IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAHAN DESA DALAM GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP DI DESA CIKERUH
Abstrak
The implementation of village government archive management policies is the backbone of good governance at the local level. This article aims to analyze the implementation of archive management policies in the Cikeruh Village Government in support of the National Movement for Awareness of Archive Order (GNSTA). GNSTA encourages institutional awareness, including village governments, to create orderly policies, organizational order, human resource (HR) order, infrastructure order, and archive management order. A descriptive qualitative approach is used to review village archive policies, particularly in terms of the implementation of Official Document Arrangements (TND), Archive Classification (KA), Dynamic Archive Security and Access Classification System (SKKAD), and Archive Retention Schedule (JRA). The results of the study indicate that Cikeruh Village needs to strengthen the legitimacy of internal policies through Village Head Regulations (Perkades) and increase human resource capacity so that archive management can function as an accountability tool and facilitate public services. The implementation of the state archives management policy at the Cikeruh Village government level, Sumedang Regency, demonstrates important points that can increase village officials' awareness of state archives' continuing secondary value as a collective memory of the nation that is worthy of being preserved. This is supported by aspects of increasing the capacity of Archival Human Resources with the importance of collaboration for the sustainability of village administration and by aspects of the implementation of the Village Government Archives Management Application to accelerate excellent public services, as the 18th Village SDGs activity.
Implementasi kebijakan pengelolaan arsip pemerintahan desa merupakan tulang punggung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat lokal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan arsip di Desa Cikeruh dalam mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). Mendorong kesadaran institusi pemerintah desa Cikeruh, untuk menciptakan tertib pengelolaan arsip sebagai batasan kajian penelitian. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan kearsipan desa, khususnya penerapan Tata Naskah Dinas (TND), Klasifikasi Arsip (KA), Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD), dan Jadwal Retensi Arsip (JRA). Hasil kajian menunjukkan Desa Cikeruh perlu memperkuat legitimasi kebijakan internal melalui Peraturan Kepala Desa (PERKADES), meningkatkan kompetensi kapasitas SDM, dan implementasi aplikasi kearsipan pemerintahan desa, agar pengelolaan arsip dapat berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan mempermudah pelayanan publik. Implementasi kebijakan pengelolaan arsip negara di tingkat pemerintah Desa Cikeruh, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat menunjukkan poin penting yang dapat meningkatkan kesadaran perangkat desa terhadap arsip negara yang memiliki nilai sekunder berkelanjutan (continiung value) sebagai memori kolektif bangsa untuk tetap layak dilanjutkan. Didukung pada aspek peningkatan kapasitas SDM Kearsipan dengan pentingnya kolaboratif untuk keberlangsungan administrasi desa dan pada aspek penerapan Aplikasi Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa untuk percepatan layanan publik yang prima sebagai kegiatan SDGs Desa ke-18.
The implementation of village government archive management policies is the backbone of good governance at the local level. This article aims to analyze the implementation of archive management policies in the Cikeruh Village Government in support of the National Movement for Awareness of Archive Order (GNSTA). GNSTA encourages institutional awareness, including village governments, to create orderly policies, organizational order, human resource (HR) order, infrastructure order, and archive management order. A descriptive qualitative approach is used to review village archive policies, particularly in terms of the implementation of Official Document Arrangements (TND), Archive Classification (KA), Dynamic Archive Security and Access Classification System (SKKAD), and Archive Retention Schedule (JRA). The results of the study indicate that Cikeruh Village needs to strengthen the legitimacy of internal policies through Village Head Regulations (Perkades) and increase human resource capacity so that archive management can function as an accountability tool and facilitate public services. The implementation of the state archives management policy at the Cikeruh Village government level, Sumedang Regency, demonstrates important points that can increase village officials' awareness of state archives' continuing secondary value as a collective memory of the nation that is worthy of being preserved. This is supported by aspects of increasing the capacity of Archival Human Resources with the importance of collaboration for the sustainability of village administration and by aspects of the implementation of the Village Government Archives Management Application to accelerate excellent public services, as the 18th Village SDGs activity.Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Al-Karimah, A. F. (2022). Electronic Archives Management To Realizing The E-Government At Village Level. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik (JKMP), 10(2), 30–44. https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/download/1699/1922
https://www.anri.go.id/download/kajian-preservasi-arsip-elektronikdigital-1675305199;
Andi Kasman, Qoriah, Ope Destrian, Zhahirah Indrawati Zainuddin, Abdhy Aulia Adnans. (2025) Implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Upaya Peningkatan Akses Informasi Arsip Negara Yang Autentik Dan Berkelanjutan. Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik, Volume 8 Nomor 1 Bulan April Tahun 2025:144- 156, ISSN 2654-6035 (Online) DOI: 10.24198/responsive.v8i1.62330;
Andi Kasman (2013) Perilaku Birokrasi Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Lembaga Kearsipan Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Disertasi Ilmu Pemerintahan, FISIP UNPAD;
BAPETEN. (2021). Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di lingkungan BAPETEN. Jakarta: Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
https://www.bapeten.go.id/berita/gerakan-nasional-sadar-tertib-arsip-di-lingkungan-bapeten-124152;
Fitriyani, A., & Prasetyo, E. (2023). Efektivitas sistem informasi kearsipan dalam pelayanan publik: Studi kasus pada kantor desa. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 11(2), 123–134;
Haryadi, H. (2009). Administrasi perkantoran untuk manajemen dan staf. Jakarta: Visimedia;
Husnita, T. J., & Kesuma, M. E. (2020). Pengelolaan arsip sebagai sumber informasi bagi suatu organisasi melalui arsip manual dan arsip digital. El Pustaka: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, 1(2), 27–41;
JOMEL.(2025). Optimalisasi Tertib Arsip dan Kualitas Layanan Kearsipan. Jurnal Manajemen Layanan Publik, 7(2), 55–67;
JPI.(2024). Penerapan Sistem Kearsipan Digital untuk Meningkatkan Layanan Publik Desa. Jurnal Pengabdian Indonesia, 5(1), 45–59;
Pugh, Mary Jo. 1992. Providing Reference Services for Achieves and Manuscripts. Chicago: The Society of American Achievist;
Puspitasari, N. (2023). Teknologi Arsip Digital sebagai Upaya Peningkatan Layanan Desa. Intekmas: Jurnal Inovasi dan Teknologi Masyarakat, 2(3), 120–130;
Ramudin, R. P. (2019). Pengelolaan Arsip Sesuai Standar Internasional ISO 15489-1:2016. Diplomatika: Jurnal Kearsipan, 2(1), 15–26;
Rejeki, D. S. (2024). Analisis sistem kearsipan dalam menunjang kinerja aparatur desa. Jurnal Layanan Pustaka Undip. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka/article/download/52871/26396;
Wahyuni, E. (2022). Analysis of the Implementation of ISO 15489:2016 Record Management at Bank Indonesia Representative Offices. Jurnal Administrasi dan Manajemen Publik, 4(2), 80–92;
Dokumen Peraturan Per-Undang-undangan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
Peraturan Kepala ANRI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Arsip Masuk Desa;
Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip;
ISO (15489:2016) Records Management
DOI: https://doi.org/10.24198/responsive.v8i4.67048
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.












