Intoleransi Di Tengah Toleransi Kehidupan Beragama Generasi Muda Indonesia

Abstract

Tulisan ini meneliti tentang permasalahan agama serta perkembangan toleransi antar umat beragama khususnya generasi muda di Indonesia. Bertolak dari kondisi Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman, setiap kelompok dan individu terbentuk secara alamiah dengan perbedaan pandangan serta pendapat yang sewaktu-waktu bisa saja lepas kendali. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus kajian adalah kondisi toleransi beragama di Indonesia saat ini serta menunjukkan upaya pemerintah membangun toleransi beragama. Agama dan politik menjadi faktor penting bagi politik Indonesia sejak awal berdirinya. Pasca reformasi, masyarakat menjadi lebih terbuka dan demokratis. Meski begitu, di sisi lain, dunia internasional juga menyorot tren kelompok intoleran yang mengecam demokrasi Indonesia sebagai “budaya kafir”, Pancasila sebagai “sistem thoghut”, Indonesia sebagai negara tidak Islami, dan seterusnya. Praktek intoleransi beragama di Indonesia ditunjukkan dengan praktek pelarangan pendirian tempat ibadah, kekerasan yang dialami oleh para ulama, kasus penolakan terhadap identitas tertentu, dan lain sebagainya. Sejatinya, pasca reformasi ada tiga pihak yang seharusnya berperan dan bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya dalam pemeliharaan kerukunan dan toleransi beragama yaitu individu, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Sejumlah fakta lapangan menunjukkan dalam perkembangannya, regulasi yang secara tegas disebutkan sebagai pedoman tugas pemerintah daerah nampaknya masih belum diperhatikan dan diimplementasikan secara optimal oleh sejumlah pemerintah daerah. Khususnya terkait dengan fasilitasi kerja dan dukungan untuk FKUB, banyak pemerintah daerah yang belum cukup memberikan perhatian kepada FKUB yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

This paper examines religious problems and the development of tolerance between religious people, especially the younger generation in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative approach with the focus of the study being the current state of religious tolerance in Indonesia and showing the government's efforts to build religious tolerance. Post-reform, society became more open and democratic. Even so, on the other hand, the international world also highlights the trend of intolerant groups that denounce Indonesian democracy as a "pagan culture", Pancasila as a "thoghut system", Indonesia as an un-Islamic state, and so on. The practice of religious intolerance in Indonesia is shown by the prohibition of the establishment of places of worship, violence experienced by scholars, rejection of certain identities, and so on. In fact, after the reform, there are three parties that should play a role and be responsible according to their capacity in maintaining religious harmony and tolerance, namely individuals, local governments, and the central government. A number of field facts show that in its development, regulations that are expressly mentioned as guidelines for local government tasks still seem to have not been considered and implemented optimally by a number of local governments. Especially related to the facilitation of work and support for FKUB, many local governments have not paid enough attention to FKUB which is a forum for the community to build, maintain and empower religious people for harmony and welfare in the life of society, nation and state.