PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM LAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KELURAHAN AMPEL KOTA SURABAYA

Abstrak

Identitas Kependudukan Digital merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Identitas Kependudukan Digital sebagai bagian dari kebijakan e-Government di Kelurahan Ampel, Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan magang. Hasil penelitian menunjukkan tiga permasalahan utama dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital, yaitu: (1) belum adanya integrasi lintas sektor antara Identitas Kependudukan Digital dengan instansi pelayanan publik dan swasta, (2) keterbatasan infrastruktur dan kapasitas teknis pelayanan yang berdampak pada lamanya proses aktivasi, serta (3) rendahnya literasi digital dan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data. Permasalahan ini dianalisis menggunakan teori keberhasilan e-Government dari Indrajit yang mencakup elemen support, capacity, dan value. Ditemukan bahwa lemahnya dukungan kebijakan, keterbatasan sumber daya, dan resistensi masyarakat menjadi hambatan utama pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital di tingkat kelurahan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi integratif, peningkatan sarana pelayanan, serta strategi edukasi publik berbasis komunitas untuk mempercepat transformasi digital layanan administrasi kependudukan.

The Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital) is an innovation in population administration services based on information technology developed by the Ministry of Home Affairs. This study analyzes the implementation of Digital Population Identity  as part of the e-Government policy in Ampel Subdistrict, Surabaya City. A qualitative descriptive method was used through observation, interviews, and documentation during an internship. The findings reveal three main challenges: (1) the lack of cross-sectoral integration between Digital Population Identity  and public/private institutions, (2) limited technical infrastructure and service capacity, and (3) low digital literacy and public trust in data security. These issues are analyzed using Indrajit's e-Government success framework, focusing on support, capacity, and value. The study finds that weak policy coordination, limited resources, and community resistance hinder the local implementation of Digital Population Identity  . It recommends strengthening integrative regulations, improving service infrastructure, and adopting community-based digital literacy programs to accelerate the digital transformation of population administration services.