PERSPEKTIF MARKETING POLITIK: KEGAGALAN PDIP DAN PARTAI DEMOKRAT DALAM MEMPERTAHANKAN POSISI SEBAGAI PARTAI PEMENANG PEMILU 1999 DAN PEMILU 2009
Agus Sutisna
Abstract
Persaingan untuk meraih dukungan publik dalam kancah kepolitikan, khususnya event pemilu yang semakin kompetitif telah membuat partai politik dan para kandidat, baik dalam pemilu legislatif maupun eksekutif, berusaha keras mengadopsi berbagai metode dan teknik kampanye. Marketing politik (political marketing) adalah salah satu metode yang sejak era reformasi dan demokratisasi bergulir mulai banyak digunakan sebagai metode dan teknik untuk meraih dukungan pemilih dalam kampanye-kampanye Pemilu di Indonesia. Tulisan ini merupakan telaah teoritik sederhana mengenai pendekatan marketing politik yang kemudian digunakan sebagai perspektif untuk menjelaskan kegagalan PDI Perjuangan dan Partai Demokrat dalam mempertahankan posisi sebagai partai pemenang Pemilu. Kajian ini menggunakan metode kualitatif, dengan sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dan pengamatan fenomenologis terhadap dinamika perjalanan partai politik, khususnya PDIP dan Partai Demokrat dari Pemilu ke Pemilu dalam kepolitikan Indonesia mutakhir melalui berbagai saluran media yang dapat diakses. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan marketing politik pada umumnya memiliki potensi yang efektif sebagai metode untuk memperkenalkan dan memasarkan produk politik (partai, kandidat, program dll), meraih simpati publik, dan akhirnya memperoleh dukungan pemilih dan merawat loyalitas mereka; dengan catatan prinsip-prinsipnya dipraktekkan secara utuh, baik dan tepat, serta didukung oleh riset dan tim yang handal. Sebaliknya, ketidakutuhan penerapan prinsip-prinsip marketing politik dapat mengakibatkan kegagalan partai politik dalam menjaga stabilitas partai dan mempertahankan kemenangannya dalam suatu Pemilu pada Pemilu berikutnya seperti dialami oleh PDIP dan Partai Demokrat
Keywords
komunikasi politik, kampanye pemilu, marketing politik, pull marketing, push marketing, pass marketing, PDIP, dan Partai Demokrat