KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR : STUDI KASUS DESA MEKARWANGI KABUPATEN GARUT
Abstrak
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi infrastruktur yang tidak merata di beberapa daerah di Desa Mekarwangi serta adanya ketidaksesuaian pembangunan dengan rencana pembangunan yang tercantum dalam RKP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Mekarwangi Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan dimensi penelitian terkait kinerja yang dikemukakan oleh (Lijan Poltak Sinambela, 2012) yakni produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas dapat diketahui bahwa kinerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut belum optimal karena masih terdapat beberapa dimensi pengukuran kinerja yang belum terpenuhi dengan baik, diantaranya adalah rendahnya produktivitas Pemerintah Desa karena terhambat ketersediaan anggaran, rendahnya responsivitas Pemerintah Desa dalam mengembangkan program pembangunan, serta masih terdapat perbedaan kondisi infrastruktur di beberapa wilayah. Meskipun demikian, terdapat juga beberapa dimensi pengukuran kinerja telah terpenuhi, diantaranya adalah responsivitas pemerintah desa dalam mengenali kebutuhan masyarakat juga sudah cukup optimal, kemampuan Pemerintah Desa Mekarwangi dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta Pemerintah Desa Mekarwangi telah mencapai tingkat optimal dalam memenuhi nilai dan norma transparansi.
This research was motivated by the uneven infrastructure conditions in several areas in Mekarwangi Village as well as the incompatibility of development with the development plans stated in the RKP. The aim of this research is to determine and analyze the performance of the Village Government in Infrastructure Development in Mekarwangi Village Garut Regency. This research uses a descriptive qualitative research approach. The data collection technique used was through observation, interviews and documentation. The results of this research show that by using research dimensions related to performance proposed by (Lijan Poltak Sinambela, 2012), namely productivity, responsiveness, accountability and accountability, it can be seen that the performance of the Village Government in implementing infrastructure development in Mekarwangi Village, Tarogong Kaler District, Garut Regency is not optimal because there are still Several dimensions of performance measurement have not been met properly, including the low productivity of the Village Government due to constraints on budget availability, the low responsiveness of the Village Government in developing development programs, and there are still differences in infrastructure conditions in several regions. However, there are also several dimensions of performance measurement that have been fulfilled, including the village government's responsiveness in recognizing community needs is also quite optimal, the Mekarwangi Village Government's ability to carry out infrastructure development is in accordance with applicable regulations, and the Mekarwangi Village Government has reached an optimal level in fulfill the values and norms of transparency.
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
I Wayan Wirawan, & I Made Winia. (2020). ). Analisis Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan. Jurnal Akses, 12(1), 26–42.
Lijan Poltak Sinambela. (2012). Kinerja Pegawai Teori Pengukuran Dan Implikasi. Graha Ilmu.
Misah, M., Rares, J. J., & Dengo, S. (2019). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Mala Timur Kecamatan Melonguane. Jurnal Administrasi Publik, 5(76).
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020.
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022.
Ranto, F. F., Tulusan, F. M. G., & Palar, N. R. A. (2022). Kompetensi Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan. Jurnal Administrasi Publik, 8(15), 42–48.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mekarwangi Tahun 2021-2027
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022
Rosalina, M. (2013). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. E-Journal Pemerintahan Integratif , 1(1), 106–120.
Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. Jurnal Kewarganegaraan, 5(2), 295–302.
Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi Sumber daya Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
DOI: https://doi.org/10.24198/responsive.v7i1.52845
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.