IMPLEMENTASI PROGRAM VAKSINASI DI KABUPATEN TANGGAMUS

Satya Widhy Widharyadi, Sinta Ningrum, Ida Widianingsih

Abstrak


Penyebaran Covid-19, menuntut pemerintah untuk merumuskan berbagai program kebijakan guna percepatan penanganan pandemi Covid-19. salah satu program pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 yaitu melalui pelaksanaan program vaksinasi nasional, dengan target capaian pada akhir tahun 2021 sebanyak 75% populasi sudah mendapatkan vaksinasi.  Akan tetapi pada prakteknya, capaian vaksinasi di Indonesia dirasakan masih kurang efektif, hal ini ditandai dengan belum meratanya capaian vaksinasi di daerah. Vaksinasi di Kabupaten Tanggamus sampai dengan akhir tahun 2021 masih belum sesuai harapan, dimana vaksinasi dosis 1 baru tercapai 72,00% sementara dosis 2 baru 34,93%. Beberapa kendala seperti keterbatasan dan keterlambatan distribusi vaksin Covid-19, penyebaran gerai vaksinasi dan tenaga vaksinator yang belum merata, kurangnya sinergi antar instansi dalam pelaksanaan program vaksinasi hingga masih adanya ketakutan masyarakat akan dampak lanjutan pasca vaksinasi. Mendasari hal tersebut, Bupati Tanggamus telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor: 360/4924/25/2001 tentang Vaksinasi Terpadu Dalam Rangka Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tanggamus. Hal ini guna mendorong percepatan pelaksanaan program vaksinasi nasional untuk membangun kekebalan komunitas (herd immunity) sebagai salah satu dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Adapun untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, perlu penguatan sinergi antar instansi dalam percepatan program vaksinasi melalui tahapan pengorganisasian, interpretasi dan penerapan.

 

The ongoing spread of Covid-19 requires the government to formulate various policy programs. One of the government's focuses is in Accelerating the handling of Covid-19, namely through the implementation of a national vaccination program with a target of achievement of 75% of the population by the end of 2021. However, in practice, vaccination achievements are still ineffective, this is indicated by the unequal distribution of vaccination achievements in the regions. In Tanggamus Regency until the end of 2021 is still not as expected, where the 1st dose of vaccination has only reached 72.00% while the 2nd dose is only 34.93%. Several obstacles in the implementation of the vaccination program, such as the limitations and delays in the distribution of the Covid-19 vaccine, the uneven distribution of vaccination booths and vaccinator staff, the lack of synergy between agencies in the implementation of the vaccination program and the public's fear of post-vaccination effects. Based on this, the Regent of Tanggamus has issued a Circular Letter of the Regent Number: 360/4924/25/2001. This aims to accelerate the achievement of the target in realizing community immunity (herd immunity). As for supporting the implementation of the policy, it is necessary to strengthen the synergy between agencies in accelerating the vaccination program through the stages of organization, interpretation and implementation. 


Kata Kunci


Covid-19, vaksinasi, herd immunity, keterpaduan

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abidin, Zainal. (2002). Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.

Agustino, Leo. (2006). Politik dan Kebijakan Publik. Bandung : IAPI.

Alamsyah, K. (2016). Buku Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. Bandung : Media Citra Mandiri Press.

Anderson, James E. (1984). Public Policy Making : An Introduction, 3rd. Boston : Houghton Mifflin Company.

Anggara, S., & Soetari, E. (2018). Buku Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Media.

Arina, E., Pujiyanto, & Hikmahwati. (2021). Strategi dan Tantangan Dalam Meningkatkan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Untuk Herd Community.

Bagops Polres Tanggamus. (2022). Analisa dan Evaluasi Update Situasi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Tanggamus, tanggal 01 Januari 2022.

Bagops Polres Tanggamus. (2022). Evaluasi Percepatan Vaksin Covid-19 Terpadu Di Kabupaten Tanggamus, tanggal 01 Januari 2022.

COVID Live - Coronavirus Statistics - Worldometer. (2021). https://www.worldometers.info/coronavirus/

Dias. (2021). Di Indonesia, 2 Juta Orang Menganggur Akibat Pandemi Covid-19. https://makassar.terkini.id/di-indonesia-2-juta-orang-menganggur-akibat-pandemi-covid-19/

Dunn, William N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik - Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington : Congressional Quarterly Inc.

Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Pendekatan Socio-Cultural dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.

Febriyanti, N., Choliq, M. I., & Mukti, A. W. (2021). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Kesediaan Vaksinasi Covid-19 Pada Warga Kelurahan Dukuh Menanggal Kota Surabaya. Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian Ke-III (SNHRP-III 2021).

