KONFLIK GERAKAN MASYARAKAT SIPIL DAN PEMERINTAH DALAM PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW
Abstrak
Konflik Gerakan Masyarakat Sipil dan Pemerintah masih sangat sering terjadi di Indonesia apalagi bersinggungan dengan kebijakan atupun proses peyusunan kebijakan. Salah satunya adalah proses pnyusunan Rancangan undang-undang Omnibus Law yang menuai kontroversi ditengah kehidupan masyarakat akibat dari kurangnya komunikasi politik yang dibangun oleh pemerintah, adanya politik relation yang melibatkan segelintir orang yang memiliki kepentingan dan hubungan yang deekat dengan pemerintahan serta kurangnya partisipasi politik dalam hal ini masyarakat kelas bawah yang secara langsung merasakan dampak dari RUU tersebut jika di sahkan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam konflik gerakan masyarakat sipil dan pemerintah dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law serta apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik tersebut. kajian konflik proses penyusunan omnibus law ini melakukan analisis menggunakan pemberitaan di media sosial serta kajian literatur lainnya.
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Angger, B. (2003). TEORI SOSIAL KRITIS Kritik, Penerapan dan Implikasinya (Hadi Purwanto, ed.). Yogyakarta: Kreasi Wacana. Martono, N. (2014). SOSIOLOGI PERUBAHAN SOSIAL Prespektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial. Jakarta: Rajawali Pers. Simon Fisher, Dekha Ibrahim Abdi, Jawed Ludin, Richard Smith, Steve Williams,
S. W. (2001). MENGELOLA KONFLIK KETERAMPILAN DAN STRATEGI UNTUK BERTINDAK. Jakarta: The British Council, Indonesia. Susan, N. (2009). Pengantar Sosiologi Konflik. Jakarta: Penanda Media Grup. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang No 14 Tahun 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang No 12 Tahun 2011. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Bacaan Lain Jurnal dan Web Ady, T.D.A. (2020). Dua Lembaga Ini Kesulitan Akses Naskah RUU Cipta Lapangan Kerja. https://www.hukumonline.com/berita/b aca/lt5e33ddd1059a5/dua-lembaga-inikesulitan-akses-naskah-ruu-ciptalapangan Andi, S. (2020). Ramai-ramai Menolak Omnibus Law RUU Cilaka, FRI: Berwatak Kolonial!. https://news.detik.com/berita/d4878945/ramai-ramai-menolakomnibus-law-ruu-cilaka-fri-berwatakkolonial/3 Agil, S.H. (2020). Terkait Omnibus Law, Jokowi Bekerja Cepat atau Tergesagesa? https://www.kompasiana.com/agilshab ib/5e49fd65d541df289f2c6f14/terkaitomnibus-law-jokowi-bekerja-cepatatau-tergesa-gesa?page=1 Alexander, H. (2020). Mengapa Mahasiswa Demo di DPR, Pasal Kontroversi RKUHP Jadi Alasan. https://tirto.id/mengapa-mahasiswademo-di-dpr-pasal-kontroversi-rkuhpjadi-alasan-eiHT Andrian, P (2020). Komposisi 'Bermasalah' Satgas Omnibus Law. https://tirto.id/komposisi-bermasalahsatgas-omnibus-law-enEn Cnn indonesia. (2020). Puluhan Ribu Buruh Disebut Demo Tolak Omnibus Law via Medsos. https://www.cnnindonesia.com/nasiona
Damanik, M. P., Santosa, P. I., & Nugroho, H. A. (2015). KERANGKA IMPLEMENTASI LAYANAN ECONSULTATION. (Snik), 163–168. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. (2020). Tugas dan Wewenang. http://www.dpr.go.id/tentang/tugaswewenang Febriananingsih, N. (2012). Jurnal Rechts BPlRechts Jur. 1(April), 135–156. Hasbi Wahyudi, Tantio Fernando, Azhari Ahmad, Ayu Khairani, Fatimah, Ivan Muhammad Agung, & Mirra Noor Milla. (2013). Peran Kepercayaan politik dan Kepuasan Demokrasi terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 9(Desember), 94–99. Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019). Politik Hukum Legislasi Sebagai SocioEquilibrium Di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum, 4(2), 133. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654 Lubis, S. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik. Politik Praktik, 1, 72–81. Retnowati, E. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen). Perspektif, 17(1), 54. https://doi.org/10.30742/perspektif.v17 i1.94 Rifai, A. (2008). KEMERDEKAAN INFORMASI : Catatan atas UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Dakwah, 9(2), 101–116. Setiaman, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Kajian Komunikasi, 1(2), 196–205. https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.9 Simon Fisher, Dekha Ibrahim Abdi, Jawed Ludin, Richard Smith, Steve Williams, S. W. (2001). MENGELOLA KONFLIK KETERAMPILAN DAN STRATEGI UNTUK BERTINDAK.
Jakarta: The British Council, Indonesia. Susanto, E. H. (2013). Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Kajian Komunikasi, 1(2), 163–172. https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.6 Zuldin, M. (2019). Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik. Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, 2(1), 157–183. Retrieved from journal.uinsgd.ac.id › index.php › temali › article › download Ihsanuddin. (2020). Mengenal Omnibus Law, Aturan "Sapu Jagat" yang Ditolak Buruh. https://nasional.kompas.com/read/2020 /01/20/13152061/mengenal-omnibuslaw-aturan-sapu-jagat-yang-ditolakburuh?page=3 Nicha, M. (2020). Akhirnya Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja Diserahkan ke DPR. https://kumparan.com/kumparanbisnis/ akhirnya-draf-ruu-omnibus-law-ciptakerja-diserahkan-ke-dpr1spGYvTxtZx/full Retnowati, E. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen). Perspektif, 17(1), 54. https://doi.org/10.30742/perspektif.v17 i1.94 Rifai, A. (2008). KEMERDEKAAN INFORMASI : Catatan atas UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Dakwah, 9(2), 101–116. Sania, M. (2020). Kasbi: Kaum Buruh Sulit Dapat Akses Terkait Pembahasan RUU Cipta Kerja. https://nasional.kompas.com/read/2020 /04/09/21443511/kasbi-kaum-buruhsulit-dapat-akses-terkait-pembahasanruu-cipta-kerja. Setiaman, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Kajian Komunikasi, 1(2), 196–205. https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.9
Thohirin. (2020). Golkar dan Nasdem Satu Suara Dukung Pengesahan Omnibus Law. https://www.cnnindonesia.com/nasional/2 0200309163409-32-481820/golkardan-nasdem-satu-suara-dukungpengesahan-omnibus-law Yosef, L.P. (2020). PSHK FH UII Desak DPR RI Kembalikan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke Presiden. https://jogja.tribunnews.com/2020/03/1 1/pshk-fh-uii-desak-dpr-ri-kembalikanruu-omnibus-law-cipta-kerja-kepresiden. Zuldin, M. (2019). Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik. Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, 2(1), 157–183. Retrieved from journal.uinsgd.ac.id › index.php › temali › article › download.
DOI: https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28147
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
##submission.copyrightStatement##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.