KONFLIK BATAS WILAYAH DAERAH PEMEKARAN KEPULAUAN SERIBU MENGANCAM KEAMANAN NASIONAL
Abstrak
Tulisan ini membahas konflik batas wilayah perairan pada daerah pemekaran Kepulauan Seribu. Konflik ini sengketa antara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Provinsi Banten mengenai batas wilayah lautnya, dimana diantara dua provinsi tersebut terdapat Kepulauan Seribu yang menjadi daerah pemekaran. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut yang berada di wilayahnya. Batas pengelolaan wilayah di laut pun menjadi bernilai strategis sehingga penentuan dan penegasan batas pengelolaan wilayah laut juga menjadi penting. Pengaturan tentang pengelolaan wilayah laut di Indonesia diperlukan karena laut memiliki potensi sumber daya yang besar. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut yang berada di wilayahnya. Sengketa batas wilayah merupakan isu yang berkaitan dengan usaha dan perbaikan perekonomian di daerah. Namun, sengketa ini juga bisa menyebabkan munculnya disintegrasi. Bahkan, sebaliknya disintegrasi bangsa dapat memicu terjadinya konflik. Dengan pemahaman bahwa disintegrasi merupakan suatu gejala sosial yang mengancam keamanan negara. Penulisan ini diolah serta dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teori konflik terhadap sengketa batas wilayah perairan di Kepulauan Seribu.
Kata Kunci: Konflik, Batas wilayah, Keamanan Nasional.
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
DAFTAR PUSTAKA
Akbar, Surya. 2018. Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada
Penyelenggaraan Otonomi Daerah. JIAGANIS, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2018.
Arifin, A., Awaluddin, M & Amarrohman, FJ..2020. Analisis Pengaruh Perubahan Garis Pantai
Terhadap Batas Pengelolaan Wilayah Laut Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Geodesi
Undip, Volume 9, Nomor 1, Tahun 2020.
Arifin, Saru. 2016. Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi. Jurnal
Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 23 JULI 2016: 439 - 460
Astuti, E. D. T., Sabri, L. M., & Awwaluddin, M. (2021). Analisis Penentuan Batas Pengelolaan
Wilayah Laut Provinsi Berciri Kepulauan dari Citra Sentinel-1a (Studi Kasus: Provinsi Kep.
Bangka Belitung). Jurnal Geodesi Undip, 10(2), 69-77.
Badan Informasi Geospasial. Melalui: http://big.go.id/berita-surta/show/indonesiadaftarkan-16-056-
pulau-bernama-danberkoordinat-ke-pbb . (2017)
BPS Provinsi DKI Jakarta. 2018. Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2018. Jakarta.
Fauzi, Awaluddin, Bambang & Aisyah. 2020. Analisis keberadaan kepulauan seribu terhadap batas
pengelolaan laut provinsi DKI Jakarta.
Harry, Setya. 2021. Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten/Kota Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dharmasisya: Vol.
Article 33.
Heryawan, 2018. Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah Laut Antara Provinsi Banten dan DKI Jakarta:
Tinjauan Pelaksanaan UU No 3 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Karlina, W. R., & Viana, A. S. (2020). Pengaruh Naiknya Permukaan Air Laut terhadap Perubahan
Garis Pangkal Pantai Akibat Perubahan Iklim. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(2), 757-
Khomsin, Cheri, B., Guruh, D & Prakoso, W. 2021. Analisa Penentuan Zona Pengelolaan Wilayah
Laut Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Ruu Tentang Percepatan Pembangunan
Daerah Kepulauan. Prosiding FIT ISI Volume 1, Tahun 2021.
Luhur, Sumaryo. 2021. Analysis of The Effect of Vertical Datum on The Amendment Law Number 32
of 2004 Become Law Number 23 of 2014 on Sea Boundary. JGISE.
Ni Luh, Getar & Kania. 2020. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Kerawanan Sosial
Di Wilayah Perbatasan Darat Indonesia. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 21, Nomor
, April 2020, 44-62
Prasetyo, Haris H. & Khomsin. 2020. Delimitasi Batas Pengelolaan Laut Menurut Permendagri 141
Tahun 2017 (Studi Kasus: Provinsi Maluku Utara). Jurnal Geoid: Volume 16, Nomor 1,
Tahun 2020 (ISSN:2442-3998).
Ratnawati,Tri. 2010. Satu Dasa Warsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi
Daerah dalam Memasuki Dasawarsa Kedua Otonomi Daerah: Evaluasi dan Prospek. Jurnal
Ilmu Politik, AIPI Kerjasama Pustaka Pelajar, Edisi, 21, 2010.
Sahyana, Yana. 2019. Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi.
Jurnal Konstituen VOL. 1 NO. 1, JANUARI 2019 : 45 – 58.
Satyawan, Arif & Yoppie. 2018. Ekonomi Politik Konflik Agraria Pulau Kecil (Studi Kasus di Pulau
Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta). Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL)-
LPPM IPB
Sumaryo, Luhur. 2021. Analisis Pengaruh Datum Vertikal Akibat Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Penetapan
Batas Wilayah Laut. JGISE Volume 4 Nomor 2, Tahun 2021
United Nations Convension on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
Peraturan:
UUD Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan
dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Daerah
Kementerian Dalam Negeri. 2012. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 76
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah”. Jakarta
Republik Indonesia. 2014. “Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”.
Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244. Sekretarian Negara. Jakarta.
Kementerian Dalam Negeri. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141
Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah.
UU Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
DOI: https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.37915
Refbacks
##submission.copyrightStatement##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.