Feby Veronica, N., Indi Radhiah, K., & Nadiya, C. (2021). Meninjau Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia : Implementasi Kebijakan Kesehatan Dalam Perspektif Publik Di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gurning Fitriani Pramita, Siagian Laili Komariah, Wiranti Ika, Devi Shinta, & Atika Wahyulinar. (2021). Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2020. Jurnal Kesehatan, 10(1), 43–50.

Galih, B. (2021). Kebutuhan Vaksin Covid-19 di Indonesia Baru Terpenuhi 30 Persen. https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/kebutuhan-vaksin-covid-19-di-indonesia-baru-terpenuhi-30-persen/ar-AAMDPQI

Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara (The Vaccination Of Covid-19 In Indonesia: Citizen Right Or Citizen Duty) (Vol. 10, Issue 1).

Ginting, O. A., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2021). Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara. In Jurnal Ilmiah METADATA (Vol. 3).

Grindle, Merilee S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey : Princeton University Press.

Jones, Charles O. (1999). An Introduction To The Study Of Public Policy 3rd Ed. Wadsworth Inc.

Junaedi, D., Rizal Arsyad, M., Salistia, F., & Romli, M. (2021). Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Menguji Efektivitas Vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). Pusat Bahasa. Jakarta : Depdiknas.

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2020). Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2020). Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kementerian Hukum dan HAM. (2021). Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021). Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Koesno, S., & Satgas Imunisasi Dewasa PB PAPDI. (2021). Teknis Pelaksanaan Vaksin Covid dan Antisipasi KIPI.

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2022). Vaksin Dashboard. https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021). Fokus PEN 2021: Menanggulangi Pandemi dan Membangkitkan Ekonomi Nasional. https://covid19.go.id/p/berita/fokus-pen-2021-menanggulangi-pandemi-dan-membangkitkan-ekonomi-nasional

Meleong, Lexy J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif – Edisi Revisi Cetakan 21. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Menteri Dalam Negeri. (2021). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Menteri Kesehatan RI. (2021). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Menteri Kesehatan RI. (2021). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Muhammad, Farouk dan Djaali. (2010). Metodologi Penelitian Sosial : Edisi Revisi. Jakarta : PTIK Press & CV. Restu Agung.

Murtasari, N. (2015). Buku Pemahaman Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Leutika Nouvalitera.

Mutia Nasir, N., Susanto Joyosemito, I., Boerman, B., & Ismaniah. (2021). Kebijakan Vaksinasi COVID-19: Pendekatan Pemodelan Matematika Dinamis Pada Efektivitas Dan Dampak Vaksin Di Indonesia (Vol. 4, Issue 2).

Nani Rahayu, R., & Sensusiati. (2021). Vaksin Covid 19 Di Indonesia : Analisis Berita Hoax.

Niken, N., Mia, P., Septiana, S., Reyhan, R., Argha, A., & Putra, P. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Boyolali. Jurnal Health Sains, 2 (11), 2138–2144.

Novita, A., Rizky Ramadhani, N., & Artikel, R. (2021). Webinar Vaksinasi Covid-19 Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat. In Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (Vol. 1, Issue 1).

Perbawa, I. K. S. L. P. (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Covid-19 Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 10 (1), 197.

Prihartono. (2012). Administrasi, Organisasi dan Manajemen : Pendekatan Praktis dan Teknik Mengelola Organisasi. Yogyakarta : Andi Offset.

Ripley, Randall B. and Franklin, Grace A. (1986). Policy Implementation and Bureaucracy. Chicago : Dorsey Press.

Rismana, D., & Hariyanto. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19 Legal System Theory Perspective In Vaccination Policy In The Middle Of The Covid-19 Pandemic. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 9 (3).

Rusli, Budiman. (2013). Kebijakan Publik : Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif. Bandung : UNPAD.

Salsa Nabila, W. (2021). Hak Dan Kewajiban Masyarakat Indonesia Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

Silalahi, Ulbert. (1989). Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara. Yogyakarta : Liberty.

Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Cetakan 12. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Surat Edaran Bupati Tanggamus Nomor : 360 / 4924 / 25 / 2021 tentang Vaksinasi Terpadu Dalam Rangka Percepatan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Tanggamus.

Thoha, Miftah. (2008). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta : Kencana Prenada Media.

Sekretaris Negara RI. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sekretaris Negara RI. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Wahab, Solichin A. (1990). Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Rineka Cipta.

Wahab, Solichin A. (1997). Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara – Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara.

Wibawa, Samudra, dkk. (1994). Kebijakan Publik : Proses dan Analisis. Jakarta : Intenneia.

Widodo, Joko. (2001). Analisis Kebijakan Publik. Malang : MNC Publishing.




DOI: https://doi.org/10.24198/responsive.v5i1.40018

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


RESPONSIVE: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik telah Terindeks Di:

      
  
 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.