportation because it has not fulfilled all aspects of service quality in the SERVQUAL theory, especially in terms of timeliness which has not been fulfilled. Then, based on the research results, it is necessary to improve the quality of service at Biskita Trans Pakuan.
STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA LAPOR SEBAGAI MEDIA E-GOVERNMENT DI KOTA BANDUNG TAHUN 2022 (STUDI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG)
Pemerintah Daerah Kota Bandung merupakan salah satu kota yang telah melaksanakan Program Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR sejak tahun 2013. Namun pelayanan pengaduan masyarakat melalui LAPOR ini masih dihadapkan dengan berbagai kendala salah satunya yakni berkurangnya partisipasi masyarakat setiap tahunnya. Menurunnya partisipasi masyarakat pada LAPOR tidak dapat dikatakan bahwa permasalahan terkait pelayanan di Kota Bandung berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi yang telah dibuat oleh pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Layanan Pengaduan Online LAPOR di Kota Bandung ditinjau dari pengertian strategi pembangunan menurut Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustapadidjaya yang mengemukakan bahwa dalam strategi terdapat tiga aspek yaitu penentuan tujuan, macam-macam perumusan kebijakan, dan pelaksanaan (operasionalisasi). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, strategi pemerintah dalam meingkatkan partisipasi masyarakat pada LAPOR di Kota Bandung belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini disebabkan pada pelaksanaannya, LAPOR belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik dikarenakan masyarakat yang lebih memilih kanal akses lainnya seperti media sosial dan banyaknya jumlah laporan yang diarsipkan menunjukkan bahwa masyarakat kurang menaruh perhatian dalam menyampaikan laporan pengaduannya sehingga tujuan yang telah ditetapkan belum dapat tercapai. The Regional Government of the City of Bandung is one of the cities that has implemented the People's Online Aspirations and Complaint Service Program or LAPOR since 2013. However, the public complaint service through LAPOR still faces various obstacles, one of which is reduced annual public reporting. The decline in community participation in LAPOR cannot be said that problems related to services in the city of Bandung have decreased. This study aims to explain the strategy that has been made by the government in increasing community participation in the LAPOR Online Complaint Service in Bandung City in terms of the understanding of development strategy according to Bintoro Tjokroamidjojo and Mustapadidjaya who argue that in strategy there are three aspects, namely goal behavior, various types of policy formulation, and implementation (operationalization). The method used in this research is descriptive research with qualitative methods. Based on the results of the research, the government's strategy in increasing public participation in LAPOR in the city of Bandung has not been fully optimal. This is due to the fact that in its implementation, LAPOR has not been properly utilized by the community because the community prefers other access channels such as social media and the large number of archived reports indicates that the community is not paying enough attention in submitting their complaint reports so that the stated goals have not been achieved
PELAKSANAAN PROGRAM MANAJEMEN BANDUNG KINERJA (MANG BAGJA) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Program Mang Bagja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan upaya dari Pemerintah Kota Bandung untuk mengelola kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Penelitian mengenai Pelaksanaan Program Mang Bagja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Bandung ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Mang Bagja tersebut sebagai best practice dengan analisis menggunakan 4 variabel indikator dari Fungsi Manajemen Kinerja yakni perencanaan kinerja, pengelolaan kinerja, evaluasi kinerja, dan penghargaan & hukuman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat diketahui hasilnya bahwa dalam pelaksanaan Program Mang Bagja terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi secara positif dan negatif, Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sudah melaksanakan Progam Mang Bagja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. The Mang Bagja Program at the Personnel and Human Resources Development Agency is an effort by the Bandung City Government to manage employee performance within the Bandung City Government. This research on the Implementation of the Mang Bagja Program at the Bandung City Government's Human Resources Staffing and Development Agency is to find out how the implementation of the Mang Bagja Program is a best practice with analysis using 4 indicator variables from the Performance Management Function, namely performance planning, performance management, performance evaluation, and rewards & punishments. This research uses descriptive qualitative research methods and data collection through observation, interviews, and documentation methods. From this research, the results can be seen that in the implementation of the Mang Bagja Program there are factors that influence positively and negatively, the Bandung City Government through the Personnel and Human Resources Development Agency has implemented the Mang Bagja Program in accordance with the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform Number 6 of 2022 concerning Performance Management of State Civil Apparatus Employees.
PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM MENGHADAPI GAGAL TENDER DI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT
Pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan peran penting bagi pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik serta pengembangan perekonomian nasional dan daerah, maka dari itu Pemerintah mengeluarkan kebiijakan untuk mengatur pengadaan barang dan jasa sehingga dapat memenuhi nilai manfaat dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan. Proses Tender/Seleksi ini tidak luput dari kegagalan, sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang berisi pernyataan bahwa Tender/Seleksi gagal dapat dikarenakan terdapat kesalahan dalam proses evaluasi. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan untuk mengevaluasi upaya menghadapi gagal tender yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Adapun metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa diperlukan evaluasi terhadap penanggulangan gagal Tender yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Jawa Barat, sehingga dapat dinilai apakah penanggulan gagal Tender yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Jawa Barat telah sesuai dengan rencana yang telah ada ataupun sesuai dengan standar yang telah tertera di Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, hingga dapat menentukan apa kekurangan dan hambatan yang terdapat di objek evaluasi tersebut. Procurement of goods and services The government plays an important role for national development to improve public services and develop the national and regional economy, therefore the government issues policies to regulate the procurement of goods and services so that it can fulfill the value of benefits and contributions in increasing the use of domestic products, increasing the role of business Micro, Small, Medium Enterprises and sustainable development. The tender/selection process was not without failures, in accordance with Presidential Decree No. 12 of 2021 concerning Procurement of Government Goods or Services which contains a statement that the failed Tender/Selection may be due to an error in the evaluation process. The purpose of this study is to identify and describe to evaluate efforts to deal with tender failures that occur in the procurement of goods and services at the West Java Provincial Plantation Office. The research method is using a qualitative method with data collection techniques literature study, observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that it is necessary to evaluate the handling of failed tenders carried out by the West Java Plantation Service, so that it can be assessed whether the countermeasures for failed tenders carried out by the West Java Plantation Service are in accordance with existing plans or in accordance with the standards stated in the Presidential Regulation. No. 12 of 2021, to be able to determine what deficiencies and obstacles exist in the evaluation object.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM MEMPERTAHANKAN PERINGKAT PADA AJANG ANUGERAH PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) TAHUN 2024 (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat)
Perencanaan pembangunan merupakan bentuk kegiatan atau program yang dibuat pemerintah bagi masyarakat sebagai upaya dalam menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi, demografi politik, dan sebagainya. Dalam memaksimalkan proses perencanaan pembangunan di Indonesia, maka dibentuklah program Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) sebagai bentuk inovasi dalam upaya evaluasi capaian daerah di Indonesia. Provinsi Jawa Barat berhasil meraih penghargaan selama tiga tahun berturut-turut yang menjadikan hal tersebut sebagai sebuat prestasi yang perlu dibanggakan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang terbaik guna mempertahankan prestasi tersebut. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mempertahankan peringkat Jawa Barat pada ajang PPD ini dianalisis menggunakan 5 tahapan strategi pemerintah yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan (2009) yang meliputi tahapan tujuan, lingkungan, arah, tindakan, dan pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan desktriptif. Lalu teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan dengan jumlah informan sebanyak 5 informan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Adapun data yang didapat akan dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data, serta analisis SWOT. Data yang telah dianalisis kemudian divalidasi kembali dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi Jawa Barat memiliki strategi yang baik sehingga dapat menjadikan Jawa Barat berhasil meraih penghargaan berturut-turut. Namun masih terdapat permasalahan yang menjadi celah untuk PPD di tahun yang akan datang yaitu pada tingkat capaian pembangunan pada indikator kemiskinan dan ketimpangan yang masih rendah di Provinsi Jawa Barat.Selanjutnya, guna menekan permasalahan tersebut maka dibutukan pengoptimalan pada seluruh sumber daya yang ada melalui sebuah strategi yang terbaik untuk tahun-tahun yang akan datang. Development planning