KEBIJAKAN SOSIAL ZAKAT PARAMETER PEMBANGUNAN WELFARE STATE INDONESIA

Abstrak

Abstrak

Konsep pembangunan Bangsa Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu  “suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”. Secara filosofi, pesan ini sesuai faham etika utiltarianisme yaitu the great happiness, the great people. Sesuai pula dengan konsep welfare state dari para pakar dan disimpulkan ke dalam 4 parameter yaitu : 1) komitmen pemerintah dalam kebijakan; 2) berorientasi kesejahteraan; 3) adanya pelayanan sosial; 4) hak social warga negara harus dipenuhi. Dinamika pembangunan ekonomi terutama setelah resesi tahun 1999 diikuti era reformasi yang memberi corak ekonomi liberal, semakin dibukanya berbagai akses investasi asing dan perdagangan bebas ke Indonesia, maka lahir sebuah kebijakan yang dikeluarkan negara dalam upaya menguatkan konsep welfare state dan keberpihakan kepada peran mayoritas umat Islam di Indonesia yaitu keluarnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan berbagai perangkat peraturan lainnya. Melihat potensi yang cukup signifikan dari pengelolaan zakat di Indonesia yaitu bisa mencapai angka 25% dari APBN Indonesia, maka optimalisasi pengelolaan zakat yang profesional dan amanah akan menjadi model pembangunan islami, mewujudkan welfare state sebagai amanat konstitusi karena dikelola dengan cara Syariat Islam.