Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap World Trade Organization Dalam Negosiasi Pembentukan Aturan Subsidi Perikanan

Atanta Gian, Akim Akim

Abstrak


Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi dikeluarkannya kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO dalam negosiasi pembentukan aturan subsidi perikanan. Untuk menjelaskan faktor-faktor tersebut, penulis menggunakan teori reorientasi kebijakan luar negeri K. J. Holsti. Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menyimpulkan jawaban terkait rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini. Dalam artikel ini peulis menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO dalam negosiasi pembentukan aturan subsidi perikanan sangat dipengaruhi oleh terjadinya reorientasi kebijakan luar negeri yang terjadi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Reorientasi tersebut terjadi berdasarkan adanya pertimbangan faktor domestik, faktor eksternal, dan faktor latar belakang historis negara Indonesia.

Kata Kunci


Aturan subsidi perikanan, Indonesia, reorientasi kebijakan luar negeri, World Trade Organization

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


ATPC. (2017). The WTO’s Fisheries Subsidies Negotiations. Jenewa: The South Centre.

Greenpeace. (2017). Laut Indonesia dalam Krisis. Retrieved from https://www.greenpeace.org/archive-indonesia/PageFiles/533771/Laut Indonesia dalam Krisis.pdf

Holsti, K. (1995). International Politics: a Framework for Analysis (7th ed.). Englewood Cliffs: Prentice Hall Pub.

Holsti, K. (2016). Texts by Kalevi Holsti on Foreign Policy. In H. G. Brauch (Ed.), Kalevi Holsti: A Pioneer in International Relations Theory, Foreign Policy Analysis, History of International Order, and Security Studies. Mosbach: Springer.

Isnurhadi, M. R. (2017). Sekuritisasi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo. Jurnal Hubungan Internasional, 17–27.

Jensen, L., & Lentner, H. H. (2006). Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach. The American Political Science Review (Vol. 71). New York: Merrills Pub. https://doi.org/10.2307/1978547

MKAA. (2013). The History of the Asian-African Conference. Retrieved July 20, 2019, from http://asianafricanmuseum.org/en/sejarah-konferensi-asia-afrika/

Permanent Mission of the Republic of Indonesia to WTO. (2017). Satu Langkah Maju Untuk Perlindungan Nelayan Kecil di Dalam Perundingan WTO. Retrieved June 15, 2019, from https://mission-indonesia.org/2017/10/16/satu-langkah-maju-untuk-perlindungan-nelayan-kecil-di-dalam-perundingan-di-wto/

Putra, H. T., & Aqimuddin, E. A. (2014). Pengaturan Subsidi Perikanan Dalam WTO dan Dampaknya Bagi Indonesia. Mimbar Hukum, 385–408.

Putrii, H. M., Pramoda, R., & Firdaus, M. (2017). Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum. Kebijakan Sosek KP, 7(2), 91–102.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Jakarta: Sekretariat Negara.

Shofiana, G. F. (2014). Philosophy, Pancasila, and Modern Technology. Yuridika, 29(2), 139–148.

Widayanto, S. (2016). WTO Melindungi Kepentingan Domestik Negara Anggotanya Secara Optimal. Tinjauan Perdagangan Indonesia, 35.

World Wildlife Fund. (2015). Illegal Fishing: Which Fish Species are at Highest Risk from Illegal and Unreported Fishing? New York: World Wildlife Fund.

WTO. (2019). Introduction to Fisheries Subsidies in the WTO. Retrieved June 15, 2019, from https://www.wto.org/english/tratop_e/rulesneg_e/fish_e/fish_intro_e.htm




DOI: https://doi.org/10.24198/padjir.v2i1.22247

Padjadjaran Journal of International Relations Terindeks Di:

 Google Scholar   Indonesia One SearchWorldCat Crossref  Bielefeld Academic Search Engine (BASE)