is a form of activity or program created by the government for the community as an effort to support the achievement of social welfare, economic goals, demographic politics, and so on. In maximizing the development planning process in Indonesia, the Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) program was established as an innovative effort to evaluate the achievements of regions in Indonesia. West Java Province successfully received the award for three consecutive years, making it a noteworthy achievement. Therefore, the best strategies are needed to maintain this accomplishment. The strategy of the West Java Provincial Regional Development Planning Agency in maintaining West Java's ranking in the PPD event is analyzed using the 5 stages of government strategy proposed by Geoff Mulgan (2009), including goal setting, environment, direction, action, and learning. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through field studies and literature reviews, with 5 informants selected through purposive sampling. The collected data is then analyzed through data reduction, data presentation, drawing conclusions and data verification, as well as SWOT analysis. The analyzed data is further validated using source triangulation and technique triangulation. The research results show that the West Java Provincial Development Planning Agency has a good strategy that has enabled West Java to achieve consecutive awards. However, there are still issues that pose challenges for the PPD in the coming years, particularly in the level of development achievement in poverty and inequality indicators, which are still low in West Java Province. To address these issues, optimization of all available resources through an effective strategy for the upcoming years is required.
EFEKTIVITAS PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) DI KANTOR KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022
Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) merupakan salah satu tujuan yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempermudah pelayanan kepada Masyarakat, sehingga tujuan utama dalamsebuah instansi pemerintahan. Salah satu inovasi pemerintah untuk mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat adalah PATEN. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan salah satu program pelayanan publik di kecamatan yang proses pelayanannya mulai dari permohonan sampai ke penerbitan dokumennya dilakukan pada satu tempat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Adanya penelitian ini adalah ingin mengetahui seberapa efektif penyelenggaraan program PATEN di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas dari Duncan dalam Steers (2012:53) yang memiliki tiga teori, yaitu: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi serta menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu denganmenggunakan studi lapangan dan studi pustaka. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program PATEN di Kecamatan Cileunyi sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan program PATEN ini belum sepenuhnya efektif dan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Faktor yang menghambat efektivitas PATEN terdiri dari faktor sumber daya manusia, teknologi informasi dan kemampuan serta pemahaman masyarakat. Saran yang diberikan oleh penulis adalah menambah jumlah SDM, meningkatkan sosialisasi dan terus melakukan inovasi baru untuk mencapai tujuan PATEN. The implementation of integrated sub-district administrative service (PATEN) is one of the objectives, namely to provide service to the community and facilitate services to the community, so that is the main goal in a government agency. One of the government’s innovations to make public service easier for the community is PATEN. District integrated administrative services (PATEN) is a public service program the service program in the district where the service process from application to document issuance is carried out in one place. The aim of this research is to find out how effective the integrated administrative service (PATEN) program is in Cileunyi District, Bandung Regency. The purpose of this research is to find out how effevtive the implementation of the PATEN program is in Cileunyi District, Bandung Regency. This reserch uses Duncan’s effectiveness measurement theory in Steers (2012:53) which has three theories, namely: goal achievement, integration and adaptation and uses qualitative research methods with a descriptive approach. The data collection technique used in this research is filed study and literature study. The results of this research show that the PATEN program in Cileunyi district has been running quite well, however there are still several factors that causes this PATEN program to not be fully effective and there are still several obstacles in its implementation. Factors that hinder the effectiveness of PATEN consist of human resources, information technology and the ability and understanding of society. The advice given by the author is to increase the number of human resourc, increase socialization and continue to carry out new innovations to achieve PATENT goals.
