KEHIDUPAN SUKU LAUT DI BATAM: SEBUAH FENOMENA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI PULAU BERTAM KOTA BATAM
Abstrak
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Adi, Isbandi Rukminto. (2008). Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Arba, Syarofin dan Rahman, Abdul. (2002). Menantang Gelombang Kehidupan Suku Laut Di Pulau Bertam Perairan Batam. Batam: Pustaka Dinamika.
Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial. (2005). Pengembangan Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI.
Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. (2004). Profil Keberhasilan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil pada 12 Provinsi. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Departemen Sosial RI.
Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. (2008). Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development (Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, M.
Nursyahid, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Indihono, Dwiyanto. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. Jogyakarta: Gava Media.
Nugroho D, Riant. (2006). Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Suharto, Edi. (2008). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik-Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan (welfare state) di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
Direktorat Bina Masyarakat Terasing. (1987). Pola Pembinaan Kesejahteraan Sosial Suku Laut di Batam. Jakarta: Direktorat Bina Masyarakat Terasing Ditjen BINKESOS-Departemen Sosial RI.
Direktorat Bina Masarakat Terasing. (1988). Ringkasan Laporan Pendataan Masyarakat
Terasing Di Daerah Perbatasan Riau. Jakarta: Direktorat bina Masyarakat Terasing Ditjen BINKESOS- Departemen Sosial RI.
Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. (2002). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2009 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Keputusan Menteri sosial Republik Indonesia Nomor: 06/PENGHUK/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil-Derektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial-Departemen Sosial RI.
Direktorat Pemberdaaan Komunitas Adat Terpencil. (2008). Data Persebaran Komunitas Adat Terpencil tahun 2006 yang Dimutakhirkan Tahun 2008. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
DOI: https://doi.org/10.24198/share.v4i1.12987
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
##submission.license.cc.by-nc-sa4.footer##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.