PENYELESAIAN KONFLIK PAPUA DALAM PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN STRATEGIS

Abstrak

Kompleksitas konflik yang terjadi di papua menjadi salahsatu alasan mengapa konflik ini belum terselesaikan sampai sekarang. Aspek kepemimpinan memainkan peran penting dalam penanganan dan penyelesaian konflik, termasuk konflik di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelesaian konflik di Papua melalui pendekatan kepemimpinan strategis, dengan mengkaji kebijakan pemerintah Indonesia dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga masa pasca reformasi. Penelitian ini menggunakan konsep John Burton (1990) yang menekankan pada needs atau kebutuhan untuk memahami penyebab umum konflik di Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang memanfaatkan studi kepustakaan atau literature review dari berbagai sumber yang relevan seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen terkait lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan setiap presiden dalam menangani konflik Papua sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan dan kondisi politik pada masanya. Kepemimpinan strategis dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dalam penyelesaian konflik. Pendekatan strategis seperti dialog yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan kelompok lainnya dapat meredakan ketegangan dan memperbaiki hubungan di masa depan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam konteks kepemimpinan strategis, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua, sambil memastikan implementasi Otonomi Khusus yang efektif dan adil.

The complexity of the conflict that occurred in Papua is one of the reasons why this conflict has not been resolved until now. Leadership plays an important role in handling and resolving conflicts, including conflicts in Papua. This study aims to analyze efforts to resolve conflicts in Papua through a strategic leadership approach, by examining the policies of the Indonesian government from Orde Lama, Orde Baru, to the post-reform period. This research uses the concept of John Burton (1990) which emphasizes the need to understand the common causes of conflict in Papua. The research method used is qualitative with a descriptive approach, which utilizes literature studies or literature reviews from various relevant sources such as books, scientific articles, and other related documents. The findings of the study show that the policies of each president in handling the Papuan conflict are greatly influenced by leadership factors and political conditions at that time. Strategic leadership can result in more effective policies in conflict resolution. Strategic approaches such as dialogue involving the central government, local governments, indigenous peoples, and other groups can ease tensions and improve relations in the future. The conclusion of this study is that in the context of strategic leadership, it is critical for the Indonesian government to continue to develop policies that are responsive to the needs and aspirations of the Papuan people, while ensuring the effective and equitable implementation of Special Autonomy.