PERENCANAAN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN KONTEN MEDIA SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DISKOMINFO JABAR

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perencanaan komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan konten media sosial di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembuatan konten media sosial, mengevaluasi kesesuaian prosedur tersebut dengan peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan daya tarik konten yang disajikan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui dokumentasi dan studi literatur. Jumlah informan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak dua orang yang ditentukan berdasarkan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembuatan konten di Diskominfo Provinsi Jawa Barat dimulai dari penyusunan materi oleh content creator, dilanjutkan dengan proses editing dan revisi oleh pimpinan, serta akhirnya dipublikasikan oleh admin media sosial. Meskipun prosedur ini sudah terstruktur, terdapat ketidakjelasan dalam arahan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara konten yang dihasilkan dengan pedoman yang berlaku. Untuk meningkatkan daya tarik konten, diperlukan strategi komunikasi yang lebih terarah, seperti penggunaan bahasa yang ringan dan visual yang menarik bagi audiens. Selain itu, perlu adanya penyusunan panduan konten yang lebih rinci, keterlibatan lebih banyak stakeholder dalam proses pembuatan konten, penyesuaian bahasa dengan karakteristik audiens, dan evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik.

This study aims to describe government communication planning in managing social media content at the Communication and Informatics Agency (Diskominfo) of West Java Province. The primary focus of this research is to examine the procedures for creating social media content, evaluate their alignment with Presidential Regulation Number 9 of 2015 on Public Communication Management, and identify strategies to enhance the appeal of the presented content. The study employs a qualitative descriptive method, collecting primary data through interviews and secondary data through documentation and literature review. The research involves two informants selected through purposive sampling. The findings indicate that the content creation process at Diskominfo West Java begins with material preparation by content creators, followed by editing and revision by the leadership, and ultimately published by social media administrators. Although the procedure is structured, there is a lack of clear direction, leading to inconsistencies between the produced content and the applicable guidelines. To enhance content appeal, a more targeted communication strategy is needed, such as using simple language and engaging visuals tailored to the audience. Additionally, developing more detailed content guidelines, involving a broader range of stakeholders in content creation, adjusting language to audience characteristics, and conducting regular evaluations are essential to improving the effectiveness of public communication.