IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KABUPATEN BANDUNG

Sukirman Sukirman, Mas Halimah, Mohammad Benny Alexandri

Abstrak


Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)    yang ada di wilayah Kabupaten Bandung adalah salah satu program pemerintah melalui kementerian sosial untuk meminimalisasi angka kemiskinan di Indonesia. Kabupaten Bandung dengan kompleksitas masalah melaksanakan program ini pada tahun 2009. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kebijakan program KUBE sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan nara sumber yang sudah ditentukan. Hasil penelitian ini menyarankan Pelaksanaan Sosialisasi harus disampaikan kepada seluruh instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program dan masyarakat yang akan menerima bantuan, pengecekan kembali kebutuhan penerima bantuan sesuai karakteristik lingkungan, pendampingan terhadap KUBE perlu ditingkatkan sehingga keterampilan para anggota dapat berkembang dalam pemasaran usahanya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan keluarganya.


Kata Kunci


Implementasi, Kebijakan

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku - Buku

Ambiyar, dkk. 2019. Metodologi

Penelitian Evaluasi Program.

Bandung: Penerbit Alfabeta

Abidin, Said Zainal. 2016. Kebijakan

Publik Edisi 3. Jakarta : Penerbit

Salemba Humanika.

Agustino, Leo. 2016. Dasar – Dasar

Kebijakan Publik Edisi Revisi.

Bandung : Penerbit Alfabeta.

Riant Nugroho. 2016. Kebijakan Publik di

Indonesia. Yogyakarta: Penerbit

Pustaka Pelajar

Winarno, Budi. 2012. Teori, Proses, Dan

Studi Kasus Kebijakan Publik Edisi

& Revisi Terbaru. Yogyakarta :

Universitas Gajah Mada.

JONES, Charles O. 1994. Pengantar

Kebijakan Publik, PT RajaGrafindo

Persada Jakarta

Perundang - Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Pasal 34

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor : 6 Th 1974, tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kesejahteraan Sosial,

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor : 25 Th 2004, tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, (SPPN),

Undang-undang Republik indonesia

Nomor : 11 tahun 2009 tentang

kesejahteraan sosial

Undang-undang Republik Indonesia

Nomor : 13 tahun 2011 tentang

penanganan kemiskinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor. 42 th. 1981 tentang

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi

Fakir Miskin,

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun

tentang Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor 68 Tambahan

Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5294);

Perpres Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan;

Perpres No. 15 tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan,

Permendagri No. 42 tahun 2010 tentang

Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Permendagri No. 13 Th. 2006 tentang

Penyususunan Rencana Kerja dan

Anggaran.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 2

Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial

UEP untuk Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Direktur Jendral Penanganan

Fakir Miskin Nomor

/4/PER/HK.02.01/06/2019

Tentang Petunjuk Teknis Usaha

Ekonomi Produktif kepada

Kelompok Usaha Bersama untuk

penaganan Fakir Miskin

Kepgub No.40 tahun 2001 tentang tugas

pokok, fungsi dan rincian tugas unit

Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat

pasal 28

Perda Kab. Bandung No. 10 Tahun 2008

Tentang Penanggulangan

Kemiskinan di Kabupaten Bandung

Perda Kab. Bandung No. 15 Tahun 2013

Tentang Penyelengaraan

Kesejahteraan Sosial

Peraturan Bupati Bandung Nomor 113

tahun 2016 tentang petujuk

pelaksanaan peraturan Daerah

Nomor 15 tahun 2013 tentang

penyelenggaraan kesejahteraan

sosial

Perda Kab. Bandung No.12 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Bandung No. 46 Tahun

, tentang Rincian Tugas Pokok

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah

di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bandung.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.

Tahun 2004 tentang Transparansi

dan Partisipasi dalam

Penyelenggaraan Pemerintah di

Kabupaten Bandung.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.

Tahun 2002 tentang Kewenangan

Kabupaten Bandung Bidang Sosial.

Jurnal

Sartika, 2015. Implementasi Program

Pelaksanaan Kelompok Usaha

Bersama oleh Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja di Kecamatan

Tanjungpinang Timur Kota

Tanjungpinang tahun 2015

(https://jurnal.umrah.ac.id/?p=6550

diakses tanggal 27 Juli 2020 pukul

:32 WIB)

Melilita Puji, 2012. Implementasi

Kebijakan Penanggulangan

Kemiskinan melalui Program

Pemberdayaan Ekonomi Kelompok

Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta

Selatan. Universitas Indonesia

(http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20

-T31556-

Implementasi%20kebijakan.pdf

diakses tanggal 20 Juli 2020 pukul

:39 WIB)




DOI: https://doi.org/10.24198/responsive.v4i2.34691

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


RESPONSIVE: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik telah Terindeks Di:

      
  
 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.