IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG

Abstrak

Sertipikat tanah elektronik merupakan suatu inovasi baru dalam reformasi administrasi pertanahan di Indonesia. Kebijakan tersebut telah ditetapkan sejak tahun 2023 dengan adanya Peraturan Menteri Agraria. BPN Kota Bandung sebagai instansi vertikal Kementerian ATR/BPN berwenang upaya reformasi tersebut. Implementassi Sertipikat Tanah elektronik telah diterapkan di Kota Bandung sejak tahun 2024, namun penggunaan sertipikat tanah elektronik dikalangan masyarakat Kota Bandung masih sangat rendah yaitu 1,88%. Untuk itu penelitian ini berupaya untuk menganalisis tentang penerapan sertipikat tanah elektronik di Kota Bandung. Berdasarkan teori penerapan kebijakan George Charles Edward III, keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan penerbitan sertipikat tanah elektronik di BPN Kota Bandung.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi masih perlu untuk dioptimalkan terutama pada sosialisasi langsung kepada masyarakat. Proses komunikasi yang dilakukan oleh BPN Kota Bandung mayoritas menggunakan sosial media sehingga perlu untuk ditingkatkan lagi. Sosialisasi langsung kepada masyarakat masih untuk dilakukan agar pemahaman dan penerimaan terhadap sistem digital semakin meningkat. 

Electronic Land Certificates represent a new innovation in the reform of Land Administration in Indonesia. This policy was established in 2023 through a regulation issued by the Minister of Agrarian Affairs. As a vertical institution of the Ministry of ATR/BPN, The Land Office (BPN) of Bandung City is authorized to implement this reform. The implementation of electronic land certificates began in Bandung in 2024; however, public adoption remains very low, at only 1.88%. This study aims to analyze the implementation of electronic land certificates in Bandung City. Using George C. Edward III’s policy implementation theory, this study examines four key factors that influence policy success: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A qualitative method is employed to gain a deeper understanding of the policy implementation process at the BPN Bandung office. The findings indicate that communication efforts need to be optimized, particularly through direct outreach to the public. Currently, BPN Bandung relies heavily on social media for public communication, which has proven insufficient. Therefore, face-to-face socialization efforts should be enhanced to improve public understanding and acceptance of the digital system.