Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik adalah jurnal ilmiah di bidang Administrasi, Sosial, Ekonomi, Humaniora Dan Kebijakan Publik. Jurnal Responsive terbit 4 kali dalam satu tahun (Bulan April, Agustus, Oktober dan Desember) dan diterbitkan oleh Universitas Padjadjaran yang secara teknis dikelola Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Setiap artikel akan direview oleh Reviewer kompeten di bidangnya. Proses review dilakukan menggunakan double blind, di mana masing-msaing reviewer tidak mengetahui identitas satu sama lain, baik penulis dengan reviewer maupun sesama reviewer. Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik telah diakreditasi sebagai Jurnal Ilmiah sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 177/E/KPT/2024 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2024 dengan PERINGKAT SINTA 4 (Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023 sampai Volume 10 Nomor 4 Tahun 2027) No e ISSN: 2654-6035
Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut: Penulis mengakui bahwa Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik berhak sebagai yang mempublikasikan pertama kali dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License / CC BY 4.0 Penulis dapat memasukan tulisan secara terpisah, mengatur distribusi non-ekskulif dari naskah yang telah terbit di jurnal ini kedalam versi yang lain (misal: dikirim ke respository institusi penulis, publikasi kedalam buku, dll), dengan mengakui bahwa naskah telah terbit pertama kali pada Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik. Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
PENCIPTAAN NILAI PUBLIK MELALUI PROGRAM CSR: STUDI KASUS MUF WARTEG MITRA BINAAN DI KABUPATEN BOGOR
PT Mandiri Utama Finance (MUF) melalui program MUF Warteg Mitra Binaan mengimplementasikan TJSL dengan mengintegrasikan pemberdayaan usaha mikro dan pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat prasejahtera. Efektivitas dan keberlanjutan program ini masih memerlukan pengkajian lebih lanjut, khususnya terkait pengukuran kemandirian mitra binaan dan keberlanjutan nilai publik yang dihasilkan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Analisis dilakukan menggunakan kerangka nilai publik dengan menelaah capaian dampak, legitimasi sosial, kualitas penyampaian layanan, dan efisiensi pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program MUF Warteg Mitra Binaan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik warung melalui peningkatan penjualan, serta manfaat sosial berupa peningkatan akses terhadap makanan terjangkau bagi masyarakat prasejahtera. Program ini juga berkontribusi dalam membangun legitimasi sosial dan citra positif perusahaan di tengah masyarakat. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya keterbatasan dalam aspek keberlanjutan program, pemerataan akses layanan, serta belum optimalnya pengukuran dampak kualitatif dan jangka panjang. Program MUF Warteg Mitra Binaan telah berhasil menciptakan nilai publik pada tahap implementasi awal, tetapi masih memerlukan perencanaan yang lebih terstruktur, indikator keberhasilan yang komprehensif, dan strategi keberlanjutan agar nilai publik yang dihasilkan dapat terus dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan. PT Mandiri Utama Finance (MUF), through its MUF Warteg Mitra Binaan program, implements TJSL by integrating micro-business empowerment and food security for underprivileged communities. The effectiveness and sustainability of this program still require further assessment, particularly in terms of measuring the independence of partners and the sustainability of the public value generated. The research adopts a qualitative approach with a case study design. The analysis applies a public value framework by examining impact achievement, social legitimacy, service delivery quality, and program efficiency. The findings indicate that the MUF Warteg Mitra Binaan Program provides economic benefits for partner warung owners through increased sales, as well as social benefits in the form of improved access to affordable meals for low-income communities. The program also contributes to strengthening social legitimacy and enhancing the company’s positive image within the community. Nevertheless, the study identifies several limitations, particularly regarding program sustainability, equitable access to services, and the insufficient measurement of qualitative and long-term impacts. Although the MUF Warteg Mitra Binaan Program has successfully generated public value at the initial stage of implementation, it still requires more structured planning, comprehensive performance indicators, and sustainable strategies to ensure that the public value created can be experienced inclusively and sustainably over time.
