COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN METRO TRANS JABAR UNTUK MENGATASI KEMACETAN DI CEKUNGAN BANDUNG

Abstrak

Transportasi publik dapat menjadi jawaban bagi kemacetan yang sudah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu wilayah yang menghadapi kemacetan adalah Cekungan Bandung. Dinas Perhubungan Jabar sudah berupaya untuk menghadirkan transportasi publik berupa Metro Trans Jabar sebagai langkah kecil namun pasti untuk mengatasi kemacetan di daerah ini. Pemerintah berkolaborasi dengan PT Jasa Sarana, Perum Damri, dan PT Blue Bird dalam mengelola MJT. Pada kenyataannya, MJT belum mampu untuk mengatasi kemacetan di Cekungan Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas proses kolaborasi pemerintahan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan penyajian deskriptif. Teori collaborative governance milik Ansell dan Gash digunakan sebagai kerangka berpikir untuk menilai keberhasilan kolaborasi Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dalam mengelola MJT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama sudah dipenuhi. Namun, para aktor yang terlibat belum mampu untuk menyatakan keseragaman terhadap aspek hasil sementara. Pihak pemerintah seperti Dishub Jabar dan PT Jasa Sarana menyatakan bahwa belum ada hasil yang signifikan atas kehadiran MJT untuk mengurai kemacetan di Cekungan Bandung. Sedangkan pihak non-publik seperti Perum Damri dan PT Blue Bird menyatakan bahwa MJT sedikit demi sedikit sudah mampu mengurai kemacetan di daerah ini.

Public transportation can be the answer to traffic congestion in various regions of Indonesia. One region facing traffic congestion is the Bandung Basin. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat has made efforts to introduce public transportation in the form of Metro Trans Jabar as a small but sure step to overcome traffic congestion in the Bandung Basin. The government collaborates with PT Jasa Sarana, Perum Damri, and PT Blue Bird in managing MJT. However, in reality, MJT has not been able to address the traffic congestion in the Bandung Basin. Therefore, this study aims to analyze and describe the effectiveness of the government collaboration process. This study uses a descriptive method with an interview, observation, and literature review approach. The collaborative governance theory by Ansell and Gash is used as a framework to assess the success of the West Java Provincial Government's collaboration in managing the MJT. The results of this study indicate that the aspects of face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, and shared understanding have been fulfilled. However, the actors involved have not been able to express uniformity regarding the interim results. Government agencies such as the Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat and PT Jasa Sarana stated that there have been no significant results from the MJT in relieve traffic congestion in the Bandung Basin. Meanwhile, non-public entities such as Perum Damri and PT Blue Bird stated that the MJT has gradually been able to relieve traffic congestion in this area.