TATA KELOLA ASET FISIK AKUNTABEL MELALUI IMPLEMENTASI INVENTARISASI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam tata laksana inventarisasi aset fisik di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat. Pengelolaan aset fisik yang efektif merupakan fondasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal. Namun, penelitian ini mengidentifikasi bahwa tata laksana inventarisasi di Diskominfo Jabar belum mencapai efisiensi dan efektivitas yang diharapkan, berakar pada berbagai hambatan di setiap tahapan siklus manajemen aset. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan pegawai pengelola aset, observasi partisipatif, dan studi pustaka, menganalisis praktik pengelolaan aset dalam konteks administrasi pemerintahan dan prinsip best practice. Hasil utama menunjukkan bahwa perencanaan yang kurang matang (ketiadaan tim formal dan rencana kerja tertulis), dominasi pencatatan manual (Excel), keterbatasan integrasi sistem informasi (SIMADA yang belum optimal, inisiatif digitalisasi awal), belum adanya database aset digital terpadu yang menghambat pelaporan, serta birokrasi yang berbelit dalam penghapusan aset menjadi hambatan fundamental. Keterbatasan kompetensi SDM dan minimnya minat staf juga memperparah kondisi ini. Temuan ini menegaskan perlunya perbaikan komprehensif yang mencakup pengembangan SDM, optimalisasi dan integrasi sistem informasi, serta penyederhanaan birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas pengelolaan aset fisik di Diskominfo Jabar, guna mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan informasi publik.

This research deeply examines the procedures for physical asset inventory at the Department of Communication and Informatics (Diskominfo) of West Java Province. Effective physical asset management is a crucial foundation for good governance and optimal public service delivery. However, this study identifies that the inventory procedures at Diskominfo West Java have not yet achieved the expected efficiency and effectiveness, stemming from various obstacles across all stages of the asset management cycle. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through structured interviews with asset management officials, participatory observation, and literature review, analyzing asset management practices within the context of government administration and best practice principles. Key findings reveal that inadequate planning (lack of a formal team and written work plan), the dominance of manual recording (Excel), limited integration of information systems (suboptimal SIMADA, nascent digitalization initiatives), the absence of a unified digital asset database hindering reporting, and complex bureaucracy in asset disposal constitute fundamental challenges. Furthermore, limitations in staff competency and low staff interest exacerbate these conditions. These findings underscore the necessity for comprehensive improvements encompassing SDM development, optimization and integration of information systems, and bureaucratic simplification to enhance the efficiency, accuracy, and accountability of physical asset management at Diskominfo West Java, thereby supporting principles of good governance and quality public information services.