STRATEGI SISTEMIK ALPHABET INC. DALAM DOMINASI GLOBAL: ANALISIS PENDEKATAN WHITTINGTON
Dominasi Alphabet Inc. dalam ekosistem teknologi global memunculkan pertanyaan penting mengenai bagaimana strategi korporasi digital dibentuk dan dijalankan di tengah perbedaan konteks regulatif, sosial, dan politik lintas negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi global Alphabet Inc. dengan menggunakan pendekatan sistemik Richard Whittington, yang memandang strategi bukan semata sebagai keputusan ekonomi rasional, melainkan sebagai praktik yang tertanam dalam norma sosial, institusi, dan dinamika kekuasaan di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain studi kasus komparatif yang berfokus pada empat konteks kebijakan utama, yaitu Uni Eropa, Amerika Serikat, India, dan sejumlah negara berkembang di Afrika. Data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh melalui studi pustaka sistematis terhadap literatur akademik, dokumen kebijakan dan regulasi digital, laporan resmi perusahaan, serta laporan lembaga internasional dan pemberitaan media global yang bereputasi. Analisis dilakukan secara interpretatif untuk mengidentifikasi pola adaptasi strategi Alphabet dalam merespons tekanan regulasi, tuntutan legitimasi sosial, serta agenda politik lokal. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, pengecekan konsistensi kronologi peristiwa, dan audit jejak data yang terdokumentasi secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Alphabet bersifat kontekstual dan plural, di mana kepatuhan terhadap regulasi dan pencarian legitimasi sosial berjalan berdampingan dengan kepentingan ekspansi pasar dan penguatan kontrol atas infrastruktur digital global. The dominance of Alphabet Inc. within the global technology ecosystem raises critical questions regarding how digital corporate strategies are formulated and enacted amidst differing regulatory, social, and political contexts across nations. This study aims to analyze Alphabet Inc.'s global strategy by employing Richard Whittington's systemic approach, which conceptualizes strategy not merely as a rational economic decision but as a practice embedded within local social norms, institutions, and power dynamics. Utilizing a qualitative-descriptive approach, this research adopts a comparative case study design focusing on four key policy contexts: the European Union, the United States, India, and several developing nations in Africa. Secondary data was collected through a systematic literature review of academic sources, digital policy and regulatory documents, official corporate reports, and reputable international organization reports and global media coverage. Interpretative analysis was conducted to identify patterns in Alphabet's strategic adaptation in response to regulatory pressures, social legitimacy demands, and local political agendas. Data validity was ensured through source triangulation, chronological consistency checks, and a systematic documented audit trail. The findings reveal that Alphabet's strategy is contextual and pluralistic, where regulatory compliance and the pursuit of social legitimacy operate in tandem with the interests of market expansion and the reinforcement of control over global digital infrastructure.
SELF VS. OTHER: MEDIA FRAMING JAKARTA POST TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA
Krisis pengungsi Rohingya merupakan salah satu isu kemanusiaan paling kompleks di Asia Tenggara yang memicu perhatian luas dari media massa internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi pengungsi Rohingya dalam liputan daring The Jakarta Post sebagai media berbahasa Inggris di Indonesia dengan audiens global. Analisis ini menggunakan kerangka teoritis Self and Other dari Iver B. Neumann (1996) yang dipadukan dengan metode pendekatan Critical Discourse Analysis (CDA) model tiga level Norman Fairclough (1995), mencakup level teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Data analisis terdiri dari enam artikel The Jakarta Post periode 2020-2025 yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansinya terhadap lonjakan pengungsi Rohingya. Hasil analisis mengungkapkan adanya tiga pola diskursif utama dalam pembingkaian berita. Pertama, Rohingya dikonstruksikan sebagai korban tragedi kemanusiaan melalui narasi trauma dan penderitaan fisik guna membangkitkan empati internasional. Kedua, narasi berkembang menjadi representasi Rohingya sebagai beban dan tantangan keamanan serta sosial-ekonomi bagi Indonesia, yang ditandai dengan munculnya wacana kejenuhan masyarakat lokal dan kriminalisasi melalui isu penyelundupan manusia. Ketiga, krisis ini direpresentasikan sebagai instrumen diplomasi dan politik internasional, di mana media mempertegas posisi Indonesia sebagai aktor kunci dalam forum regional seperti ASEAN dan Bali Process. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa liputan media tidak hanya menempatkan Rohingya sebagai "Other" yang rentan atau bermasalah, tetapi juga secara strategis membangun citra "Self" Indonesia sebagai bangsa yang humanis dan bertanggung jawab, sekaligus negara diplomatik yang pragmatis dalam menegosiasikan kepentingan nasional dan stabilitas regional di panggung global. The Rohingya refugee crisis represents one of the most complex humanitarian issues in Southeast Asia, garnering extensive attention from international mass media. This study aims to analyze the representation of Rohingya refugees in the online coverage of The Jakarta Post, an Indonesian English-language media outlet with a global audience. The analysis employs Iver B. Neumann’s (1996) theoretical framework of Self and Other, integrated with Norman Fairclough’s (1995) three-level model of Critical Discourse Analysis (CDA), encompassing the levels of text, discourse practice, and social practice. Data of analysis consists of six online articles from The Jakarta Post (2020-2025), selected through purposive sampling based on their relevance to the surge in Rohingya refugees.The findings reveal three primary discursive patterns in the news framing. First, the Rohingya are constructed as absolute victims of a humanitarian tragedy through narratives of trauma and physical suffering designed to evoke international empathy. Second, the narrative evolves into a representation of the Rohingya as a security and socio-economic burden for Indonesia, characterized by the emergence of local social fatigue and the criminalization of the crisis through human trafficking issues. Third, the crisis is represented as an instrument of diplomacy and international politics, where the media reinforces Indonesia’s position as a key actor within regional forums such as ASEAN and the Bali Process. The findings demonstrate that media coverage does not merely position the Rohingya as a vulnerable or problematic "Other", but also strategically constructs Indonesia’s "Self" as a humanist and responsible nation, as well as a pragmatic diplomatic state in negotiating national interests and regional stability on the global stage.
STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM MENGEMBANGKAN PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD) UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH YANG BERKELANJUTAN
Pengembangan produk unggulan menggambarkan kemampuan daerah untuk memproduksi suatu produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumber daya secara nyata, meningkatkan produktivitas dan investasi. Metode analisis untuk menentukan produk unggulan didasarkan pada hasil analisis overlay basis ekonomi (LQ dan DLQ) dan analisis Shift Share. Berdasarkan hasil penelitian, ada tiga sektor unggulan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu pertanian, industri pengolahan, dan jasa. Ketiga sektor tersebut memerlukan fokus strategi pengembangan, yaitu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Infrastruktur, Peningkatan Kolaborasi dan Kapasitas Kelembagaan, Pemanfaatan Teknologi, dan Hilirisasi Produk Pertanian serta Inovasi Industri Pengolahan. Hasil penelitian produk unggulan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah dan mengembangkan berbagai program dan kebijakan untuk memaksimalkan potensi sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara keseluruhan. The development of superior products describes the ability of the region to produce a product, create value, utilize resources in a real way, increase productivity and investment. The analysis method for determining superior products is based on the results of the economic base analysis overlay (LQ and DLQ) and Shift Share analysis. Based on the results of the research, there are three leading sectors in West Bandung Regency, namely agriculture, processing industry, and services. The three sectors require a focus on development strategies, namely Strengthening Human Resources Capacity, Improving Infrastructure, Increasing Collaboration and Institutional Capacity, Utilizing Technology, and Downstreaming Agricultural Products and the Processing Industry Innovation. The results of research on superior products can be a reference for the West Bandung Regency Government to optimize regional resource management and develop various programs and policies to maximize potential so as to support economic growth and overall regional development.
ANALISIS PENGEMBANGAN KARIER TENAGA KEPENDIDIKAN PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN (PLP) DI UNIVERSITAS PADJADJARAN
Perguruan tinggi sebagai organisasi publik membutuhkan sistem pengembangan karier yang terencana, khususnya bagi tenaga kependidikan yang berperan dalam menunjang tridharma perguruan tinggi. Namun demikian, pengelolaan karier tenaga kependidikan non-PNS masih menghadapi berbagai tantangan terkait sistem pengembangan karier dan kesempatan promosi jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengembangan karier tenaga kependidikan Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) di Universitas Padjadjaran dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan karier PLP telah dilaksanakan melalui perencanaan karier dan manajemen karier, namun belum berjalan secara optimal. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan formasi jabatan, belum jelasnya regulasi bagi PLP non-PNS, serta pelatihan yang belum berbasis analisis kebutuhan. Kondisi ini berdampak pada penumpukan tenaga kependidikan pada jenjang tertentu dan berpotensi menimbulkan stagnasi karier. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan perencanaan karier, penataan regulasi, serta pengembangan pelatihan berbasis kebutuhan agar pengembangan karier PLP dapat berjalan selaras dengan kebutuhan organisasi dan individu. Higher education institutions as public organizations require well-structured career development systems, particularly for educational personnel who play a strategic role in supporting the tridharma of higher education. However, career management for non-civil servant educational personnel still faces various challenges, especially in terms of career development systems and promotion opportunities. This study aims to analyze the implementation of career development for Educational Laboratory Administrators (Pranata Laboratorium Pendidikan/PLP) at Universitas Padjadjaran using a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The results show that career development for PLP has been implemented through career planning and career management; however, it has not yet been fully optimized. The main challenges include limited position formations, the absence of clear regulations for non-civil servant PLP, and training programs that are not yet based on needs analysis. These conditions have led to the concentration of personnel at certain career levels and the potential for career stagnation. This study concludes that strengthening career planning, improving regulatory frameworks, and developing needs-based training systems are necessary to ensure that career development for PLP aligns with both organizational and individual needs.
TRANSFORMASI ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS BIROKRASI DI PROVINSI JAWA BARAT
Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara desain kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan praktik implementasinya dalam organisasi, khususnya pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses transformasi organisasi serta mengidentifikasi keterbatasan yang terjadi pada aspek struktural dan substantif. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen untuk memahami dinamika transformasi dalam konteks nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi mampu meningkatkan efisiensi administratif dan fleksibilitas organisasi, namun belum diikuti dengan peningkatan kinerja substantif akibat keterbatasan sumber daya manusia, distorsi peran, dan ketidaksesuaian kompetensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa restrukturisasi organisasi tanpa penyesuaian proses kerja dan pengelolaan sumber daya manusia hanya menghasilkan perubahan administratif yang bersifat semu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi birokrasi yang efektif memerlukan integrasi antara perubahan struktural dengan penguatan kapasitas organisasi, sistem kerja, dan pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai efektivitas yang berkelanjutan. This study examines the gap between bureaucratic simplification policy design and its implementation in organizational practice within the Organizational Bureau of the Regional Secretariat of West Java Province. The research aims to analyze how organizational transformation is carried out and to identify its structural and substantive limitations. A qualitative case study approach was employed using in-depth interviews, participatory observation, and document analysis to capture the dynamics of transformation in a real organizational setting. The findings show that the transformation has improved administrative processes and increased organizational flexibility; however, it has not yet enhanced substantive performance due to human resource shortages, role distortion, and mismatched competencies. These conditions indicate that organizational restructuring without adjustments in work processes and talent management leads to superficial changes rather than meaningful transformation. The study concludes that effective bureaucratic transformation requires the integration of structural reform with improvements in organizational capacity, work systems, and human resource management in order to achieve sustainable effectiveness in public sector governance.
ANALISIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PROGRAM ASN DAHAR NGOPI DI BPSDM PROVINSI JAWA TIMUR
Besarnya jumlah aparatur sipil negara di Provinsi Jawa Timur menjadi tantangan dalam pemerataan pengembangan kompetensi, karena pelatihan konvensional belum mampu menjangkau seluruh aparatur. Menanggapi hal tersebut, BPSDM Provinsi Jawa Timur menghadirkan inovasi pembelajaran digital melalui Program ASN Dahar Ngopi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengembangan sumber daya manusia melalui program tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model ADDIE (Branch, 2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program ASN Dahar Ngopi memiliki keunggulan dalam memperluas aksesibilitas dan partisipasi pembelajaran ASN Namun, implementasinya belum optimal akibat belum adanya analisis kebutuhan yang sistematis, keterbatasan sumber daya, belum optimalnya rancangan program, serta sistem evaluasi yang belum komprehensif. Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan kompetensi ASN berbasis digital memerlukan pengelolaan yang terstruktur dan sistem evaluasi yang mampu mengukur efektivitas pembelajaran secara menyeluruh. Temuan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pembelajaran non-klasikal di sektor publik serta menjadi rekomendasi praktis bagi penguatan program ASN Dahar Ngopi melalui pengembangan model yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Penelitian ini terbatas pada pendekatan kualitatif dalam satu instansi, sehingga belum mengukur dampak program terhadap kinerja ASN secara kuantitatif. The large number of Civil Servants (ASN) in East Java Province poses a significant challenge in ensuring equitable competency development, as conventional training methods have not been able to reach all personnel effectively. In response to this issue, the Regional Human Resource Development Agency (BPSDM) of East Java Province introduced a digital learning innovation through the ASN Dahar Ngopi Program. This study aims to analyze the human resource development process through the program. The research employs a qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the ADDIE model (Branch, 2009). The results indicate that the ASN Dahar Ngopi Program has advantages in expanding accessibility and participation in ASN learning. However, its implementation has not been fully optimal due to the absence of a systematic training needs analysis, limited human resources, suboptimal program design, and an evaluation system that is not yet comprehensive. This study highlights that digital-based competency development for civil servants requires structured management and an evaluation system capable of measuring learning effectiveness comprehensively. These findings contribute to the development of non-classical learning studies in the public sector and provide practical recommendations for strengthening the ASN Dahar Ngopi Program through a more systematic and sustainable model. This study is limited by its qualitative approach within a single institution, and therefore does not measure the program’s impact on ASN performance quantitatively.
DINAMIKA JEJARING KEBIJAKAN DALAM PROGRAM KAWASAN BEBAS SAMPAH DI KELURAHAN CIHARUGEULIS DAN CISARANTEN BINA HARAPAN KOTA BANDUNG
Pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandung menghadapi tantangan serius akibat tingginya timbulan sampah, keterbatasan fasilitas pemrosesan akhir, serta ketergantungan pada perubahan perilaku masyarakat. Program Kawasan Bebas Sampah dikembangkan sebagai respons kebijakan berbasis kawasan untuk mendorong pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat sumber. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika jejaring kebijakan dalam Program Kawasan Bebas Sampah di Kota Bandung dengan melihat variasi dinamika jejaring dan capaian program di Kelurahan Cihaurgeulis dan Kelurahan Cisaranten Bina Harapan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program dibentuk oleh keterkaitan antara pemaknaan aktor terhadap kebijakan, pola relasi sosial yang bersifat strategis, kerangka institusional yang memunculkan tekanan administratif, praktik manajemen jejaring yang pragmatis, perkembangan eksternal berupa kebijakan kota dan krisis persampahan, serta proses interaksi yang berlangsung secara bertahap. Capaian program tidak berkembang secara linier, melainkan melalui kebuntuan dan penyesuaian yang menghasilkan hasil substantif, prosesual, dan institusional yang tidak selalu seimbang antarwilayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Program Kawasan Bebas Sampah lebih tepat dipahami sebagai kemampuan jejaring kebijakan untuk beradaptasi, menjaga keberlanjutan interaksi, dan membentuk perubahan praktik secara bertahap di tingkat lokal. Household waste management in Bandung City faces serious challenges due to high waste generation, limited final processing facilities, and strong dependence on changes in community behavior. The Waste-Free Area Program was developed as an area-based policy response to promote waste separation and processing at the source. This study aims to analyze the dynamics of policy networks within the implementation of the Waste-Free Area Program in Bandung City by examining variations in network dynamics and program outcomes in Cihaurgeulis Subdistrict and Cisaranten Bina Harapan Subdistrict. The study employs a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings indicate that program implementation is shaped by the interconnection between actors’ interpretations of the policy, strategic social relations, institutional frameworks that generate administrative pressures, pragmatic network management practices, external developments in the form of municipal policies and waste management crises, and interaction processes that evolve incrementally. Program outcomes do not develop in a linear manner, but emerge through periods of stagnation and adjustment that produce substantive, procedural, and institutional results that are uneven across areas. This study concludes that the effectiveness of the Waste-Free Area Program is better understood as the capacity of policy networks to adapt, sustain interactions, and gradually shape changes in local practices.
COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM KANG PISMAN DI KELURAHAN ANTAPANI TENGAH KOTA BANDUNG
Penelitian ini berangkat dari belum meratanya keberhasilan program pengelolaan sampah berbasis perilaku Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan di Kelurahan Antapani Tengah, yang ditandai oleh perbedaan capaian antar Rukun Warga serta rendahnya ketaatan pemilahan pada sebagian wilayah. Kondisi tersebut mengindikasikan persoalan tata kelola kolaboratif antaraktor, terutama pada koordinasi, intensitas dialog lintas pemangku kepentingan, dan konsistensi partisipasi warga. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam program tersebut di tingkat kelurahan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan pemerintah daerah terkait lingkungan, aparatur kewilayahan, pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, pendamping kawasan, pengelola bank sampah, sektor swasta, serta warga. Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi telah berjalan melalui struktur kewilayahan dan pendampingan teknis, namun pertemuan tatap muka lintas aktor masih jarang sehingga pemahaman bersama dan komitmen belum terbentuk merata, khususnya pada wilayah yang belum mencapai status kawasan bebas sampah. Kesimpulannya, diperlukan penguatan forum kolaborasi yang lebih rutin, inklusif, dan konsisten untuk memperluas capaian kawasan bebas sampah serta meningkatkan partisipasi pemilahan sampah. ABSTRACT This study stems from the uneven success of the waste management program based on the behavior of Reduce, Sort, and Utilize in Antapani Tengah Subdistrict, as indicated by differing achievements across community units and low compliance with waste sorting in some areas. This condition points to challenges in collaborative governance among actors, particularly in coordination, the intensity of cross-stakeholder dialogue, and the consistency of community participation. The study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the program at the subdistrict level. A descriptive qualitative approach was employed through in-depth interviews, observation, and document review, involving the local environmental authority, subdistrict officials, neighborhood and community leaders, area facilitators, waste bank managers, private sector actors, and residents. The findings show that collaboration has been implemented through local administrative structures and technical facilitation; however, face-to-face cross-actor meetings remain infrequent, resulting in uneven shared understanding and commitment, especially in areas that have not yet achieved the status of a waste-free community. In conclusion, strengthening a more regular, inclusive, and consistent collaboration forum is necessary to expand the achievement of waste-free communities and improve participation in household waste sorting.
IMPLEMENTASI DOUBLE ASSESSMENT DALAM PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI PADA JABATAN FUNGSIONAL DI PROVINSI JAWA BARAT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi double assessment dalam pengembangan karier pegawai pada jabatan fungsional di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat pada periode Juli–Desember 2025. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan tujuh informan, serta studi dokumentasi, dan dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan kerangka teori implementasi kebijakan Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa double assessment mendorong pergeseran paradigma pengembangan karier ASN dari sistem administratif menuju sistem berbasis kompetensi. Kebijakan ini memperkuat penerapan sistem merit melalui penilaian kompetensi yang lebih objektif, sekaligus terintegrasi dengan manajemen talenta melalui pemanfaatan hasil asesmen dalam pemetaan talent box. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan instrumen penilaian teknis serta belum optimalnya integrasi data dalam sistem manajemen talenta. Di sisi lain, kebijakan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan objektivitas, transparansi, serta kualitas pengembangan karier ASN. Dengan demikian, double assessment dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengelolaan karier ASN yang lebih profesional, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek teknis dan implementatif. This study aims to analyze the implementation of double assessment in career development for functional positions within the West Java Provincial Government. The study employs a qualitative approach with a case study design conducted at the Regional Civil Service Agency of West Java Province during the period of July–December 2025. Data were collected through participant observation, in-depth interviews with seven informants, and document analysis, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model supported by Grindle’s policy implementation framework. The results indicate that double assessment has shifted the paradigm of civil servant career development from an administrative-based system to a competency-based system. This policy strengthens the merit system by ensuring more objective competency assessments and is integrated with talent management through the utilization of assessment results in talent mapping (talent box). However, its implementation still faces challenges, including limited technical assessment instruments and suboptimal integration of data within the talent management system. On the other hand, the policy contributes positively to improving objectivity, transparency, and the overall quality of career development. Therefore, double assessment can be considered a strategic instrument in supporting a more professional civil service career management system, although further strengthening in technical and implementation aspects is still required.
