Implementation of Village Fund Management
Abstract
The purpose of This study is to find out how the implementation of village fund management as well as supporting factors and inhibiting factors in the management of village funds. The method used in this research is a qualitative method with interview approach and observation with the responder, that is Head of Village, Village Secretary, Village Treasurer, and Village Consultative Body (BPD). Data analysis is done by data reduction then presents the data and draw conclusions on the data obtained according to the method of data analysis for qualitative research. The results of this study indicate that the implementation of fund management from planning, implementation, administration, reporting, and accountability of the three villages are appropriate with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 the Year 2014 concerning Village Financial Management, but in terms of administration for the Panyirapan Village has not been in accordance with regulation, then for reporting the three villages have not been able to report to the regency in a timely manner based on regulations. For most supporting factors in the three villages of human resource training for the village government, understanding in running the Village Financial System application and for the three villages as a whole is still the lack of workers in the field during development activities and the lack of human resources in administration and regulation.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdul Muis dkk. 2015. Policy Paper Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No 6 Tahun 2014. Jakarta: Pusat Inovasi Tata Pemerintahan dan Deputi Inovasi Administrasi Negara.
Abdul Wahab. 1997. Analisis Kebijaksanaan Publik, Teori dan Aplikasinya. Cetakan II. Danar Wijaya. Brawijaya University Press. Malang.
Agus Sartono. 2001. Manajemen keuangan. Teori dan aplikasi edisi 4.Yogyakarta : penerbit BPFE
Andi Siti Sri Hutami. 2017. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add). Universitas Hasanudin. Makassar
Annivelorita. 2015. Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. Journal Administrasi Negara. Volume 3, No 5:1712 - 1728
Arif Widyatama dkk. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 02.
Aris Gunawan Wicaksono. 2015. Implementasi Dana Desa di Kecamatan Banjarnegara Pada Tahun 2015, Program Studi Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Desire, Legal. 2014. “ The Centre for Transparency and Accountability in Governance”. Journal of Transparency and Accountability in Governance: Call for Papers. Winter92. vol.9 edition 2. p25.4d. Departemen Defense.
Dina Rulyanti dkk. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Bisnis dan Manajamen. Volume 11,No.3:323 - 335
Edi Suharto. 2008. Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Edward III, C Gorge. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quartely Inc.
HAW Widjaja. 2003. Otonomi desa Merupakan otonomi Asli Bulat dan Utuh, Jakarta: Pt. Raja Grafindo, persada.
Herry Kamaroesid. 2017. Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Mitra Wacana Media
IGK Manila. 1996. Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka.utama.
Inten Meutia. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Malang : Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Volume 8, No 2: 227-429
Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2017, Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat : Jakarta
Khuswatun Chasanah dkk. 2017. Implementasi Kebijakan Dana Desa. The Indonesia Journal of Public Administrasi. Volume 3, No. 2
Malayu Hasibuan S.P. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. PT Bumi Aksara.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi
Masiyah Kholmi. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi di Desa kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Ekonomika Bisnis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Vol. 07
Moleong, Lexy J., 2009, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung
Nova Dewi Sitorus dkk. 2016. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Administrative Reform. Volume 4, No. 1
Nunuk Riyani. 2016, Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Ray Septianis Kartika. 2012. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Jurnal Bina Praja Vol. 4, 3 September 2012
Robert Simanjuntak. 2002. Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah, LPEM FE-UI, Dirjen PKPD, Kompas, Jakarta.
Sofie, Maulita, dkk. 2017. Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo tahun 2015. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi. Volume IV. Universitas Jember.
Stoner, James A.F. 2006. Management. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, Inc.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung
Sutrisno. 2003 manajemen keuangan : teori, konsep & aplikasi. Yogyakarta : penerbit Ekonisia
Tjajanulin Domae. 2011. Sound Governence, Meningkatkan Kapasitas Kelompok Miskin dan Mengadpokasi Pemerintah Des. Universitas Berawijaya. Press (UB Preess).
Ulber Silalahi. 2011. Asas-Asas Manajemen. Bandung:PT Refika Aditama
Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Kualitas Hidup Manusia Serta Penaggulangan Kemiskinan.
Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2017 Tentang Pengelolan Dana Desa.
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Angaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung 2015-2019
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sukanagara Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung 2015-2019
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung 2015-2019
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Negara Republik Indonesia. 2014. Jakarta
http://www.djpk.depkeu.go.id
https://kominfo.go.id/content/detail/9545/melalui-nawacita-pemerintah-berkomitmen-bangun-desa/0/berita
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/08/11/korupsi-dana-desa-kebanyakan-didalangi-kepala-desa-407195
DOI: https://doi.org/10.24198/jaab.v1i2.18346
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Journal of Accounting Auditing and Business
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Journal of Accounting Auditing and Business (JAAB) Indexed in:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.