Optimalisasi teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam aktivitas komunikasi publik

Abstract

Humas di lembaga pemerintahan berperan penting dalam pengelolaan komunikasi publik. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan komunikasi publik saat ini adalah perkembangan teknologi komunikasi dan derasnya arus informasi yang ada di masyarakat. Lembaga-lembaga pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk mengoptimalkan berbagai bentuk kemajuan teknologi komunikasi dalam pengelolaan komunikasi publik agar kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah bisa disampaikan dengan baik sehingga pada akhirnya dapat memperoleh dukungan yang positif dari masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan komunikasi publik pada lembaga pemerintah dengan mengoptimalkan teknologi komunikasi sesuai dengan standar yang tertulis pada Instruksi Presiden No 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Penelitian ini menggunakan mix method dengan memadukan data kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan mix method dalam penelitian ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data yang diperlukan secara holistik agar diperoleh gambaran pengelolaan komunikasi publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini adalah mayoritas responden yang terdiri dari tenaga humas Kementerian, Lembaga dan Dinas Kominfo tingkat Provinsi telah melakukan pengelolaan komunikasi publik dengan mengoptimalkan teknologi komunikasi dalam bentuk penyebaran narasi tunggal dan program prioritas pemerintah melalui media online dan media sosial serta melakukan media monitoring dan audit komunikasi sebagai bentuk controlling dan evaluasi. Selain itu, telah dilakukan koordinasi antarlembaga pemerintah dalam pengelolaan komunikasi publik. Rekomendasi yang diberikan oleh peneliti adalah ditingkatkannya kualitas dan kuantitas SDM, infrastuktur komunikasi, melakukan perencanaan strategik yang mengutamakan pada komunikasi interpersonal pada pengelolaan komunikasi publik serta perlu dilakukan penguatan kelembagaan di Lembaga, Kementerian, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.