Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Eksistensi BRICS Pada Masa Pemerintahan SBY (2009 – 2013) dan Jokowi (2014 – 2023)

Abstrak

BRICS merupakan organisasi internasional yang dibentuk dengan kerja sama ekonomi dan tata kelola global yang lebih adil terhadap negara berkembang. Guna memperkuat pengaruhnya, BRICS berupaya memperluas keanggotaan terhadap negara berkembang lainnya seperti Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan potensi ekonomi dan pengaruh internasional yang kuat. Penelitian ini bertujuan memahami kebijakan luar negeri  Indonesia terhadap eksistensi BRICS melalui interaksi yang telah dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dibantu dengan konsep kebijakan luar negeri, khususnya perspektif strategis dalam kebijakan luar negeri olehLovell. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Indonesia kerap berhubungan baik dengan BRICS baik pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2009 – 2013) mau pun Joko Widodo (2014 – 2023). Walaupun wacana mengenai ketergabungan Indonesia dengan BRICS sudah ramai diperbincangkan sejak BRICS terbentuk pada 2009 tetapi hingga 2023 Indonesia belum tergabung menjadi anggota BRICS.  Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang menarik antara kedua entitas politik tersebut, dan juga mencerminkan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia terhadap BRICS.

BRICS is an international organization established to promote economic cooperation and foster more equitable global governance for developing countries. To strengthen its influence, BRICS seeks to expand its membership to other developing nations, including Indonesia, which possesses significant economic potential and international influence. This research aims to understand Indonesia's foreign policy toward the existence of BRICS through its interactions with the organization. The research employs qualitative method, guided by the concept of foreign policy, particularly Lovell's strategic perspective. Findings of this research indicate that Indonesia has maintained good relations with BRICS, both during the administration of Susilo Bambang Yudhoyono (2009–2013) and Joko Widodo (2014–2023). Despite the fact that discussions regarding Indonesia's potential membership in BRICS have been ongoing since the organization's formation in 2009, however, as of 2023, Indonesia has yet to join BRICS as a member. This point suggests interesting relations between the two political entities, and also reflects how Indonesia’s foreign policy toward BRICS.