IMPLEMENTASI PROGRAM DESA BERBUDAYA LINGKUNGAN (ECOVILLAGE) DI KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG
Program Desa Berbudaya Lingkungan (Ecovillage) merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum melalui pendekatan berbasis komunitas. Namun, program ini menghadapi persoalan krusial yang belum banyak dikaji, yaitu ketidakberlanjutan pasca berakhirnya intervensi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor struktural yang menyebabkan kegagalan keberlanjutan Program Ecovillage di Kecamatan Banjaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus kolektif pada lima desa di Sub-DAS Cisangkuy. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan kerangka The 7-C Protocol yang mencakup tujuh dimensi implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakberlanjutan program tidak disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan awal, melainkan oleh kelemahan desain kebijakan yang tidak mengintegrasikan aspek keberlanjutan. Temuan utama meliputi: tidak adanya pelembagaan program dalam regulasi desa, melemahnya komitmen institusional akibat perubahan kepemimpinan, kegagalan transfer kapasitas dari fasilitator kepada masyarakat, serta lemahnya koordinasi lintas level pemerintahan. Selain itu, partisipasi masyarakat yang masih bersifat instrumental dan bergantung pada insentif eksternal menyebabkan program tidak berkembang menjadi praktik mandiri. Penelitian ini berkontribusi pada literatur implementasi kebijakan dengan menunjukkan bahwa program berbasis komunitas berisiko mengalami kegagalan keberlanjutan ketika tidak didukung oleh pelembagaan formal dan kapasitas lokal yang memadai. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya integrasi program ke dalam dokumen perencanaan desa, penguatan mekanisme transfer kapasitas, serta pembangunan sistem koordinasi yang terlembagakan untuk menjamin keberlanjutan program. The Ecovillage Program is a policy initiated by the West Java Provincial Government to control pollution in the Citarum River Basin through a community-based approach. However, the program faces a critical yet underexplored issue, namely its lack of sustainability after the withdrawal of government intervention. This study aims to analyze the structural factors contributing to the failure of the Ecovillage Program’s sustainability in Banjaran District. This research employs a qualitative approach using a collective case study design across five villages in the Cisangkuy Sub-watershed. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, and were analyzed using the 7-C Protocol framework, which encompasses seven dimensions of policy implementation. The findings reveal that the program’s unsustainability is not caused by weak initial implementation, but rather by flaws in policy design that fail to incorporate sustainability mechanisms. Key findings include the absence of institutionalization within village regulations, declining institutional commitment due to leadership changes, the failure of capacity transfer from facilitators to local communities, and weak coordination across levels of government. In addition, community participation remains largely instrumental and dependent on external incentives, preventing the program from evolving into a self-sustaining practice. This study contributes to the policy implementation literature by demonstrating that community-based programs are prone to sustainability failure when they lack formal institutionalization and sufficient local capacity. The findings highlight the importance of integrating such programs into village planning documents, strengthening capacity transfer mechanisms, and establishing institutionalized coordination systems to ensure long-term sustainability.
KUALITAS PELAYANAN PROGRAM DELEGASI MASYARAKAT (STUDI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SISTEM INFORMASI SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI)
Program Delegasi Masyarakat merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi sebagai upaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kelembagaan dan fungsi MPR RI. Pelaksanaan program ini menuntut kualitas pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai penerima layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan Program Delegasi Masyarakat berdasarkan enam dimensi, yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan penyelenggara program dan peserta delegasi masyarakat sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Program Delegasi Masyarakat telah dilaksanakan berdasarkan keenam dimensi tersebut, namun ditemukan adanya kesenjangan antara kualitas interaksi layanan yang dinilai baik dengan kesiapan sistem pendukung yang belum terintegrasi secara optimal, sehingga pelaksanaan layanan masih sangat bergantung pada inisiatif dan adaptasi sumber daya manusia dalam mengatasi keterbatasan teknis dan infrastruktur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kualitas pelayanan berbasis enam dimensi tersebut diperlukan untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas Program Delegasi Masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik di lingkungan MPR RI. The Community Delegation Program is a form of public service implemented by the Secretariat General of the People’s Consultative Assembly of the Republic of Indonesia through the Bureau of Public Relations and Information Systems to provide public education on the institutional roles and functions of the MPR RI. The implementation of this program requires service quality that is responsive to the needs and expectations of the community as service recipients. This study aims to analyze the quality of service of the Community Delegation Program based on six dimensions, namely transparency, accountability, conditionality, participation, equality of rights, and the balance of rights and obligations. This study employed a qualitative approach with data collection techniques consisting of interviews, observation, and documentation involving program organizers and community delegation participants as informants The findings indicate that the service quality of the Community Delegation Program has generally reflected the six dimensions, however, a gap remains between the quality of service interaction and the readiness of supporting systems, as digital and infrastructural integration has not been fully optimized, resulting in service delivery that is still highly dependent on the initiative and adaptability of human resources in addressing technical constraints. This study concludes that strengthening service quality based on these six dimensions is necessary to support the sustainability and effectiveness of the Community Delegation Program as part of public service delivery within the MPR RI.
IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA RESPONSIF GENDER DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI KOTA DEPOK
Penyediaan sarana dan prasarana publik yang responsif gender menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat daerah. Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pengarusutamaan Gender pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kategori informan meliputi pihak pemerintah daerah, pelaksana teknis, dan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Depok telah didukung oleh kebijakan daerah, struktur kelembagaan, dan komitmen pemerintah dalam mendorong penyediaan sarana dan prasarana yang mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal karena masih terbatasnya pemahaman pelaksana di tingkat bawah, belum meratanya dukungan anggaran, dan perbedaan kapasitas antar pelaksana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengarusutamaan Gender pada penyediaan sarana dan prasarana responsif gender di Kota Depok telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan kapasitas pelaksana, pemerataan dukungan sumber daya, dan keberlanjutan implementasi agar dapat berkontibusi secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan gender. ABSTRACT The provision of gender-responsive public facilities and infrastructure is essential for achieving gender equality, yet it still faces various challenges at the local level. This study aims to analyze the implementation of Gender Mainstreaming in the provision of gender-responsive infrastructure in Depok City. This study employs a qualitative approach, using observation, interviews, and document analysis. Informants were selected through purposive sampling, including local government officials, technical implementers, and community members. Data were analyzed through reduction, display, and conclusion drawing. The findings show that the implementation has been supported by policies, institutional structures, and government commitment. However, it remains suboptimal due to limited understanding among lower-level implementers, uneven budget allocation, and differences in capacity. Strengthening capacity and resource distribution is needed to improve implementation effectiveness.
