PEMBENTUKAN MODAL SOSIAL DAN KEPENTINGAN EKONOMI-POLITIK NEGARA

Abstrak

Modal sosial menunjuk pada struktur masyarakat yang relatif ketat dalam mengatur hubungan antar warga dan memiliki aturan sanksi dan ganjaran yang jelas, sehingga warga masyarakat mempunyai kepastian dalam bertindak satu sama lain. Struktur masyarakat Indonesia nampaknya cukup longgar, kurang memiliki aturan yang relatif pasti. Otoritas pada struktur masyarakat Indonesia lebih didominasi hubungan patronase, senioritas, dan kuasa ekonomi. Otoritas yang demikian tidak bisa memfasilitasi sikap kedisiplinan, rasa tanggung jawab, serta keteraturan. Rasa bersalah dan malu hanya manifes bila diketahui oleh pemegang otoritas (patron). Karena itu, struktur masyarakat yang longgar menunjuk pada lemahnya modal sosial. Institusi negara yang memegang otoritas formal, bukannya mencoba mengubahnya, malah memeliharanya struktur yang longgar ini. Karena dengan cara demikian, aparat negara akan diuntungkan dalam prestise sosial dan posisi ekonomi mereka. Konsekuensinya, karena negara dan masyarakat bersama-sama memelihara kelonggaran struktur ini, ketidaktertiban terus berlangsung. Untuk membangun modal sosial yang kuat, hubungan patronase dan senoritas perlu dikikis dan negara sebagai institusi yang punya otoritas perlu menegakkan aturan. Kelompok-kelompok sipil perannya juga harus lebih meluas, jangan hanya mengawasi kinerja negara, tapi juga mesti mendorong perubahan pada hubungan patronase dan senioritas ini. Kemudian, lembaga-lembaga pendidikan formal perlu mengembangkan proses pembelajaran afektif, tidak melulu menekankan pada proses pembelajaran kognitif. 

Social capital refers to a relatively tight community structure in regulating relations between citizens and has clear rules of sanctions and rewards, so that citizens have certainty in acting with one another. The structure of Indonesian society seems to be quite loose, lacking relatively definite rules. Authority in the structure of Indonesian society is more dominated by patronage, seniority, and economic power relations. Such authority cannot facilitate discipline, sense of responsibility, and order. Guilt and shame are only manifests if they are known by the authority (patron). Therefore, a loose structure of society refers to the weakness of social capital. State institutions that hold formal authority, instead of trying to change it, instead maintain this loose structure. Because in this way, the state apparatus will benefit from their social prestige and economic position. Consequently, because the state and society together maintain the relaxation of this structure, disorder continues. To build strong social capital, patronage and majority relations need to be eroded and the state as an institution with authority needs to enforce rules. The role of civil groups must also be more extensive, not only supervising the performance of the state, but must also encourage changes in this patronage and seniority relationship. Then, formal educational institutions need to develop affective learning processes, not merely emphasizing cognitive learning processes