COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM KANG PISMAN DI KELURAHAN ANTAPANI TENGAH KOTA BANDUNG

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari belum meratanya keberhasilan program pengelolaan sampah berbasis perilaku Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan di Kelurahan Antapani Tengah, yang ditandai oleh perbedaan capaian antar Rukun Warga serta rendahnya ketaatan pemilahan pada sebagian wilayah. Kondisi tersebut mengindikasikan persoalan tata kelola kolaboratif antaraktor, terutama pada koordinasi, intensitas dialog lintas pemangku kepentingan, dan konsistensi partisipasi warga. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam program tersebut di tingkat kelurahan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan pemerintah daerah terkait lingkungan, aparatur kewilayahan, pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, pendamping kawasan, pengelola bank sampah, sektor swasta, serta warga. Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi telah berjalan melalui struktur kewilayahan dan pendampingan teknis, namun pertemuan tatap muka lintas aktor masih jarang sehingga pemahaman bersama dan komitmen belum terbentuk merata, khususnya pada wilayah yang belum mencapai status kawasan bebas sampah. Kesimpulannya, diperlukan penguatan forum kolaborasi yang lebih rutin, inklusif, dan konsisten untuk memperluas capaian kawasan bebas sampah serta meningkatkan partisipasi pemilahan sampah. 

 ABSTRACT

This study stems from the uneven success of the waste management program based on the behavior of Reduce, Sort, and Utilize in Antapani Tengah Subdistrict, as indicated by differing achievements across community units and low compliance with waste sorting in some areas. This condition points to challenges in collaborative governance among actors, particularly in coordination, the intensity of cross-stakeholder dialogue, and the consistency of community participation. The study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the program at the subdistrict level. A descriptive qualitative approach was employed through in-depth interviews, observation, and document review, involving the local environmental authority, subdistrict officials, neighborhood and community leaders, area facilitators, waste bank managers, private sector actors, and residents. The findings show that collaboration has been implemented through local administrative structures and technical facilitation; however, face-to-face cross-actor meetings remain infrequent, resulting in uneven shared understanding and commitment, especially in areas that have not yet achieved the status of a waste-free community. In conclusion, strengthening a more regular, inclusive, and consistent collaboration forum is necessary to expand the achievement of waste-free communities and improve participation in household waste sorting.