MORATORIUM PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN ETIKA REKTOR PERGURUAN TINGGI NEGERI PADA MASA TUGAS SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK

Abstrak

Jabatan Rektor merupakan jabatan yang bergengsi, menyebabkan banyak yang berminat untuk mendudukinya. Hal ini tentunya memiliki potensi konflik, biasanya yang tidak sejalan berusaha mencari kesalahan untuk menjatuhkan. Hal ini tentunya akan mengganggu aktivitas perguruan tinggi dan juga menurunkan kredibiltas institusi oleh masyarakat. Sehingga perlu adanya resolusi konflik, karena permasalahan karena persaingan Rektor di PTN cukup banyak kasusnya. Di dalam hukum dikenal Asas Equality Before the Law (persamaan dihadapan hukum), semua insan harus mendapatkan perlakuan yang adil, konsep moratorium pemberian sanksi hanya menghentikan sementara penjatuhan sanksi pelanggaran yang diduga pernah dilakukan sebelum menjabat. Moratorium ini diharapkan menjadi resolusi karena konflik pada Jabatan Rektor harus diminimalisir karena efeknya yang melibatkan banyak pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Sosiologis dengan menggunakan Norma Hukum sebagai landasan, kemudian melihat gejala masyarakat untuk mendapatkan pemecahannya. Hasil dari penelitian ini, perlu adanya kesadaran dari sivitas akademis untuk mengedepankan  Presumption of Innocence (Asas Praduga Tak Bersalah), adanya aturan tertulis mengenai jabatan rektor untuk mendapat hak moratorium atas pelanggaran yang pernah dilakukan sebelum menjabat.

The rector's office is a prestigious position, causing a lot of people to be interested in holding it. It has the potential for conflict; usually, disharmony is trying to find mistakes to drop. This will undoubtedly disrupt the activities of the college and also reduce the credibility of the institution in the community. So there needs to be a resolution to the conflict because the problem is the competition among the rectors in state colleges in quite a few cases. Under the law known as Equality Before the Law, all human beings must be treated fairly. The concept of a moratorium on sanctions only stops the temporary fall of sanctions for alleged violations that have ever been committed before taking office. This moratorium is expected to be a resolution because the conflict in the Rector's Department must be minimized due to its multi-party effects. The method used in this research is Yuridis-Sociological, using the Law Norms as a basis, then looking at the symptoms of the community to find its solution. As a result of this research, there is a need for a consciousness of academic civilization to advance the Presumption of Innocence, a written rule on the post of rector to obtain the right to a moratorium on violations committed before taking office.