Smelter : Inkonsistensi Kebijakan , Kendala dan Dampak di Indonesia

Maria Contesa, Sinta ningrum, Mudiyati Rahmatunnisa

Abstrak


Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan pembangunan Smelter di Indonesia dimana kebijakan yang sebelumnya mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan sebelum di jual ke pasar international. Namun dalam perjalanan kebijakan tersebut terjadi perubahan kebijakan selama kurun waktu 9 tahun ini dan perubahan tersebut telah memberikan dampak yang signifikan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan literature review yang berbagai dari surat kabar, peraturan-peraturan pemerintah, data-data kementerian serta data lainnya yang berhubungan dengan kegiatan smelter tersebut. berdasarkan hasil literature review. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan smelter tersebut memberikan dampak yang baik bagi tenaga kerja dan pendapatan negara serta ekonomi dikawasan sekitar. Namun di sisi lain kebijakan pembangunan smelter yang berubah-ubah membuat perusahaan pertambangan menjadi malas untuk membangun dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan dengan dikeluarkannya peraturan pememerintah nomor 1 tahun 2017 serta Permen ESDM nomor 5 dan 6 Tahun 2017.

Kata Kunci


Smelter, Dampak Kebijakan, inkonsistensi.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


References

Asosiasi Pertambangan Indonesia. (2014, Mei 28). Potensi dan tantangan pertambangan indonesia. Retrieved from Indonesian Mining Association: https://www.ima-api.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1937:potensi-dan-tantangan-pertambangan-di-indonesia&catid=47:media-news&Itemid=98〈=id

Berita Satu. (2017, Juni 5). Berita satu. Retrieved from Beritasatu.com: http://id.beritasatu.com/tajuk/konsisten-dengan-hilirisasi/161034

Bisnis Indonesia . (Desember, Desember 27). Hingga Oktober 2017, Nilai Investasi Smelter Nikel US$5,03 Miliar. Jakarta, Indonesia.

Dutu, R. (2016). Challenges andpolicies in Indonesia's energy sector. Energy Policy.

KEMENPERIN RI. (2017, 7 25). Kemenperin.go.id. Retrieved from Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: http://www.kemenperin.go.id/artikel/6942/Pasokan-Energi-Ganjal-Pembangunan-Smelter

KEMENPERIN RI. (2018). kemenperin.go.id. Retrieved from Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: http://www.kemenperin.go.id/artikel/17560/Kemenperin-Pasok-1.200-SDM-Industri-Smelter

Kementerian ESDM. (2018, Mei 15). Permen ESDM No.25 Tahun 2018. Regulation . Jakarta , DKI Jakarta, Indonesia.

Kementerian ESDM . (2018, Mei 25). Peraturan Mentri. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

KONTAN. (2018, Mei 15). Retrieved from kontan.co.id: https://industri.kontan.co.id/news/sanksi-finansial-dalam-pembangun-smelter-menuai-kritik

Merdeka. (2015, Desember 17). Merdeka.com. Retrieved from merdeka website: https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologis-lengkap-kasus-papa-minta-saham-sampai-bikin-setnov-mundur.html

Ofreneo, R. E. (2009). Failur to launch : Industrialisation in metal rich philippines. Journal of The Asia Pasific Economy.

Peraturan Menteri ESDM. (2014, Januari 11). Peraturan Menteri ESDM tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri. DKI Jakarta, Indonesia .

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2015-2019). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Jakarta: Dirjen Minerba.

Undang-undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2009, Januari 12). Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.




DOI: https://doi.org/10.24198/responsive.v1i1.19095

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


RESPONSIVE: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik telah Terindeks Di:

      
  
 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.