ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN (TRAFFICKING) PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN CIANJUR
Abstract
Eksploitasi seksual dan tenaga kerja yang terjadi pada perempuan dan anak malalui perdagangan manusia merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Cianjur merupakan Kabupaten peringkat ke tiga untuk jumlah korban perdagangan manusia di Jawa Barat, dengan peningkatan jumlah korban setiap tahunnya.
Analisis kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur pada tahun 2011-2013, menjadi judul dari penelitian ini. Melalui analisis kebijakan, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis terkait nilai, fakta dan tindakan dari kebijakan pemerintah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan informan ditentukan secara purposive.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur telah mengeluarkan beberapa kebijakan namun faktanya hingga saat ini permasalahan perdagangan manusia belum terselesaikan dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya koordinasi dan kerjasama antar sesama anggota Gugus Tugas. Sehingga dibutuhkan beberapa tindakan seperti peningkatan kualitas pejabat publik; adanya evaluasi, adanya punishment (hukuman); perbaikan dalam perumusan program; dan pemilihan media sosial. Langkah awal untuk merealisasikan ini semua adalah dengan penguatan kelembagaan P2TP2A.Keywords
Full Text:
PDFReferences
Affandi, Muchtar. 1982. Ilmu-Ilmu kenegaraan. Bandung: Lembaga Penerbitan Fakultas Sosial Politik Universitas Padjadjaran
Ali, Faried, dkk. 2012. Studi Analisa Kebijakan. Bandung: PT Refika Aditama
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
Budiardjo, Miriam. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Charles, O Jones. 1991. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Rajawali
Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
Lapian, Gandhi, Hetty A. Geru. 2006. Rafficking Perempuan dan Anak. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
Luankili, Bernadus. 2007. Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan. Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Moleong, Lexy J. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
. 2002. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
Parson, Waine. 2006. Publik Policy. Jakarta: Kencana Prenada Goup
Rasyid, Muhammad Ryaas. 2007. Makna Pemerintahan. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya
Riawanti, Selly.2003. Metode Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial. (modul) Kerjasama Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional dan Lembaga Penelitian Unpad
Sagala, R sagala, Ellin Rozana. 2007. Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak. Bandung : Pojok 85
Sarundajang. 2001. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
Sugiono. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta
.. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Bangung: Alfabeta
. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Surianingrat, Bayu. 1992. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT RINEKA CIPTA
Suyanto, Bagong. 2010. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Syafiie, Inu kencana. 2007. Ilmu Pemerintahan. Bandung: Mandar Maju
Syafrizal. 2009. Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Baduose Media
Syaukani, dkk. 2003. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Widodo, Joko. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumadia Publishing
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta : CAPS
, 2009. Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Mandar Maju.
Jurnal Perempuan. 2007. Mengapa Mereka di Perdagangkan?. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan
Jurnal Perempuan. 2010. trafficking dan kebijakan. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan
Penelitian program desentralisasi, analaisis kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan penenganan korban perdagangan orang (trafficking) di Kabupaten Garut tahun 2013.LPPM Unpad, 2013
Undang-Undang No 23 tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 03 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 7
Keputusan Bupati Nomor Nomor 463/Kep.113-Ks/2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Keputusan Bupati Nomor Nomor 182/Kep.124-Ks/2009 tentang Pembentukan Gugus Tugas pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Perdagangan Orang
Kesepakatan Bersama Nomor 146/988.b/BKBPP; 2254.1/KESGA-GM/X/2011; 445/17/RSUD/2011; 306/RSC/X/201; 23.B/Sekrt/P2TP2A/Kab.cjr/2011 tentang Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit di Kabupaten Cianjur.
Arrahman.com. 60 % Korban Human Trafficking Berasal dari Jabar.11 Juni 2010.25 Januari 2014. http://www.arrahmah.com/read/2010/06/11/8094. Diakses pada tanggal 25 januari 2014
Beni Bastiandi, Pemkab Advokasi Buruh Korban Penyekapan. http://www.inilahkoran.com/read/detail/2033892/ . Diakses pada tanggal 3 Februari 2014
. ,Cianjur Lumbung Kasus Perdagangan Manusia.http://m.inilah.com/read/detail/1914649/. Diakses pada tanggal 2 januari 2014
Esih Sukaesih Karo. Perkosaan Terhadap Anak di Kabupaten Cianjur Terus Terjadi .metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/09.Editor Patna Budi Utami. Diakses pada tanggal 5 januari 2014
Kanal 3.Kasus Perdagangan Manusia Indonesia Tertinggi di Dunia. http://kanaltiga.blogspot.com/. Diakses pada tanggal 24 januari 2014
Liya Yulia dalam Riva Fauzia. Kabupaten Cianjur Rawan Kasus Trafficking.23 Agustus 2007.26 Januari 2014.Melalui http://rivafauziah.blogdetik.com. Diakses Pada tanggal 26 Januari 2014
Qory Delasera. Tenaga Kerja Indonesia Bukan Komoditas. http://politik.kompasiana.com. Diakses pada tanggal 25 januari 2014
Seputar Indonesia.com. Jabar Tertinggi Kasus Trafficking.http://www.gugus tugas trafficking.org/index. Diakses pada tanggal 25 Januari 2014
Susanne Febrianti dalam Beni, Bastiandy.Perda Trafficking Cianjur tak Efektif. Inilah.com.http://m.inilah.com/read/detail/ 1914691/.Diakses pada tanggal 14 januari 2014
DOI: https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10007
DOI (PDF): https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10007.g4781
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.