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL JALAN TOL JAKARTA CIKAMPEK II SISI SELATAN PADA TAHAP PERSIAPAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022
Pengadaan tanah merupakan suatu tindakan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan, terutama untuk kepentingan umum. Oleh sebab itu dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan ini diperlukan melakukan pengadaan Tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah terjadinya penolakan masyarakat terhadap proses pengadaan tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Jakarta Cikampek II Sisi Selatan Pada Tahap Persiapan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka, wawancara dan dokumentasi. Teknik validasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik triangulasi sumber dan analisis faktor-faktor SWOT yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pengadaan tanah pada tahap persiapan yaitu dengan adanya penolakan warga, perubahan data, kurangnya anggota dari Tim persiapan serta Tim persiapan yang memiliki kepadatan jam kerja overlimit. Hal ini perlu diperbaharui kembali dengan memperhatikan kualitas dari bobot kinerja yang ada, menambah jumlah anggota tim persiapan serta meningkatkan potensi kinerja dari setiap anggota Tim Persiapan. Land acquisition is a government act to acquire land for various development activities, especially for the public interest. Therefore, in the construction of the Jakarta Toll Road National Strategic Project – Cikampek II South Side is required to procure land. The problem raised in this study was the public rejection of the land acquisition process. The purpose of this study is to find out what the implementation of the land acquisition of the National Strategic Project of Jakarta Toll Road Cikampek II South Side at the Preparatory Stage by the West Java Provincial Government. This study used qualitative methods using data collection techniques through Library studies, interviews and documentation. The validation techniques used in this study were carried out using the source triangulation technique and the analysis of SWOT factors, namely strengths, weaknesses, opportunities and threats.The results of this study show that there are several things that can cause a delay in the implementation of land procurement at the preparatory stage, namely the rejection of residents, changes in data, lack of members from the preparation team and the preparation team who have an overlimit working hour density. This needs to be updated by taking into account the quality of the existing performance weights, increasing the number of preparation team members and increasing the performance potential of each Preparation Team member.
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA MELALUI LAYANAN RABU PETANG PADA UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (UPAK) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan salah satu fungsinya pada bidang pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Maka, dibentuklah layanan Rabu Petang untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan prima di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Pada penelitian ini, selain merujuk pada Permendagri, merujuk juga kepada Strategi yang dikemukakan oleh Taufiqurokhman (2008:14) yang menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi dapat dicapai melalui alternatif pemilihan tindakan dan alokasi sumber daya. Hasil peninjauan dengan merujuk pada pendapat dan fakta di lapangan bahwa layanan Rabu Petang sudah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat beberapa kekurangan sehingga belum memenuhi keseluruhan aspek strategi terutama dalam hal rasionalisasi anggaran internal UPAK Disdukcapil DKI Jakarta. The Jakarta Provincial Government, in executing one of its functions in the field of Civil Administration and Population Registration, aims to enhance community participation in administrative services related to population matters, improve the performance of the Civil Registration and Population Office staff, and enhance the quality of existing services, as regulated by the Ministry of Home Affairs Regulation No. 19 of 2018 concerning the Improvement of Population Administration Service Quality. Hence, the "Wednesday Evening Service" was established to support the implementation of high-quality service improvements at the Jakarta Provincial Office of Civil Registration and Population Administration. In this research, besides referring to the Ministry Regulation, it also considers the strategy proposed by Taufiqurokhman (2008:14), which suggests that organizational goals can be achieved through alternative action choices and resource allocation. The review conducted, based on opinions and facts on the ground, indicates that the Wednesday Evening Service has been functioning well. However, there are still some shortcomings that need to be addressed, as it has not yet fulfilled all aspects of the strategy, especially regarding the internal budget rationalization of UPAK Disdukcapil DKI Jakarta.
PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI BERBAGI ADUAN DAN SARAN (SIBADRA) DI KOTA BOGOR TAHUN 2022 (Studi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bogor)
Kemajuan teknologi informasi yang cepat dan pesat membuat pmerintah sebagai pelayan publik sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Bab I Pasal 1, harus mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi dengan menggunakan pemerintahan elektronik atau electronic government. Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor menerapkan pelayanan publik berbasis e-Government melalui aplikasi Sistem Berbagi Adauan dan Saran (SiBadra) sebagai wadah aduan pelayanan publik. Setelah berjalan beberapa tahun masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu laporan yang tidak ditindaklanjuti, laporan yang dianggap selesai padahal belum ditindak, dan masih banyak masyarakat yang melakukan aduan di luar aplikasi SiBadra. Untuk menentukan optimal tidaknya pelayanan publik berbasis e- Government melalui aplikasi SiBadra ini penulis menggunakan teori elemen sukses pengembangan e-Government menurut Moon (2008:168) yaitu willingness (kemauan) dan local culture (budaya lokal). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan pelayanan publik berbasis e- Government melalui aplikasi SiBadra di Kota Bogor belum optimal karena masih banyak faktor permasalahan yang ditemui. The fast progress of information and technology advances has made the government as a public servant in accordance stated in the Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2009 concerning Public Services Chapter I Article 1, the government must keep abreast of technological advances by using electronic government. The Bogor City Government through the Communication and Informatics Department of Bogor City implements electronic government- based public services through the Application Sharing System for Complaints and Suggestions (SiBadra) as a forum for public service complaints. After running for several years, several problems were still found, reports that were not followed up, reports that were considered complete even though they had not been acted on, and there were still many people who made complaints outside the SiBadra application. To determine whether e-Government-based public services are optimal or not through the SiBadra application, the authors use the theory of successful elements of e-Government development according to Moon (2008: 168), willingness and local culture). This research used descriptive analysis methods. In collecting data, the authors use interviews, observation, documentation, and library research. The results of this study indicate that the implementation of electronic governmentbased public services through the SiBadra application in Bogor City is not optimal because there are still many problem factors encountered.
PELAKSANAAN PELAYANAN PRIMA DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN ANAK TAHUN 2021-2022 (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi)
Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya pelaksanaan pelayanan publik yang belum efektif dan efisien, masih banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan. Dengan adanya fenomena kekerasan pada anak yang masih cukup tinggi tiap tahunnya, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi sebagai salah satu perangkat daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya anak korban kekerasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan prima Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi terhadap anak korban kekerasan tahun 2021-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi yang dilihat dari aspek prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas pemberi pelayanan untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan aspek sarana dan prasarana yang masih belum maksimal. The background of this research is that there are still many implementations of public services that have not been effective and efficient, there are still many complaints from the public regarding the services provided. With the phenomenon of violence against children which is still quite high every year, the Bekasi Regency Women's Empowerment and Child Protection Service as one of the regional apparatuses to provide services to the community is obliged to provide the best possible service to the community, especially children who are victims of violence. The purpose of this study was to find out how the service of the Bekasi Regency Women's Empowerment and Child Protection Service is being implemented for child victims of violence in 2021-2022. The method used in this research is qualitative method. The results of this study can be said that the services provided by the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Bekasi Regency are seen from the aspects of service procedures, turnaround time, service costs, service products, facilities and infrastructure, and the competence of service providers to handle cases of violence against children not fully maximized. This can be proven by the aspects of facilities and infrastructure that are still not optimal
EVALUASI SISTEM INFORMASI PROFIL DESA DAN KELURAHAN (PRODESKEL) TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA GUNUNGMANIK, KECAMATAN TANJUNGSARI, KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022
