KOORDINASI ANTARA PT JASA RAHARJA CABANG JAWA BARAT DENGAN KEPOLISIAN DALAM PELAYANAN PEMBERIAN DANA SANTUNAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Tahun 2022 - 2024)

Icha Nuraeni, Saifullah Zakaria, Yayan Nuryanto

Abstrak


Penelitian ini menganalisis koordinasi antara PT Jasa Raharja Cabang Jawa Barat dan Kepolisian dalam pelayanan santunan korban kecelakaan lalu lintas, serta mengidentifikasi tantangan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya angka kecelakaan dan adanya perbedaan antara efisiensi koordinasi internal lembaga dengan pemahaman masyarakat terhadap prosedur santunan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan penentuan informan secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi telah berjalan efektif melalui sistem digital terintegrasi dan forum komunikasi rutin, didukung pembagian kerja yang jelas, komunikasi yang efektif, dan semangat saling percaya. Meskipun demikian, efektivitas sosialisasi masih menghadapi kendala dari faktor individu dan lingkungan masyarakat, serta penyebaran disinformasi. Kesimpulannya, koordinasi antar lembaga telah fungsional, namun optimalisasi pelayanan memerlukan strategi komunikasi yang lebih adaptif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat.

 

This study analyzes the coordination between PT Jasa Raharja West Java Branch and the Police in providing compensation services for traffic accident victims, while also identifying challenges in information dissemination to the public. The research is motivated by high accident rates and a notable gap between the internal coordination efficiency of institutions and the public's understanding of compensation procedures. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and document studies, with informants selected purposively. Findings indicate that coordination is effective through integrated digital systems and regular communication forums, supported by clear division of labor, effective communication, and mutual trust. Nevertheless, the effectiveness of socialization efforts faces obstacles from individual and environmental factors, as well as the rapid spread of misinformation. In conclusion, inter-institutional coordination is highly functional, but service optimization requires more adaptive communication strategies to enhance public understanding and participation.


Kata Kunci


Koordinasi Antar Lembaga, Jasa Raharja, Kepolisian, Pelayanan Publik, Pemahaman Masyarakat.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Alamsyah, E. S., Dai, R. M., & Sari, D. S. (2020). Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Puskesmas Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, 3(3), 167-178.

Amelia, R., & Nurleli, N. (2023). Literature Review: Implementation of Good Corporate Governance Principles in Improving Company Performance. Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan, 6(1), 1-10. https://economics.pubmedia.id/index.php/jampk/article/download/659/504/2499

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.

Aisyah, S., & Lestari, S. (2023). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Sektor Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 8(1), 1-10.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024, Februari 29). Jumlah kecelakaan lalu lintas menurut Polres dan kendaraan yang terlibat di Provinsi Jawa Barat, 2016–2023. Diakses dari https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/1/Mzk2IzE=/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-menurut-polres--dan-kendaraan-yang-terlibat-di-provinsi-jawa-barat--2016.html

Febrian, R. A. (n.d.). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoritis). Jurnal Wedana.

Fitriani, Y., & Pratiwi, A. (2018). Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 5(2), 123-135.

Hasibuan, M. S. P. (2006). Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah. Bumi Aksara.

Indonesia. (1964). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2721.

Indonesia. (1964). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2722.

Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038.

Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 80.

Komalasari, R. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kesejahteraan Rakyat terhadap Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kerja. Jurnal Publik, 11(1), 22-32.

Moekijat. (1994). Manajemen: Teori dan Praktik. Mandar Maju.

Mpehle, S., & Mudogwa, L. (2024). The Role of Participatory Governance in Enhancing Service Delivery in Local Government: A Case Study of Selected Municipalities in Eastern Cape Province, South Africa. Journal of Public Administration, 59(1), 123-138.

Muhammad, A. (2011). Komunikasi organisasi. Bumi Aksara.

Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik. (2025, 2 Mei). Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umu mkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx

Padagi, L. (2013). Koordinasi Pemerintahan Dalam Menunjang Kewenangan Otonomi Desa. Governance: Jurnal Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAN, 1(1), 1-10.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2013). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polda Jawa Barat. (2024, Januari 9). Polda Jabar sukses turunkan angka kecelakaan lalu lintas di tahun 2024. Tribrata News Polda Jabar. Diakses dari https://tribratanews.jabar.polri.go.id/polda-jabar-sukses-turunkan-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-tahun-2024/

Prastowo, A. (2020). Peranan Humas Pemerintahan (Government Public Relations) dalam Menciptakan Reputasi Pemerintahan yang Baik. Jurnal Ilmu Komunikasi, 10(2), 167-180. https://www.researchgate.net/publication/357442210_Peranan_Humas_Pemerintahan_Government_Public_Relations_dalam_Menciptakan_Reputasi_Pemerintahan_yang_Baik

PT Jasa Raharja. (2023). Delivering the best service through innovation and synergy: Mewujudkan layanan terbaik melalui inovasi dan sinergi. PT Jasa Raharja.

PT Jasa Raharja. (2023). Laporan Tahunan PT Jasa Raharja. Diakses dari https://www.jasaraharja.co.id

Ramadhan, N., & Adinda FA, J. Q. (2023). Analisis Pelaksanaan Fasilitas Preservasi Arsip Statis Guna Meningkatkan Tata Kelola Bidang Kearsipan Pemerintahan. JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi), 8(2), 253. https://doi.org/10.30829/jipi.v8i2.17579

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5.

Sari, D. P., & Nugroho, Y. (2020). Pengaruh koordinasi antar SKPD terhadap efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah. Jurnal Administrasi Publik, 7(1), 45-58.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2021). Ihwal Urusan Pemerintahan Umum. Diakses dari https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-umum/

Sugandha, D. (1988). Koordinasi: Alat pemersatu gerak administrasi. Intermedia.

Syaepudin, B., Nurlukman, A. D., Muhammadiah Tangerang, U., Perintis Kemerdekaan, J. I., & Tangerang, K. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Melalui E-Government dengan Aplikasi Tangerang Gemilang Quality of Public Services Through E-Government With The Tangerang Gemilang Application. Jurnal_Pekommas, 7(1), 53–62. https://doi.org/10.30818/jpkm.2022.2070106

Wijaya, H. (2019). From Selection To Proposition: Qualitative Data Analysis Models and Methods. Journal Communication Spectrum, 9(2), 107-118.

Zahran, W. S., Terada, A., & Saengsroi, J. (2023). Implementation of good governance principles in improving public services: A case study of the Ministry of Education and Culture. Ilomata International Journal of Social Science, 4(1), 119–131. https://www.ilomata.org/index.php/ijss/article/view/663




DOI: https://doi.org/10.24198/responsive.v8i3.65023

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


RESPONSIVE: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik telah Terindeks Di:

      
  
 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.