PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DESA SINDANGHAJI KECAMATAN PALASAH KABUPATEN MAJALENGKA (Studi Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sindanghaji Tahun 2019)

Ajeng Nurmala Dewi, Wahju Gunawan, Jajang Sutisna

Abstrak


ABSTRACT

In managing the Village Fund, it is not easy and needs to be implemented properly in accordance with the principles of Good Governance which must be based on the principles of financial management, namely participation, transparency and accountability. This article aims to examine and analyze the application of the principles of Good Governance (accountability, transparency and participation) starting from the planning, implementation and accountability stages of village fund management carried out by the Sindanghaji Village government, Palasah District, Majalengka Regency in 2019. The method used is a descriptive research method with qualitative approach by means of literature study and field studies which include observation, interviews, and documentation. The results showed that the application of the principles of Good Governance in Sindanghaji Village has not run optimally due to the lack of quality human resources, communication with the community in terms of socialization has not been conveyed evenly, and there is no information media facility in Sindanghaji Village as a form of transparency of activities to the community. The conclusion of this study is that the village government of Sindanghaji in implementing the principles of Good Governance has not fully run optimally. Therefore, the village government of Sindanghaji must make a strategic plan and steps that are even better in the application of the principles of Good Governance in the management of village funds.

 

 

ABSTRAK

Dalam pengelolaan Dana Desa tidaklah mudah dan perlu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prinsip Good Governance yang harus didasari sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan yakni adanya partisipasi, transparansi, serta akuntabilitas. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip Good Governance (akuntabilitas, transparansi dan partisipasi) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pada pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah Desa Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun 2019. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan cara studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa penerapan prinsip Good Governance di Desa Sindanghaji belum berjalan secara optimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, komunikasi dengan masyarakat dalam hal sosialisasi belum tersampaikan secara merata, dan tidak ada sarana media informasi di Desa Sindanghaji sebagai bentuk transparansi kegiatan kepada masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemerintah desa Sindanghaji dalam penerapan prinsip Good Governance  belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Oleh karena itu,  pemerintah Desa Sindanghaji harus Membuat rencana strategi dan langkah-langkah yang lebih baik lagi dalam penerapan prinsip Good Governance pada pengelolaan dana desa.


Kata Kunci


Prinsip Good Governance, Dana Desa, Desa Sindanghaji

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Krina. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta : Bappenas. Diakses melalui https://docplayer.info/125452-Indikator-alat-ukur-prinsip-akuntabilitas-transparansi-partisipasi-disusun-oleh-dra-loina-lalolo-krina-p.html

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat Edisi Ke 2. http://www.djpk.kemenkeu.go.id. Pada http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/10/BUKU-PINTAR-DANA-DESA-15x23-CETAKAN-KE-2.pdf (diakses pada 7 April 2020, pukul 09.00 WIB)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Saku Dana Desa Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5562 (diakses pada 7 April 2020, Pukul 09.10 WIB)

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (LAN dan BPKP). 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Bogor.

Lotulung, P. 2010. Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti.

Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : ANDI.

Nazir, M. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nurcholis, H. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sumarto, H. 2003. Inovasi, Partisipasi, dan Good governance 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.




DOI: https://doi.org/10.24198/janitra.v1i1.33025

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Indexed on :