TATA LAKSANA PENGECEKAN REGISTER PENERBITAN KEMBALI AKTA KELAHIRAN LUAR DAERAH DI DISDUKCAPIL PROVINSI DKI JAKARTA
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata laksana dalam proses pengecekan register penerbitan kembali akta kelahiran luar daerah di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah yang dialami pada proses pengecekan register penerbitan kembali akta kelahiran luar daerah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui dokumentasi dan studi literatur. Jumlah informan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak satu orang. Teori manajemen pemerintahan digunakan sebagai kerangka analisis untuk menganalisis permasalahan berdasarkan empat indikator utama, yaitu perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, penggunaan sumber-sumber pemerintahan, dan kontrol pemerintahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam proses pengiriman surat pengecekan register akta kelahiran luar daerah yang masih dilakukan secara manual. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah diharapkan dapat memperbaiki pelayanan dalam menerbitkan kembali kutipan akta kelahiran luar daerah, memperlancar koordinasi antar instansi terkait, mempercepat proses verifikasi dokumen, serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat sehingga proses proses pengecekan register penerbitan kembali akta kelahiran luar daerah di Disdukcapil DKI Jakarta dapat berjalan lebih efisien dan akurat.
This study aims to examine the management procedures involved in the register verification process for the reissuance of out-of-region birth certificates at the Population and Civil Registration Office of DKI Jakarta Province. The main focus of this research is to analyze the issues encountered during the register verification process for the reissuance of out-of-region birth certificates. A qualitative descriptive method was employed, with primary data collected through interviews and secondary data through documentation and literature review. The research involved one informant. Government management theory was used as the analytical framework, based on four main indicators: government planning, organization of government resources, utilization of government resources, and government control. The results of this study indicate that problems still exist in the process of sending letters for the verification of out-of-region birth certificate registers, which is still done manually. Efforts to address these issues are expected to improve services for the reissuance of out-of-region birth certificates, facilitate coordination between related agencies, accelerate the document verification process, and enhance public service delivery. This would allow the register verification process for the reissuance of out-of-region birth certificates at the Population and Civil Registration Office of DKI Jakarta Province to become more efficient and accurate.
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Indonesia. (2011). Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/132854/permen-pan-rb-no-6-tahun-2011
Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013
Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014
Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014
Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018
Indonesia. (2019). Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/138582/permendagri-no-108-tahun-2019
Indonesia. (2020). Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Naskah Dinas. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/166399/peraturan-bkn-no-16-tahun-2020
Indonesia. (2019). Peraturan dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/127856/permendagri-no-7-tahun-2019
DOI: https://doi.org/10.24198/responsive.v8i2.64071
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.












