OBJEKTIFIKASI VISUAL SENSUALITAS ALA TRANSPORTASI UMUM: MELACAK KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA DI KOTA KUPANG

Abstrak

Studi ini adalah studi kebijakan publik yang mengatur objektifikasi visual sensualitas pada transportasi umum dengan menggunakan pendekatan teori kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau. Problematika melanggar martabat  dengan memvisualisasikan sensualitas berkelana menyusuri jalanan Kota Kupang. Pemerintah sebagai payung warga melalui kebijakannya menjadi dalil sah untuk melindungi dan memenuhi hak warganya.  Menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan institusional, mendapati hasil bahwa kebijakan yang mengatur objektifikasi visual sensualitas pada transportasi umum berbasis perizinan operasional yang telah memenuhi standarisasi program Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion. Upaya peninjaklanjutan pelanggaran dilakukan dalam bentuk penertiban dan pembimbingan. Tantangan utama tindakan ini masif terjadi karena ketergantungan ekonomi pengemudi serta kurangnya edukasi mengenai objektifikasi visual sensualitas baik kepada pengemudi maupun masyarakat sebagai user.  Upaya lainnya dilakukan melalui pelaksanaan lomba bemo ramah bahasa atau disingkat raisa. Berdasarkan temuan tersebut dan fenomena aktual yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program yang telah dilaksanakan belum optimal dalam penanganan objektivikasi visual sensualitas pada transportasi umum. 

This study is a public policy study that regulates the visual objectification of sensuality on public transportation using Jean-Jacques Rousseau's social contract theory approach. Problems of violating dignity by visualizing sensuality wander through the streets of Kupang City. The government as the umbrella of citizens through its policies is a legitimate argument to protect and fulfill the rights of its citizens.  Using a qualitative research method with an institutional approach, we found that the policy governing visual objectification of sensuality on public transportation is based on operational licensing that has met the standardization of the Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion program. Efforts to follow up on violations are carried out in the form of curbing and guiding. The main challenge of this action is massive due to the economic dependence of drivers and the lack of education on visual objectification of sensuality both to drivers and the public as users.  Other efforts are made through the implementation of language-friendly bemo competitions or raisa for short. Based on these findings and the actual phenomena that occur, it can be concluded that the policies and programs that have been implemented have not been optimal in handling the visual objectification of sensuality in public transportation.