JEJARING KEBIJAKAN DALAM PROGRAM TPS3R TANGINAS BEDAS (STUDI PADA DESA CANGKUANG WETAN KABUPATEN BANDUNG)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika jejaring kebijakan dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, recycle di Desa Cangkuang Wetan, Kabupaten Bandung, dengan menekankan pada permasalahan efektivitas jejaring antaraktor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, serta dianalisis secara sistematis menggunakan perangkat lunak pengolah data kualitatif untuk memetakan relasi dan interaksi antaraktor dalam jejaring kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jejaring kebijakan yang terbentuk cenderung bersifat sentralistik dengan dominasi pemerintah desa sebagai aktor kunci, yang berdampak pada tingginya ketergantungan dalam pengambilan keputusan dan keberlanjutan program. Selain itu, efektivitas jejaring dipengaruhi oleh belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, keterbatasan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan, serta belum meratanya distribusi peran dan sumber daya antaraktor. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas jejaring kebijakan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan pelembagaan pendanaan, pemerataan distribusi kewenangan, serta peningkatan partisipasi masyarakat sebagai prasyarat utama dalam membangun jejaring kebijakan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat lokal. This study aims to analyze the dynamics of policy networks in the implementation of a community-based waste management program based on reduce, reuse, and recycle principles in Cangkuang Wetan Village, Bandung Regency, with a particular focus on network effectiveness among actors. This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, and were systematically analyzed using qualitative data analysis software to map relationships and interactions among actors within the policy network. The findings reveal that the policy network tends to be centralized, with the village government acting as the dominant actor, resulting in a high level of dependency in decision-making processes and program sustainability. In addition, network effectiveness is influenced by suboptimal community participation in waste sorting, limited sustainable funding mechanisms, and uneven distribution of roles and resources among actors. This study concludes that the quality of policy networks is a key determinant of the success of community-based waste management programs. The findings highlight the importance of strengthening institutional capacity, ensuring a more balanced distribution of authority, and enhancing community participation as essential prerequisites for developing more effective, inclusive, and sustainable policy networks at the local level.
GOVERNANCE NETWORK DALAM PENGELOLAAN OPERASIONAL BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT KERTAJATI
Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati merupakan infrastruktur strategis yang dibangun untuk memperkuat konektivitas regional, nasional, dan internasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Namun, kapasitas infrastruktur yang besar belum diikuti oleh tingkat utilisasi operasional yang optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan BIJB Kertajati tidak hanya terletak pada aspek teknis-operasional, tetapi juga pada efektivitas tata kelola jejaring antaraktor yang terlibat dalam pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis governance network dalam pengelolaan operasional BIJB Kertajati dengan menggunakan kerangka teori Klijn dan Koppenjan (2016). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Majalengka, PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda), PT Angkasa Pura Indonesia, dan pengguna jasa. Analisis data dilakukan dengan bantuan NVivo 12 berdasarkan dimensi institutional factors, external developments, substantive factors, strategic factors, interactive process, network management, dan outcomes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa governance network pengelolaan BIJB Kertajati belum berjalan efektif. Hambatan utamanya terletak pada tiga hal. Pertama, ketidakefektifan kolaborasi dalam pemanfaatan kapasitas bandara yang dipengaruhi oleh asimetri kekuasaan, di mana pemerintah pusat mendominasi pengambilan keputusan strategis sementara aktor daerah memiliki ruang manuver terbatas. Kedua, lemahnya kolaborasi informasional dalam promosi dan sosialisasi akibat fragmentasi persepsi antaraktor dalam mendefinisikan masalah utama bandara. Ketiga, perbedaan perspektif antaraktor menghasilkan strategi yang belum terkonvergensi dalam tindakan kolektif yang efektif. Faktor yang paling krusial adalah belum terbangunnya mekanisme network management yang sistematis dan terinstitusionalisasi untuk mengelola kompleksitas interaksi dan mengarahkan kolaborasi menuju tujuan bersama. West Java International Airport (BIJB) Kertajati is a strategic infrastructure project developed to strengthen regional, national, and international connectivity while stimulating regional economic growth. However, its large infrastructure capacity has not been followed by optimal operational utilization. This indicates that the core issue of BIJB Kertajati extends beyond technical and operational aspects to the effectiveness of inter-actor governance arrangements. This study aims to analyze the governance network in the operational management of BIJB Kertajati using Klijn and Koppenjan’s (2016) theoretical framework. The research employs a qualitative approach with a descriptive method through in-depth interviews and documentation studies. Informants consist of representatives from the West Java Provincial Parliament, Majalengka Regency Government, PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda), PT Angkasa Pura Indonesia, and service users. Data were analyzed using NVivo 12 based on the dimensions of institutional factors, external developments, substantive factors, strategic factors, interactive process, network management, and outcomes. The findings reveal that the governance network in BIJB Kertajati operational management has not functioned effectively. Three major constraints were identified. First, ineffective collaboration in airport capacity utilization is shaped by power asymmetry, where the central government dominates strategic decision-making while local actors have limited room for maneuver. Second, weak informational collaboration in promotion and public outreach stems from fragmented perceptions among actors in defining the airport’s main problem. Third, divergent actor perspectives produce strategies that have not converged into effective collective action. The most crucial underlying factor is the absence of a systematic and institutionalized network management mechanism to manage interaction complexity and direct collaboration toward shared goals.
