Jaringan komunikasi dalam pengelolaan perencanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat

Abstract

Wacana desentralisasi pembangunan berkembang seiring dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Fenomena desentralisasi pembangunan yang diwujudkan dengan kebijakan pemekaran wilayah, saat ini masih menyisahkan berbagai macam persoalan. Kemiskinan menjadi persoalan fundamental yang banyak dihadapi oleh beberapa Daerah Otonomi Baru. Sebagai upaya untuk menanggulangi persoalan kemiskinan, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan program strategis yang diberi nama Program Marasa. Perencanaan Program Marasa melibatkan koordinasi lintas sektor, sehingga berdampak pada adanya persoalan ego sektoral antarinstansi dalam upaya komunikasi yang terjadi di antara unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan sosiogram atau struktur jaringan komunikasi OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam merencanakan Program Marasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis jaringan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua titik sentral dalam jaringan komunikasi antar OPD Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Bappeda berperan sebagai opinion leader yang berpengaruh dalam menentukan program yang dapat diintegrasikan ke dalam Desa Marasa. Bappeda juga berperan sebagai broker yang menyampaikan informasi terkait penyusunan Program Marasa ke OPD lainnya. Berbeda dengan Bappeda, DPMD berperan sebagai gate keepers dengan jaringan ego jauh lebih kompleks dibandingkan dengan jaringan ego Bappeda. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu mendesain strategi komunikasi yang mampu meningkatkan efektivitas proses koordinasi antarlembaga pemerintahan.