PENINGKATAN KAPASITAS TOKOH MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN DESA KONDANGJAJAR, KECAMATAN CIJULANG, KABUPATEN PANGANDARAN

Rudi Saprudin Darwis, Ipit Zulfan

Abstrak


ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak hanya dilakukan pada tahap pelaksanaannya saja namun perlu dimulai sejak perencanaan pembangunan dilakukan. Kapasitas tokoh masyarakat selaku aktor yang menjadi representasi dari warga masyarakat akan menentukan kontribusi mereka dalam merumuskan rencana pembangunan. Tulisan ini mendeskripsikan hasil dari kajian peningkatan kapasitas tokoh masyarakat dalam perencanaan partisipatif pembangunan desa. Kajian dilakukan di Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran melalui kegiatan pelatihan yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat dari kalangan aparat desa, ketua RW, kepala dusun, anggota BPD, serta dari masyarakat umum. Aspek-aspek kapasitas aktor dikaji berdasarkan unsur-unsur dari prinsip-prinsip dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif yaitu: kedekatan, kesetaraan, komitmen, kejujuran, objektivitas, dan lokalitas masalah. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa pada unsur kedekatan masih ada keraguan terhadap pemikiran orang lain. Meskipun sikap menghargai orang lain bisa ditunjukkan, namun dalam proses diskusi masih terjadi upaya mendominasi pihak lain. Para tokoh dapat menerima keputusan kolektif dengan disertai keterbukaan akan sikap pribadinya. Dalam melihat realitas, para tokoh masih cenderung subjektif sesuai kepentingannya, meskipun mereka sudah dapat membatasi masalah pada tingkat lokal.

 


Kata Kunci


perencanaan, partisipatif, pembangunan desa, tokoh masyarakat

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abe, Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri

Cary, Lee J. 1970. Community Development as Process. Columbia: University of Missouri Press

CDC. (2008). Gaining Concensus Among Stakeholders Through the Nominal Group Technique. https://www.cdc.gov/healthyyouth/evaluation/pdf/brief7.pdf [11/09/2017]

Conyers, Diana. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

lslamy, M. Lrfan. 2001. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Bumi Aksara

Korten, David dan Syahrir. 1998. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor

Suprajogo, Tjahjo. 2003. “Makna Otonomi Daerah bagi Pemberdayaan Masyarakat Lokal”, Jumal llmu Pemerintahan Widya Praja. Volume XXIX Nomor 2. Jakarta: lnstitut llmu Pemerintahan

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1993. Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori dan Penerapan, Jakarta: LP3ES,

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Zastrow, Charles. 1985. Social Work with Groups. Chicago : Nelson-Hall Publishers




DOI: https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v7i4.14465

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.license.cc.by4.footer##

Jurnal Ini Terindeks di: 


width=  width=    width= 

 <img src