DILEMA PELEMBAGAAN PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DI TINGKAT LOKAL: FENOMENA POLITIK KLAN

Abstract

Tulisan ini dimulai dari keresahan penulis mengenai fenomena politik klan
yang banyak bermunculan di Indonesia, justru ketika Indonesia pada kenyataanyya
sedang dalam proses demokratisasi. Harus diakui bahwa, fenomena politik klan
membangun sebuah paradoks dalam proses demokratisasi di Indonesia. Namun
pada tulisan ini, penulis mencoba untuk fokus kepada keterkaitan antara politik
klan dengan institusionalisasi partai politik, dengan melihat partai Golkar sebagai
sebuah arena dimana politik klan dan institusionalisasi partai bertemu.
Pertemuan antara politik klan dan institusionaisasi partai ini dapat terjadi di
Partai Golkar, karena disamping keberhasilan partai Golkar untuk bertahan dalam
gelombang demokratisasi dan transformasinya dari organisasi penyokong rezim
otoriter Orde Baru menjadi partai politik yang demokratis, dimana keberhasilan
itu bisa dikatakan akibat dari adanya institusionalisasi partai yang baik, justru di
tingkat daerah atau dalam istilah Partai Golkar, Dewan Pimpinan Daerah (DPD),
banyak sekali terjadi praktik politik klan yang dari sudut pandang konsep
Institusionalisasi partai adalah sebuah paradoks.
Kesimpulan dari tulisan ini adalah, politik klan dapat muncul dalam proses
demokratisasi internal partai Golkar akibat dari, pertama, demokrasi di Indonesia
yang membutuhkan biaya sangat mahal yang membuat partai membutuhkan
dukungan finansial yang mumpuni dengan memanfaatkan kader-kader di daerah
yang tergolong kepada local strongman yang memiliki akses kepada modal
ekonomi dan juga modal sosial. Kedua, adanya ketidaksiapan publik menghadapi
perubahan yang dibawa oleh demokratisasi, ketika mereka sudah terbiasa selama
32 tahun berada dalam baying-bayang rezim otoriter Orde Baru untuk memilih
seseorang dalam pemilu berdasarkan hubungan patron-klien