POLICY PAPER: KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PASCA PANDEMI COVID-19
Pemulihan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar pasca pandemi COVID-19 menunjukkan kinerja yang belum optimal dan cenderung tidak merata antar sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan struktural dalam pemulihan ekonomi daerah serta merumuskan alternatif kebijakan yang efektif dan adaptif terhadap keterbatasan fiskal. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis berbasis data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha dan jenis pengeluaran periode 2018–2024, yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya policy gap dalam kebijakan pemulihan ekonomi, ditandai oleh stagnasi sektor primer, belum berkembangnya sektor industri pengolahan berbasis nilai tambah, lemahnya efisiensi logistik, serta ketergantungan pertumbuhan pada konsumsi rumah tangga. Selain itu, keterbatasan kapasitas fiskal dan rendahnya investasi turut membatasi efektivitas intervensi kebijakan konvensional. Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan kebijakan prioritas yang direkomendasikan adalah hilirisasi mikro terintegrasi berbasis rumah tangga dan klaster desa, karena dinilai paling efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat keterkaitan sektor ekonomi, serta dapat diimplementasikan dengan kebutuhan fiskal yang relatif rendah namun berdampak luas dan berkelanjutan. The economic recovery of the Selayar Islands Regency following the COVID-19 pandemic has shown suboptimal performance and tends to be uneven across sectors. This study aims to analyze structural issues in regional economic recovery and formulate effective and adaptive policy alternatives to address fiscal constraints. The method used is a descriptive-analytical analysis based on Gross Regional Domestic Product (GRDP) data by business sector and type of expenditure for the 2018–2024 period, combined with a policy analysis approach. The results indicate a policy gap in economic recovery policies, characterized by stagnation in the primary sector, underdevelopment of the value-added processing industry sector, weak logistics efficiency, and dependence on household consumption for growth. Furthermore, limited fiscal capacity and low investment also limit the effectiveness of conventional policy interventions. Based on these findings, the recommended priority policy is integrated micro-downstreaming based on households and village clusters, as it is considered the most effective in increasing community income, strengthening economic sector linkages, and can be implemented with relatively low fiscal requirements but with broad and sustainable impacts.
PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL KEARSIPAN MELALUI BUDAYA DISIPLIN PEJABAT ARSIPARIS UNTUK TERTIB ARSIP DI LEMBAGA KEARSIPAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
Budaya disiplin kerja pejabat Arsiparis pada Lembaga Kearsipan Universitas Padjadjaran belum menjadi perilaku keseharian dalam pengelolaan arsip negara yang jumlah volumenya terus bertambah sejalan dengan operasional TUPOKSI Tri Dharma Perguruan Tinggi UNPAD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap dan peresepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data dikumpulkan berupa dokumen tertulis, teks, dan gambar. Kesimpulan penelitian bahwa budaya disiplin kerja menjadi prasyarat mutlak dan penting dalam kesuksesan dan kemajuan peradaban suatu bangsa berbasis bidang kearsipan. Arsip Negara yang authentic, legal, dan terpercaya yang dikelola LKPTN merupakan pusat ingatan dan referensi akademik dan administrasi, identitas dan jatidiri bangsa, wujud realisasinya dibarengi budaya disiplin dalam pengelolaan arsipnya. Untuk menghasilkan arsip negara yang berdayaguna dan berkualitas, diperlukan pengelolaan arsip negara berkesinambungan, dari tahap penciptaan sampai pada tahap layanan akses arsip, yang seluruh prosesnya dibarengi budaya disiplin kerja untuk produktivitas individu dan organisasi. Makna disiplin dalam pengelolaan arsip negara sesuai aturan/standar, gerak cepat dan tanggap penataan arsip dan pemanfaatannya. Kondisi ini berlaku untuk semua pihak, tidak hanya di lingkungan organisasi atau kelompok, tetapi juga hingga tingkat perorangan. Pembiasaan disiplin kerja menjadi tantangan strategis untuk pendewasaan diri dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa yang berkarakter cerdas dan mandiri. This study explores the culture of discipline among Records Managers and Archivists (Arsiparis) at Padjadjaran University's Archives Institution, where the volume of archives continues to grow in line with the university's operational activities. Using a qualitative descriptive approach, this research aims to describe and analyze the phenomenon of discipline in archival management. The study reveals that a culture of discipline is essential for the success and progress of a nation, particularly in the field of archives. Authentic archives are crucial for administration, identity, and national identity, and their management requires a culture of discipline. To produce useful and quality archives, sustainable management is necessary, from creation to access services for authentic and trustworthy archives. The study highlights the importance of discipline in archival management, including adherence to rules and standards, swift and responsive management, and utilization. The findings suggest that cultivating discipline in archival management is crucial for individual and organizational productivity, and ultimately, for realizing a nation with intelligent and independent character.