Pembangunan desa merupakan suatu hal yang seharusnya mendapatkan perhatian oleh pemerintah desa. Hal ini dikarenakan pembangunan desa selain dapat memangkas kesenjangan antara kehidupan di kota dan desa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat tetapi juga membantu mendorong keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan data penunjangyang akurat terkait potensi-potensi yang ada di desa sehingga dapat dimanfaatkan untuk perencanaan program pembangunan. Maka dari itu, Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melalui Pemerintahan desa di seluruh dunia membuat suatu program pendataan perencanaan pembangunan desa yang disebut dengan Prodeskel atau Profil Desa dan Kelurahan. Tujuan dilaksanakannya Prodeskel supaya tersusunnya pusat data desa dan kelurahan di Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi lapangan dan studi pustaka dengan jumlah informan sebanyak delapan orang yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Lalu untuk teknik validasi data yang digunakan yaitu triangulasi teknik dan bahan referensi. Hasil penelitian menunjukan bahwa program pendataan prodeskel masih terdapat kekurangan yang ditinjau dari lima indikaor evaluasi menurut Dunn. Namun pihak penyelenggara dalam hal ini Pemerintah Desa Gunungmanik dapat melakukan evaluasi dengan meninjau kembali faktor pendukung dan penghambat yang ada dari pelaksanaan pendataan Profil Desa dan Kelurahan di Desa Gunungmanik sehingga dapat menghasilkan solusi konkret agar terciptanya optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) yang mendukung perencanaan program pembangunan di Desa Gunungmanik. Village development is something that should receive attention from the village government. Thisis because village development can not only reduce the gap between life in cities and villages sothat people's welfare can increase, but it also helps encourage the success of national development. For this reason, accurate supporting data is needed regarding the potential that exists in the village so that it can be used for planning development programs. Therefore, the Directorate of Village Development Evaluation, Directorate General of Village Government Development, through village governments throughout the world, created a village development planning data collection program called Prodeskel or Village and Subdistrict Profiles. The aim of implementing Prodeskel is to create an integrated and sustainable village and sub-district datacenter in Indonesia. The research method used is a qualitative research method. The data collection techniques used included field studies and literature studies with a total of eight informants determined using a purposive sampling technique. Then the data validation technique used is triangulation techniques and reference materials. The research results show that the industrial production data collection program still has shortcomings in terms of the fiveevaluation indicators according to Dunn. However, the organizers, in this case the GunungmanikVillage Government, can carry out an evaluation by reviewing the supporting and inhibiting factors that exist in the implementation of Village and Subdistrict Profile data collection in Gunungmanik Village so that they can produce concrete solutions in order to optimize the use ofthe Village and Subdistrict Profile Information System (Prodeskel). supports development program planning in Gunungmanik Village.
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ONLINE MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TERPADU (SIPAKU) DI KELURAHAN BABAKAN SARI TAHUN 2023
Pada zaman teknologi informasi yang sudah semakin canggih, pemerintah harus terus berupaya untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik. Melaksanakan pelayanan publik juga merupakan salah satu tujuan utama sebuah instansi pemerintahan. Salah satu inovasi yang telah dibuat oleh pemerintah adalah aplikasi SIPAKU untuk pelayanan administrasi kependudukan di kewilayahan. Pelayanan publik berbasis online ini sudah marak digunakan oleh banyak instansi pemerintah dan salah satunya adalah Kelurahan Babakan Sari. Dengan adanya pelayanan publik berbasis online ini diharapkan mampu mempercepat proses administrasi kependudukan yang sering kali lamban jika dilakukan secara manual. Penelitian ini menggunakan teori elemen sukses e-government yang terdiri dari tiga elemen yaitu support, capacity dan value. Pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan publik berbasis online di Kelurahan Babakan Sari sudah terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang handal dalam mengoperasikan aplikasi SIPAKU. Namun masih terdapat beberapa kendala pada pelaksanaannya yaitu sosialisasi kepada masyarakat yang belum menyeluruh dan masih ada fitur yang masih belum bisa digunakan. Untuk itu, Kelurahan Babakan Sari perlu meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat serta selalu menindaklanjuti kepada pihak terkait apabila ada fitur yang tidak bisa berjalan dengan baik. In the age of increasingly sophisticated information technology, the government must continue to strive to make innovations in public services. Carrying out public services is also one of the main objectives of a government agency. One of the innovations that has been made by the government is the SIPAKU application for population administration services in the regions. This online-based public service has been widely used by many government agencies and one of them is Babakan Sari Village. With this online-based public service, it is hoped that it will be able to speed up the population administration process which is often slow if done manually. This research uses the theory of e-government success elements which consists of three elements, namely support, capacity and value. This research also uses qualitative research methods with a descriptive approach. The techniques used for this research are using literature study and field study. The results of this study explain that the implementation of online-based public services in Babakan Sari Village has been well implemented. This is indicated by the availability of adequate facilities and infrastructure and reliable human resources in operating the SIPAKU application. However, there are still some obstacles in its implementation, namely socialization to the community that has not been comprehensive and there are still features that cannot be used. For this reason, Kelurahan Babakan Sari needs to increase socialization to the community and always follow up with related parties if there are features that cannot run properly.