IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN MANGGARAI

Agustinus Sutardi, Budiman Rusli, Rd. Ahmad Buchari

Abstrak


Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Implementasi Kebijakan tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan di Kabupaten Manggarai dengan menggunakan teori Merile S. Grindle yang berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada content kebijakan dan context implementasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara semi-terstruktur pada 24 (dua puluh empat) orang, observasi dan studi dokumentasi. Temuan utama dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan dimaksud belum berjalan optimal pada aspek content kebijakan karena masyarakat yang masih gagap teknologi belum mendukung/resisten terhadap implementasi kebijakan ini dikarenakan belum dapat memenuhi persyaratannya yaitu memiliki email dan nomor telepon seluler pribadi, belum intensifnya komunikasi dan koordinasi antara Disdukcapil dengan Kecamatan/Desa/Kelurahan, jaringan internet yang belum menjangkau ke seluruh pelosok wilayah sehingga program digitalisasi administrasi kependudukan belum dapat dilaksanakan secara optimal, belum tersedianya fasilitas jaringan ASTINet untuk penerapan pelayanan secara online.  Sedangkan pada aspek context implementasi adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai belum melaksanakan sosialisasi secara masif dan belum tersedianya standart operasional prosedur pelaksanaan pelayanan sesuai kebijakan dimaksud.

 

This study aims to examine the Implementation of Policies regarding Forms and Books Used in Population Administration in Manggarai Regency using the theory of Merile S. Grindle who argues that the success of policy implementation depends on the policy content and implementation context. The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used in this study included semi-structured interviews with 24 (twenty four) people, observation and documentation studies. The main finding in this study is that the implementation of the intended policy has not run optimally in the aspect of policy content because people who are still technologically illiterate are not yet supportive/resistant to implementing this policy because they have not been able to fulfill the requirements, namely having an e-mail and personal cell phone number, not yet intensive communication and coordination between Disdukcapil and Sub-Districts/Villages/Kelurahans, internet networks that do not yet reach all corners of the region so that the population administration digitization program cannot be implemented optimally, ASTINet network facilities are not yet available for implementing online services. Meanwhile, in the implementation context aspect, the Manggarai Regency Government has not carried out massive outreach and there is no standard operating procedure for implementing services according to the intended policy.


Kata Kunci


Implementasi kebijakan, Administrasi Kependudukan, Kabupaten Manggarai.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


A. Buku, Artikel dan Dokumen Lainnya

Asyari, A. A. H., & Nugraheni, A. S. C. (2021). Problematika Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Jurnal Inovasi Penelitian, 2, 1537–1544. https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/932

Bella, G. A., Laloma, A., & Ruru, J. M. (2013). Implementasi Kebijakan Rentan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Administrasi Publik Unsrat, 1(1).

Budi, Subekti, Z. M., Rahmadi, Suryadi, M. D., & Ardiansyah, R. (2021). Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Web Pada Kelurahan Mangun Jaya. Jurnal ICT: Information …, 20(1), 139–147. https://ejournal.ikmi.ac.id/index.php/jict-ikmi/article/view/343

Cristianingsih, E. (2020). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi, 12. http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/329

Deni, S., Husain, T., & Abbas, D. (2015). Implementasi Kebijakan Standart Pelayanan Minimal Administrasi Kependudukan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 13(2), 71–78.

Dunn, W. N. (2000). Pengantar Analisa Kebijakan Publik. In Edisi Kedua, Gajah Mada.

Grindle, M. S. ed. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton University Press.

Hasibuan, E. H., Badaruddin, B., & Karyono, K. (2020). Implementasi Kebijakan E-KTP Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Padangsidimpuan. PERSPEKTIF, 9(2), 465–482. https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3951

Herawan, H., Candradewini., & Dai, R. M. (2021). Implementasi Kebijakan Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan KTP El di Kabupaten Bandung. Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi , Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, 4(1), 23–28. http://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/33278

Herlinda, D. (2021). Implementasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. Jurnal Kemunting, 2(1). http://ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/IAN/article/view/273

Hidayat, E. S. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 51(1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v5i4.1741

Idrus, I. A., & Ferdian, K. J. (2019). Implementasi Pelayanan Publik Pada Program Sidukun 3 In 1 Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Di DKI Jakarta. Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 1(2). https://doi.org/https://doi.org/10.47650/jglp.v1i2.28

Jamaluddin, Rawali, S., & Purnamawati, N. (2019). Pentingnya Komunikasi dan Informasi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 (Studi Kasus Tentang Surat Keterangan Tinggal Sementara di Kota Banjarmasin). Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(2). https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/mutakallimin/article/view/3512

Kesuma, C., & Juniati, M. D. (2020). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Desa (SIAKSA) Berbasis Web pada Desa Alangamba Kabupaten Cilacap. Journal Speed-Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi, 12(1). http://speed.web.id/jurnal/index.php/speed/article/view/632

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. (2020).

Mapadang, A., Suaib, M. R., & Purnomo, A. (2018). Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong. Jurnal Faksi: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Lembaga Penelitian, Publikasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sorong, 3(4). http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jf/article/view/658

Naqibah, L. S., Cikusin, Y., & Abidin, A. Z. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis e-service (Studi Kasus Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang). Jurnal Respon Publik, 15, 22–30.

Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik , Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Purba, J. F., Tarigan, U., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Perspektif, 8(2), 77–83. https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2597

Purwanti, T., & Suharyadi, R. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kajian Tentang Sistem Pelayanan Kependudukan di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong). Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 7(1), 59–67.

Rahayu, S. K. (2014). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak (Survey pada WP OP Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Bandung Karees). Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

Rahmadanik, D. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo di Era Pandemi Covid-19. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(1). http://www.ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/2480

Rohman, D. F., Hanafi, I., & Hadi, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(5), 962–971.

Sadat, D. A. (2017). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik: Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis. Journal of Management Review, 1(2), 57–65. http://jurnal.unigal.ac.id/index.php/managementreview

Salim Ahmad, P. B. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP)I DESA JETIS KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN SEMARANG.pdf. Jurnal Bedah Hukum Universitas Boyolali, 2, 51–61.

Saputra, S. D., Afifuddin, & Widodo, R. P. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di kecamatan Kepanjen Kidul. Respon Publik, 13(2), 38–44. http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/2115

Sastrawan, Gede. Mandala, S. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

Jurnal Unipas, 7(2), 42–55.

Setyowati, D. R., Anton, A., Radiyah, U., Setyowati, D. R., & Anton, A. (2019). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Kalimanah Wetan Purbalingga Berbasis Online. INFORMAL: Informatics Journal, 4(1), 10. https://doi.org/10.19184/isj.v4i1.10607

Sudiadnyane I Made. (2018). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Administrasi Publik, 4(60).

Sutejo, D., Kusmanto, H., Warjio, & Lubis, A. A. (2020). Implementasi Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 2(2), 162–167. http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/tabularasa

Tarifu, L. (2020). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari. Journal Publicuho, 3(2), 233–246. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12511

Wahyono, S., Prihatminingtyas, B., & Purwatiningsih, A. (2019). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Malang. Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 11(1), 1–20.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Peraruran Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Operator SIAK.

Peraruran Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 35

Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan.

Permendagri Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Permendagri 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan




DOI: https://doi.org/10.24198/responsive.v5i2.40930

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


RESPONSIVE: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik telah Terindeks Di:

      
  
 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.