PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENILAIAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN DI DKI JAKARTA TAHUN 2022 (STUDI PADA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN JAKARTA RAYA)

Abstrak

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia menjadi perhatian penting
karena kualitas pelayanan publik yang buruk, praktik maladministrasi, dan kurangnya kesadaran
masyarakat telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Artikel ini membahas
pelaksanaan pengawasan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melalui penilaian
kepatuhan terhadap standar pelayanan di DKI Jakarta pada tahun 2022. Metode penelitian yang
digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi studi lapangan
dan studi kepustakaan. Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menggunakan Penilaian
Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (OP3) untuk mengevaluasi kompetensi
penyelenggara, sarana dan prasarana, standar pelayanan, serta pengelolaan pengaduan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar instansi pemerintah di DKI Jakarta telah memenuhi
standar pelayanan dengan baik, tetapi ada beberapa instansi yang mendapatkan penilaian sedang,
menandakan potensi praktik maladministrasi. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan standar pelayanan meliputi kurangnya pemahaman pelaksana layanan terkait bentuk maladministrasi,
pemenuhan standar fisik yang kurang baik, dan pengelolaan pengaduan yang tidak efektif.

Supervision of public services management in Indonesia becomes a significant concern
due to poor public service quality, maladministration practices, and lack of public awareness,
which have eroded public trust in the government. This article discusses the implementation of
supervision by the Indonesian Ombudsman Representative for Jakarta Raya through the
assessment of compliance with service standards in DKI Jakarta in 2022. The research method
used is descriptive qualitative with data collection techniques including field studies and literature
reviews. The Indonesian Ombudsman Representative for Jakarta Raya utilizes the Public Service
Compliance Assessment (OP3) to evaluate the competence of service providers, infrastructure,
service standards, and complaint management. The research results indicate that the majority of
government agencies in DKI Jakarta have met service standards well, but there are some agencies
that received moderate ratings, indicating potential maladministration practices. Factors
influencing compliance with service standards include a lack of understanding among service
providers regarding maladministration forms, inadequate fulfillment of physical standards, and
ineffective complaint management.